Sah!- Hubungan antara pekerja dan pemberi kerja harus dikelola dengan baik agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Salah satu instrumen hukum yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan ini adalah Collective Bargaining Agreement (CBA) atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
CBA/KKB adalah hasil dari negosiasi antara serikat pekerja dengan pengusaha untuk menetapkan syarat dan kondisi kerja yang menguntungkan kedua belah pihak.
Perjanjian ini menjadi penting karena mencerminkan kesepakatan yang diakui secara hukum dan mengikat kedua belah pihak dalam menjalankan hubungan kerja.
Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai definisi CBA/KKB, proses pembentukannya, manfaatnya bagi pekerja dan perusahaan, serta tantangan yang sering muncul dalam negosiasi CBA/KKB.
Pengertian Collective Bargaining Agreement (CBA) / Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
CBA atau KKB adalah perjanjian tertulis antara serikat pekerja yang mewakili karyawan dengan pengusaha atau organisasi pengusaha yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti upah, jam kerja, tunjangan, keselamatan kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Di Indonesia, peraturan mengenai Kesepakatan Kerja Bersama diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan regulasi lainnya yang mengatur hubungan industrial. CBA/KKB biasanya berlaku untuk periode tertentu, umumnya antara dua hingga tiga tahun, sebelum harus dinegosiasikan kembali.
Proses Negosiasi dan Pembentukan CBA/KKB
Proses pembentukan CBA/KKB melibatkan serangkaian tahapan yang harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan semua pihak mendapatkan manfaat yang adil. Sebelum negosiasi dimulai, serikat pekerja dan pengusaha harus membentuk tim perunding yang terdiri dari perwakilan kedua belah pihak.
Tim ini bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan pekerja maupun perusahaan dalam perundingan. Serikat pekerja dan pengusaha harus mengidentifikasi isu-isu utama yang akan dimasukkan dalam perjanjian, seperti upah, jam kerja, tunjangan, kondisi kerja, dan hak-hak pekerja lainnya.
Kedua belah pihak kemudian menyusun proposal yang mencerminkan kepentingan mereka. Dalam tahap ini, kedua belah pihak duduk bersama untuk membahas dan menegosiasikan poin-poin yang ada dalam proposal.
Proses ini bisa berlangsung dalam beberapa sesi hingga mencapai kesepakatan. Setelah kesepakatan dicapai, perjanjian disusun dalam dokumen resmi yang kemudian harus disahkan oleh pihak yang berwenang, seperti Kementerian Ketenagakerjaan atau instansi terkait.
Setelah disahkan, perjanjian mulai diberlakukan. Serikat pekerja dan pengusaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam CBA/KKB diterapkan dengan benar dan dievaluasi secara berkala.
Manfaat CBA/KKB bagi Pekerja dan Pengusaha
Kesepakatan Kerja Bersama memiliki manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Bagi pekerja, perjanjian ini memberikan keamanan dan kepastian kerja, memastikan upah dan tunjangan yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta memberikan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
Sementara bagi pengusaha, CBA/KKB membantu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko hukum, serta menjaga citra perusahaan agar lebih dihargai oleh publik dan calon investor.
Tantangan dalam Negosiasi CBA/KKB
Meskipun CBA/KKB memberikan banyak manfaat, proses negosiasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, terutama dalam hal upah dan tunjangan.
Selain itu, kurangnya transparansi dari salah satu pihak dapat menghambat proses negosiasi. Tekanan ekonomi juga menjadi faktor yang sering kali mempersulit perundingan, karena kondisi ekonomi yang tidak stabil bisa membuat perusahaan kesulitan dalam memenuhi tuntutan pekerja.
Di samping itu, kurangnya kapasitas negosiasi dari tim perunding dapat menghambat pencapaian kesepakatan yang adil. Setelah perjanjian disepakati, tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi yang konsisten agar ketentuan yang disepakati dapat dijalankan dengan baik.
Proses pembentukannya membutuhkan komunikasi yang baik, transparansi, serta komitmen dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Bagi pekerja, CBA/KKB memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka, sementara bagi pengusaha, perjanjian ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan produktivitas.
Meskipun ada tantangan dalam negosiasi dan implementasinya, dengan pendekatan yang tepat, CBA/KKB dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan bisnis.
Oleh karena itu, baik serikat pekerja maupun pengusaha harus berupaya untuk membangun hubungan kerja yang kuat dan konstruktif demi menciptakan kondisi kerja yang lebih baik di masa depan.
Kunjungi laman sah.co.id dan instagram @sahcoid untuk informasi menarik lainnya.
Jika membutuhkan konsultasi legalitas bisa klik tombol WhatsApp di kanan bawah atau melalui 0851 7300 7406