Sah! – Industri Game di Indonesia kini menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif dengan pertumbuhan yang tercepat. Tercatat, lebih dari 150 juta pemain aktif dari proyeksi pendapatan mencapai Rp30 triliun pada tahun 2025.
Fenomena sekarang dapat dilihat dengan aplikasi Roblox. Roblox sudah bertransformasi dari sekedang platform gaming anak-anak, tetapi menjadi ekosistem digital yang kompleks. Dengan mengintegrasikan elemen metaverse dan budaya-budaya populer global, sangat mempengaruhi lanskap industri kreatif Indonesia.
Begitu banyak pendapat-pendapat terkait melesatnya Roblox dan dampaknya pada generasi muda. Baik dari yang buruk hingga yang memiliki makna positif. Isu Larangan pun mulai muncul pertama kali, dengan usulan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Abdul Mu’ti, yang menyatakan bahwa Roblox memuat adegan kekerasan, bahkan konten berbau pornografi, sadisme, horor, pergaulan bebas, hingga inses. Seperti perkataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berpendapat bahwa Roblox sebaiknya dihentikan jika terbukti memiliki dampak buruk. Oleh karena itu, pemerintah secara tegas meminta bahwa Roblox agar mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas yang mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik yang ramah anak.
Metaverse di Roblox
Konsep Metaverse pada awalnya tidak diperkenalkan oleh Developer Roblox. Tetapi dalam perkembangannya, Roblox dapat memberikan setiap pihak dapat membuat ekosistem lengkap yang bisa bikin setiap peran memiliki experience-nya masing-masing. Pengguna dapat membuat konten sendiri, bertransaksi dengan mata uang virtual (Robux), berkomunikasi, dan mengakses kreasi pengguna lain. Oleh karena itu, dapat dibilang roblox menjadi bagian dari “metaverse” yang interaktif dan user-generated yang terus berkembang.
Oleh karena itu penting membahas batasan-batasan hukum yang harus ditegakkan terutama membahas Industri Game yang terus berkembang dengan pesat.
Pentingnya Perlindungan Konsumen dan Konten.
Membahas regulasi perlindungan konsumen dalam ekosistem Roblox sebenarnya berhadapan dengan kompleksitas unik karena dengan konsep virtual economy dan user-generated content yang memerlukan framework hukum yang adaptif pula. Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen Indonesia mengatur aspek fundamental termasuk dari transparansi dalam transaksi digital hingga melibatkan in-game purchases sebagai virtual currency.
Terlebih lagi, membahas mengenai konten, Peraturan kominfo tentu akan menghadapi tantangan sendiri tentang bagaimana content rating system. Karena dalam traditional media, maka kontennya akan fixed, sehingga mudah untuk di rating. Kasus ini berbeda dengan roblox yang menggunakan user-generated content yang dapat berubah sehingga memerlukan continuous mintirong mechanisme dan adaptive classification algorithms yang dapat mendeteksi potentially harmful content. Ataupun exposure terhadap commercial content yang tidak sesuai dengan umur (age-appropriate) .
Dengan demikian membahas UU ITE juga menjadi relevan dalam konteks interaksi yang ada di Roblox. Penanganan Hate speech, cyberbullying harus mengakomodasi cross-border nature sehingga tetap menjaga yurisdiksi otoritas untuk melindungi User Indonesia, terutama yang masih dibawah umur (minor).
Tuntutan Membuka Kantor Perwakilan di Indonesia
Berkaitan dengan Kantor Perwakilan, pada dasarnya sejak 2024, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menyiapkan aturan baru yaitu kewajiban publisher gam yang berbadan hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari Subsektor Ekonomi Kreatif, tak dapat dipungkiri aturan ini sangat perlu agar ekosistem industri game dapat berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, absennya kantor perwakilan ini tentu dapat dikaitkan dengan kebijakan PSE Lingkup Privat (Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 dan jo. Nomor 10 tahun 2021). Lebih lanjut, memang pada dasarnya isu-isu penanganan konten berbahaya akan lebih cepat ditangani jika adanya kantor perwakilan. Demikian juga adanya kontribusi dari Kepastian Pajak ketika membayar pajak dengan membuka kantor perwakilan.
Kesimpulan
Berkaca dari kesulitan yang dibahas tersebut, sebagai developer Indonesia yang membuat konten Roblox / mini-ekosistem metaverse harus :
- Memastikan konten yang dibuat mematuhi aturan lokal tentang kekerasan, pornografi, pelecehan, norma budaya, serta klasifikasi usia
- Menggunakan asset (grafis,musik, kode) yang memiliki lisensi yang jelas dan sah
- Dokumentasi penggunaan data pengguna dengan jelas, terutama data pengguna anak-naka
- Memperketat moderasi dan kontrol
- Platform memiliki kantor perwakilan yang tunduk dengan hukum lokal.
Nah, bagi anda yang memiliki usaha di sektor game, baik dari pengembang hingga publisher, memastikan legalitas usaha adalah langkah yang sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pertumbuhan bisnis Anda. Tim SAH akan membantu dalam proses pendaftaran KBLI yang tepat, hingga kepatuhan pajak untuk bisnis digital. Hubungi melalui WhatsApp 0856 2160 034 atua kunjungi lama Sah.co.id untuk mendapat konsultasi langsung dengan para ahli.
Source :
Industri Game Indonesia 2025: Mengejar Mimpi di Tengah Gelombang Digital – TIMES Indonesia
