Kerangka/Skema Jabker SKK Konstruksi, sebelum membahasnya perlu diketahui bahwasanya SKA (Sertifikat Keahlian) dan SKT (Sertifikat Keterampilan) berubah istilah menjadi SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja).
Pengurusan SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) seperti yang teratur dalam selebaran No. 02/SE/M/2021 /SE/M/2020, tentang pamphlet Menteri PUPR No. 30/SE/M/2020 mengenai Pengalihan Jasa Sertifikasi Usaha dan Kualifikasi Kerja Jasa Konstruksi, merupakan sertifikat keahlian/profesionalisme yang harus dimiliki oleh siapa saja yang ingin menjadi ahli/pakar di bidang konstruksi.
Sebelumnya agar Badan Usaha dapat mengikuti seleksi suplai barang tahun anggaran 2021 Kementerian Tugas Umum dan Perumahan Rakyat telah memberikan kemudahan dengan memberlakukan SBU dan SKK yang sudah tidak berlaku mulai sejak Januari hingga Desember 2021 masih akan tetap berlaku hingga 31 Desember 2021.
Hal tersebut dimuat dalam SE Menteri PUPR Nomor 2/SE/M/2021 terkait dengan Pengalihan Atas pamphlet Menteri Tugas Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 terkait Pengalihan Jasa Sertifikasi Usaha dan Kualifikasi Kerja Jasa Konstruksi.
Lisensi yang dirilis oleh Instansi Sertifikat Karier dengan mendapatkan perizinan dari Kementerian PUPR merupakan sertifikat yang harus dimiliki oleh tenaga kerja jasa konstruksi. Sertifikat tersebut yang sebelumnya disebut dengan SKA (Sertifikat Keahlian) kini dikenal sebagai SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi).
Penjelasan Kerangka/Skema Jabker SKK Konstruksi Terbaru
Kerangka/Skema Jabker adalah sebutan lain dari sebuah nama yang sebelumnya lebih dikenal dengan sub bidang.Sub bidang SKK Konstruksi beralih nama pada tahun 2022 menjadi Jabatan Kerja yang pada dasarnya adalah kejelasan dari sub bidang SKK Konstruksi.
Fungsi SKK Konstruksi
Apabila SKK konstruksi itu sangat penting dan wajib dimiliki oleh seluruh Tenaga Kerja Konstruksi, apa sebenarnya fungsi SKK Konstruksi
SKK Konstruksi ini sama halnya apabila kita menyebutnya dengan rapor penilaian terhadap tenaga kerja konstruksi.
Oleh sebab itu, kepemilikan lisensi penilaian yang dirilis oleh lembaga lisensi karier (LSP) dengan tanda pengesahan dari Kementerian PUPR ini harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja konstruksi.
Hal tersebut dikarenakan lisensi kompetensi kerja merupakan tanda bukti bahwasanya tenaga kerja konstruksi (TKK) merupakan tenaga kerja yang cakap dan ahli.
Apabila terdapat suatu kekeliruan atau kompetensi TKK yang salah pada suatu saat, keaslian sertifikat ini dapat dipertanggungjawabkan, karena sertifikat ini memiliki sifat yang legal/sah.
Bagaimanapun, berdasarkan pada kebijakan dan dasar hukum yang ada di negeri ini (Indonesia) sehubungan dengan jasa konstruksi, terdapat kebijakan yang bersifat mengikat, kebijakan tersebut mewajibkan sejumlah kontraktor/penasihat memiliki TKK yang berkualifikasi dan memiliki tingkatan kerja.Hal ini dapat diindikasikan karena adanya sertifikat kompetensi kerja untuk setiap TKK.
Berdasarkan pada hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya SKK konstruksi atau kualifikasi pekerjaan jasa konstruksi memegang peranan penting dalam usaha jasa konstruksi.
Selain itu, SKK jasa konstruksi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha yang ingin mengerjakan proyek di lapangan dan menyerahkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK).
Demikian informasi seputar Inilah Penjelasan Skema Jabker SKK Konstruksi Terbaru. Untuk yang hendak mendirikan lembaga perseorangan, legalisasi atau mendaftarkan perizinan lainnya, bisa mengakses laman www.sah.co.id, yang menyediakan layanan berupa pengurusan legalitas usaha. Sehingga, tidak perlu khawatir dalam menjalankan aktivitas yayasan.
Informasi lebih lanjut, bisa menghubungi via pesan instan WhatsApp ke https://wa.me/628562160034 Selamat berbisnis.
