Sah! – Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan pada Pasal 1 UUPT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbadi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanannya.
Tujuan dari mendirikan sebuah PT ialah untuk melakukan sebuah kegiatan usaha dan karena dalam kegiatannya tersebut dilakukan untuk mencari sebuah keuntungan. Dan, dalam proses mendirikannya, PT harus didaftarkan agar PT memiliki status yang legal dimata hukum.
Dari hal tersebut di atas, maka sebagai layaknya sebuah negara yang memberikan fasilitas yang mempermudah kehidupan warga negaranya, pemerintah Indonesia membuat suatu jenis pelayanan jasa hukum berbasis online yang diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah proses pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) yang disebut sebagai SABH (dulu disebut SISMINBAKUM). Apa itu SABH?
Pengertian SABH atau SISMINBAKUM
Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH (dahulu disebut sebagai SISMINBAKUM) merupakan suatu jenis layanan jasa hukum atau sistem yang dirancang untuk diberikan kepada masyarakat yang berkecimpung pada dunia usaha untuk memberikan kemudahan untuk mempercepat proses pengesahan badan hukum PT, persetujuan anggaran dasar, pelaporan anggaran, dan/atau data PT, juga pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik/online.
Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dirilis pada Januari 2021 dan disahkan oleh presiden pada masa itu, Megawati Soekarno Poetri.
Sebagai sebuah layanan jasa hukum, yang dapat menggunakan SABH adalah seorang notaris, konsultan hukum, dan pihak lain yang telah memiliki usename dan kode password tertentu setelah dirinya terkonfirmasi memenuhi syarat administratif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen AHU.
Tujuan dari SABH atau SISMINBAKUM
Sudah diketahui bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan sebuah perusahaan yang termasuk ke dalam badan hukum dan melakukan kegiatan usaha yang berorientasi pada mencari keuntungan, sehingga PT memiliki sebuah fungsi ekonomi.
Pernyataan bahwa PT memiliki fungsi ekonomi dapat menjadikan bahwa PT merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai penopang ekonomi. Sehingga, tidak ada salahnya untuk membuat suatu sistem yang dapat lebih memberikan kemudahan untuk perusahaan melakukan pendaftaran/pengesahan PT. Dan, itu adalah salah satu tujuan dibuatnya SABH PT.
Selain itu, agar adanya transparansi yang dapat memberikan kemudahan akses untuk memantau status badan hukum PT, efisiensi pengurangan dokumen fisik dan mempercepat proses admnistrasi, meningkatkan pengawasan terhadap perubahan data PT.
Peran Notaris dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
Sebelum Perseroan Terbatas (PT) berjalan, perusahaan tersebut harus diakui oleh Kemenkum HAM RI dan untuk melakukan proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang notaris dan hanya dapat dilakukan dan dihadapan notaris saja sebagai pembuat akta pendirian perusahaan.
Terdapat proses dan tahapan yang tidak mudah untuk memperoleh pengakuan tersebut dan disinilah tugas dari seorang notaris. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan diantaranya adalah:
- Seorang notaris melakukan pembuatan akta pendirian perusahaan. Namun, sebelumnya ia harus memastikan dahulu bahwa segala syarat dan unsur-unsur terkait sebuah Perseroan Terbatas (PT) harus sudah terpenuhi dan juga meminta dokumen legalitas para pendiri dan selanjutnya masuk ke dalam proses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH ) PT.
- Notaris melakukan log in ke dalam sistem SABH melalui akun SABH yang sudah lebih dulu dimiliki oleh seorang notaris tersebut
- Selanjutnya, notaris mengakses salinan akta perseroan terbatas dengan memasukkan data-data perseroan yang diminta oleh sistem ke tabel SABH
- Selanjutnya, notaris memasukkan bidang usaha yang telah notaris masukkan ke dalam akta yang sekarang, di mana dalam hal ini bidang usaha tersebut haruslah sama dan konsisten dengan KBLI 2017, yang mana berkaitan dengan tahap selanjutnya dalam pengurusan izin usaha perseroan
- Setelah semuanya telah dimasukkan oleh notaris, maka sistem SABH akan melakukan penerbitan SK Menkum dan HAM RI memberikan penjelasan bahwa PT tersebut telah sah dan menjadi badan hukum PT
- Pada akhirnya, SK telah terbit dan akan dicetak oleh notaris dan akan dilegalisir oleh notaris, yang selanjutnya akan diserahkan bersamaan dengan salinan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) tersebut.
