Sah! – Di era perizinan digital melalui Online Single Submission (OSS), mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) terasa begitu mudah. Dengan NIB di tangan, banyak pengusaha merasa bisnisnya telah resmi berdiri dan siap beroperasi. Namun, ada satu pertanyaan krusial yang sering terlewat: Apakah status “terdaftar” ini sudah sama dengan “disetujui” dan “sah” untuk menjalankan kegiatan komersial?
Jawabannya terletak pada proses Verifikasi KBLI. Ini adalah tahapan validasi oleh pemerintah yang mengubah status izin usaha Anda dari sekadar registrasi awal menjadi sebuah lisensi operasional yang diakui penuh secara hukum. Tanpa verifikasi ini, izin usaha Anda untuk banyak bidang usaha pada dasarnya masih “menggantung” dan belum aktif sepenuhnya.
Memahami mengapa verifikasi ini wajib dilakukan adalah kunci untuk memastikan bisnis Anda tidak hanya berjalan, tetapi juga berjalan di atas fondasi hukum yang aman.
Konsep Kunci: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Alasan utama di balik keharusan verifikasi adalah penerapan konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh pemerintah. Konsep ini berarti tidak semua jenis usaha diperlakukan sama. Tingkat pengawasan dan persyaratan perizinan ditentukan oleh seberapa besar potensi dampak atau risiko yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha.
- Risiko Rendah: Untuk usaha seperti jasa konsultasi atau warung kelontong, risikonya dianggap rendah. Oleh karena itu, NIB sering kali sudah cukup untuk menjadi izin operasional. Verifikasi lanjutan tidak diperlukan.
- Risiko Menengah dan Tinggi: Untuk usaha seperti restoran, klinik, bengkel, pabrik, atau kontraktor konstruksi, risikonya dianggap lebih tinggi. Risiko ini bisa berupa dampak terhadap kesehatan konsumen, keselamatan pekerja, atau pencemaran lingkungan. Untuk usaha seperti ini, negara perlu memastikan bahwa si pengusaha benar-benar mampu mengelola risiko tersebut. Proses verifikasi inilah cara negara untuk melakukan validasi tersebut.
Lima Alasan Utama Mengapa Verifikasi KBLI Adalah Wajib
Mengabaikan proses verifikasi KBLI untuk usaha berisiko menengah dan tinggi akan membawa dampak serius. Berikut lima alasan mengapa tahap ini tidak boleh dilewatkan.
1. Untuk Mengaktifkan Izin Operasional Secara Penuh
Ini adalah alasan paling fundamental. Sebelum terverifikasi, NIB untuk KBLI berisiko tinggi pada dasarnya hanya berfungsi sebagai identitas pendaftaran. Izin operasionalnya belum berlaku efektif. Secara hukum, perusahaan Anda belum boleh memulai kegiatan komersial. Ibaratnya, Anda sudah punya KTP, tetapi SIM untuk “mengemudikan” bisnis di bidang tersebut belum Anda miliki.
2. Sebagai Bukti Kepatuhan Terhadap Standar Sektoral
Verifikasi adalah stempel pengesahan dari pemerintah bahwa perusahaan Anda telah memenuhi semua standar teknis, keamanan, mutu, atau lingkungan yang spesifik untuk industrinya. Contohnya, verifikasi KBLI konstruksi membuktikan Anda memiliki SBU yang sah. Verifikasi KBLI industri makanan membuktikan Anda patuh pada standar BPOM atau Halal.
3. Membangun Kredibilitas di Mata Klien dan Mitra
Di dunia bisnis profesional, status perizinan adalah hal pertama yang diperiksa. Saat Anda ingin mengikuti tender pemerintah (LPSE) atau menjadi mitra perusahaan besar, mereka akan memeriksa status KBLI Anda di sistem OSS. Status “Belum Terverifikasi” adalah bendera merah yang menandakan Anda belum sah beroperasi, dan ini akan menyebabkan penolakan atau diskualifikasi secara langsung.
4. Membuka Akses ke Fasilitas Perbankan dan Pembiayaan
Bank dan lembaga keuangan melakukan uji tuntas (due diligence) sebelum menyetujui pinjaman modal. Salah satu aspek utama yang diperiksa adalah kelengkapan dan keabsahan izin usaha. Izin yang belum terverifikasi menandakan status legal yang belum tuntas, dan ini bisa menjadi penghambat utama dalam mendapatkan akses pendanaan.
5. Menghindari Sanksi dan Penghentian Usaha
Menjalankan kegiatan usaha berisiko tanpa izin yang telah diverifikasi adalah sebuah pelanggaran hukum. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif yang tegas, mulai dari peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pada akhirnya pencabutan NIB.
Apa yang Sebenarnya Diverifikasi oleh Pemerintah?
Proses verifikasi bukanlah sekadar proses administratif, melainkan sebuah pemeriksaan substantif. Pemerintah pada dasarnya memvalidasi apakah perusahaan Anda telah memenuhi “Pemenuhan Persyaratan” yang diwajibkan untuk KBLI tersebut. Persyaratan ini bisa berupa:
- Kompetensi Teknis: Seperti Sertifikat Badan Usaha (SBU) di sektor konstruksi.
- Standar Produk/Layanan: Seperti Izin Edar dari BPOM, Sertifikat Halal, atau SNI.
- Kelayakan Lingkungan: Seperti Persetujuan Lingkungan yang didasari oleh AMDAL atau UKL-UPL.
- Kelayakan Sarana dan Prasarana: Seperti bukti kepemilikan lokasi yang sesuai, data peralatan, dan lain-lain.
Kesimpulan
Verifikasi KBLI adalah proses esensial yang mengubah status bisnis Anda dari sekadar “terdaftar” menjadi “berizin penuh dan terpercaya”. Ini adalah jembatan yang harus diseberangi untuk beralih dari tahap registrasi awal ke tahap operasional yang sah secara hukum.
Jangan pernah menganggap remeh status “belum terverifikasi” pada izin usaha Anda. Anggaplah itu sebagai sebuah tugas mendesak yang harus diselesaikan. Karena di dunia bisnis yang sesungguhnya, kepercayaan dan kepastian hukum bukanlah pilihan, melainkan fondasi utama dari kesuksesan yang berkelanjutan.
Sumber Referensi:
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Situs resmi Online Single Submission (OSS) Lembaga OSS – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): oss.go.id.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.