Sah! – Teknologi blockchain telah merevolusi sektor jasa keuangan dengan menawarkan transparansi, efisiensi, dan keamanan yang lebih tinggi dalam transaksi. Namun, adopsi blockchain juga menghadapi berbagai tantangan hukum yang perlu diperhatikan oleh regulator, perusahaan, dan pengguna.
Artikel ini akan membahas beberapa tantangan hukum utama dalam penggunaan blockchain di sektor jasa keuangan.
1. Ketidakpastian Regulasi
Blockchain masih merupakan teknologi yang relatif baru, sehingga banyak negara belum memiliki regulasi yang komprehensif. Beberapa tantangan yang muncul akibat ketidakpastian regulasi meliputi:
- Kurangnya standar global mengenai penggunaan blockchain dalam transaksi keuangan.
- Perbedaan regulasi antarnegara yang menyulitkan penerapan teknologi ini dalam skala internasional.
- Ketidakjelasan hukum mengenai status aset digital yang diperdagangkan melalui blockchain, seperti cryptocurrency dan tokenisasi aset.
2. Perlindungan Konsumen dan Keamanan Data
Blockchain bersifat transparan dan tidak dapat diubah, namun hal ini juga dapat menimbulkan masalah terkait perlindungan data pribadi dan hak konsumen, seperti:
- Pelanggaran GDPR dan UU Perlindungan Data: Dalam regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, individu memiliki hak untuk menghapus data mereka, sementara dalam blockchain, data bersifat permanen dan sulit dihapus.
- Kehilangan Akses Akun: Jika pengguna kehilangan kunci privat mereka, maka aset digital mereka dapat hilang selamanya tanpa ada perlindungan hukum yang jelas.
- Tanggung Jawab Hukum: Dalam sistem blockchain yang terdesentralisasi, sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi penipuan atau kehilangan aset digital.
3. Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (AML/CFT)
Blockchain sering digunakan dalam transaksi lintas batas dan bersifat anonim, sehingga menimbulkan risiko terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tantangan yang dihadapi antara lain:
- Kurangnya KYC (Know Your Customer): Beberapa platform berbasis blockchain tidak menerapkan proses verifikasi identitas pengguna, sehingga memungkinkan transaksi ilegal.
- Pengawasan yang Lemah: Karena sifatnya yang terdesentralisasi, sulit bagi regulator untuk mengawasi transaksi yang terjadi di blockchain secara efektif.
- Penyalahgunaan Smart Contracts: Kontrak pintar (smart contracts) dapat digunakan untuk transaksi ilegal tanpa dapat dibatalkan atau diintervensi oleh otoritas hukum.
4. Pengakuan Hukum terhadap Smart Contracts
Smart contracts adalah program otomatis yang menjalankan ketentuan kontrak tanpa perantara pihak ketiga. Meskipun efisien, masih ada beberapa kendala hukum terkait penerapannya:
- Validitas dan Penegakan Hukum: Beberapa negara belum memiliki regulasi yang jelas mengenai keabsahan smart contracts dalam sistem hukum mereka.
- Perselisihan Hukum: Jika terjadi sengketa dalam smart contracts, sulit menentukan yurisdiksi hukum mana yang berlaku.
- Kelemahan dalam Kode Program: Smart contracts dapat memiliki celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas, dan tidak selalu ada mekanisme hukum untuk memperbaiki atau membatalkan transaksi yang sudah dilakukan.
5. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Blockchain memungkinkan tokenisasi aset digital, termasuk hak cipta dan paten. Namun, perlindungan hukum terhadap aset berbasis blockchain masih menghadapi kendala seperti:
- Ketidakjelasan Pemilik Hak: Dalam sistem yang terdesentralisasi, sulit menentukan siapa yang memiliki hak atas suatu aset digital.
- Pelanggaran HKI: Tanpa mekanisme kontrol yang jelas, blockchain dapat digunakan untuk memperdagangkan aset yang melanggar hak kekayaan intelektual.
Kesimpulan
Meskipun blockchain membawa banyak manfaat bagi sektor jasa keuangan, tantangan hukum yang muncul perlu segera diatasi agar teknologi ini dapat diterapkan secara lebih luas dan aman.
Pemerintah, regulator, dan industri harus bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang seimbang, yang mendorong inovasi tetapi tetap memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi semua pihak yang terlibat.
Kunjungi laman sah.co.id dan instagram @sahcoid untuk informasi menarik lainnya.
Jika membutuhkan konsultasi legalitas bisa klik tombol WhatsApp di kanan bawah atau melalui 0851 7300 7406
Sumber Referensi
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia (jdih.setkab.go.id)
- General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa (gdpr.eu)
- Financial Action Task Force (FATF) Guidelines on Virtual Assets (fatf-gafi.org)
- Laporan Bank Dunia tentang Regulasi Blockchain di Sektor Keuangan (worldbank.org)