Dari penjalasan di atas tersebut, sudah pasti bahwa seorang notaris memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengesahan PT dan agar mendapatkan pengakuan dari badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
Keunggulan dan Kelemahan/Hambatan dari SABH
1. Keunggulan
Sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran/pengesahan PT dan lainnya, SABH memiliki beberapa keunggulan sebagaimana dikutip dari portal Ditjen AHU, diantaranya:
- Dengan menggunakan sistem yang online atau daring, dapat dihindari frekuensi tatap muka antara penyedia jasa dan pemakai jasa, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kolusi dan nepotisme yang berakhir dengan suap.
- Kulitas sumber daya manusia (SDM) yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khusunya di lingkungan Direktorat Perdata semakin meningkat. Selain itu, diharapkan adanya perubahan sikap dan perilaku dari tenaga pegawai negeri sendiri yang selalu mengandalkan kekuasaan, berubah menjadi tenaga pegawai yang profesional dan berintegritas.
- Dengan dibuatnya sebuah sistem yang online, maka setiap fungsi dan kontrol dapat dilaksanakan tanpa perlu memerlukan tenaga yang banyak dan hanya cukup dengan sistem yang terkendali oleh Kasubdit, Direktur dan Dirjen, dengan bantuan para notaris.
- Pengelolaan SABH dengan menggundang investor memiliki aspek pengembalian investasi dengan cara menetapkan biaya akses bagi setiap pengguna sistem tersebut. Dan dari hal itu, memberikan pendapatan penghasilan (revenue) yang besar kepada perusahaan investor.
- Dengan sistem yang melalui online, pihak notaris tidak perlu datang langsung ke Departemen Hukum dan HAM untuk mengurus permohonan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT) dan hanya cukup memantai setiap proses melalui internet/online.
- Karena perubahan sistem yang menjadi online, maka sistem penyimpanan arsip pun berubah menjadi digital sehingga lebih efisien dan aman.
2. Hambatan dari SABH
Meskipun menggunakan dan mengubah sistem menjadi sistem online digadang-gadang memberikan efisiensi dalam proses pendaftaran dan/atau pengesahan, tetapi tidak dipungkiri bahwa Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH masih memiliki beberapa hambatan.
Proses pendaftaran dan/atau pengesahan badan hukum perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dilakukan secara online, maka dengan itu dalam prosesnya jaringan internet yang kuat adalah suatu hal yang harus diperhatikan dan dibutuhkan. Tetapi, jaringan internet tidak selalu lancar, itulah yang menjadi salah satu hambatan SABH.
Selain jaringan, hambatan lain yang dapat menghambat proses permohonan pengesahan badan hukum Perseoran Terbatas (PT) diantaranya adalah situs SABH yang masih kurang cepat dan akurat, kelalaian notaris dalam pengisian data pengesahan PT pada SABH, gangguan server SABH, dan adanya keterlambatan dari pihak pendiri Perseroan Terbatas (PT).
Berikut penjelasan di atas merupakan penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas (PT), tujuan dibentuknya SABH, serta beberapa keunggulan dan kelemahan terkait sistem administrasi online yang diciptakan pemerintah tersebut untuk mempermudah proses pendaftaran/pengesahan badan hukum PT.
Sah! Indonesia sebagai layanan legalitas usaha dan konsultasi hukum bisnis dapat memberikan bantuan untuk proses legalitas usaha anda. Kunjungi website Sah! Indonesia untuk mendapatkan bantuan kelancaran bisnis anda!
Untuk informasi lebih lanjut anda dapat mengunjungi Website atau halaman sah.co.id
Source:
Undang-Undang:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Internet:
https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1396/1337
