Sah!- Berdasarkan survei yang dilakukan SMRC, kondisi politik nasional di Indonesia semakin memburuk dalam 3,5 tahun terakhir.
Hasil survei menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai meningkatnya politisasi identitas, yang berdampak pada cara pemilih memilih kandidatnya dan cara partai politik membentuk koalisi.
Situasi ini telah menyebabkan meningkatnya sukuisme dan penurunan partisipasi politik, yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan institusi politik negara dan kesejahteraan warga negaranya.
Pemilu 2024 mendatang semakin meningkatkan iklim politik, dimana partai-partai bermanuver untuk membentuk koalisi dan mengkonsolidasikan kekuasaan mereka.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami dinamika politik identitas dan dampaknya terhadap lanskap politik di Indonesia.
Dampak Buruk Kondisi Politik Nasional: Temuan Survei SMRC
Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis temuan survei mengenai dampak buruk kondisi politik nasional terkait kerusuhan 22 Mei dan pandemi Covid-19.
Menurut survei ini, terdapat beberapa dampak negatif yang signifikan. Pertama, penilaian masyarakat terhadap kondisi politik secara umum menurun, terutama setelah peristiwa penetapan KPU hasil pemilu 2019 dan selama masa pandemi Covid-19.
Kedua, terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan, penegakan hukum, dan polisi Republik Indonesia.
Ketiga, survei juga menunjukkan adanya penurunan komitmen masyarakat terhadap demokrasi, yang ditandai dengan penurunan dukungan terhadap demokrasi dan peningkatan dukungan terhadap paham otoriter, seperti diktator atau diktator militer.
Survei SMRC juga menyoroti penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, di mana mayoritas responden menilai kondisi ekonomi sangat buruk.
Hal ini juga turut berkontribusi terhadap penurunan komitmen masyarakat terhadap demokrasi, karena adanya korelasi antara kondisi ekonomi dan dukungan terhadap sistem politik.
Meskipun secara umum demokrasi di Indonesia masih dapat dipertahankan, namun adanya penurunan komitmen dan kepercayaan masyarakat menunjukkan adanya dampak negatif yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Dengan demikian, temuan survei SMRC menunjukkan adanya dampak buruk kondisi politik nasional terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari penurunan kepercayaan terhadap lembaga keamanan dan penegakan hukum, hingga penurunan komitmen terhadap demokrasi.
Hal ini menunjukkan perlunya langkah konkret dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki kondisi politik, ekonomi, dan keamanan guna memulihkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat fondasi demokrasi di Tanah Air.
Perubahan Opini Publik Terhadap Politik dalam 3,5 Tahun Terakhir: Hasil Survei SMRC
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan adanya perubahan opini publik terhadap politik dan ekonomi dalam 3,5 tahun terakhir.
Menurut survei SMRC, 22 persen masyarakat menilai bahwa kondisi politik Indonesia sekarang buruk, sementara 35,3 persen responden menyatakan bahwa kondisi politik Indonesia sekarang baik.
Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 78 persen masyarakat tidak menginginkan adanya amendemen UUD 1945. Selain itu, hasil survei SMRC juga menunjukkan bahwa mayoritas warga cenderung merasa pesimistis dengan kondisi ekonomi negara, baik saat ini maupun setahun ke depan.
Survei SMRC menunjukkan adanya perubahan opini publik terhadap politik dan ekonomi dalam 3,5 tahun terakhir.
Meskipun sebagian besar responden masih menilai kondisi politik saat ini baik, namun terdapat peningkatan dalam persentase masyarakat yang menilai kondisi politik buruk. Selain itu, mayoritas masyarakat juga menolak adanya amendemen UUD 1945.
Sementara itu, dalam hal ekonomi, mayoritas warga cenderung merasa pesimistis dengan kondisi ekonomi negara, baik saat ini maupun setahun ke depan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan opini publik yang patut diperhatikan dalam merumuskan kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia.
Tren Negatif dalam Politik Nasional: Analisis 3,5 Tahun Terakhir Menurut Survei SMRC
Tren negatif dalam politik nasional telah menjadi perhatian utama selama 3,5 tahun terakhir, menurut survei SMRC.
Hal ini mencerminkan dinamika kompleks yang terjadi di ranah politik Indonesia. Salah satu contoh tren negatif yang mencuat adalah polarisasi opini dan konflik antarpartai yang semakin meningkat.
Selain itu, survei SMRC juga menyoroti penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik, seperti partai politik dan lembaga pemerintah.
Dengan adanya analisis ini, menjadi penting untuk merumuskan langkah-langkah konkret guna meredakan tren negatif ini dan membangun politik yang lebih inklusif dan stabil.
Selain itu, survei SMRC juga mengungkapkan bahwa isu korupsi dan keadilan menjadi fokus utama ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Hal ini menandakan perlunya upaya nyata dalam memerangi korupsi dan meningkatkan sistem keadilan di Indonesia. Selain itu, adanya tren negatif ini juga dapat berdampak pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi negara.
Oleh karena itu, para pemangku kepentingan, termasuk partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil, perlu bekerja sama untuk mengatasi akar permasalahan yang menjadi penyebab tren negatif dalam politik nasional.
Dengan adanya analisis 3,5 tahun terakhir dari survei SMRC, diharapkan para pemangku kepentingan dapat menggunakan data ini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat.
Selain itu, langkah-langkah rekonsiliasi dan dialog antarpartai juga perlu ditingkatkan guna mengurangi polarisasi dan konflik yang merugikan. Melalui upaya bersama, diharapkan politik nasional dapat mengalami perubahan positif menuju arah yang lebih stabil, inklusif, dan berdaya saing.
Dengan adanya temuan survei SMRC, penting bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap tuntutan masyarakat.
Langkah-langkah rekonsiliasi dan dialog antarpartai juga perlu ditingkatkan guna mengurangi polarisasi dan konflik yang merugikan, sehingga politik nasional dapat mengalami perubahan positif menuju arah yang lebih stabil, inklusif, dan berdaya saing.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperkuat fondasi demokrasi di Tanah Air dengan berperan aktif dalam merawat dinamika politik yang inklusif dan stabil.
Dukunglah langkah-langkah rekonsiliasi dan dialog antarpartai, serta ikut serta dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap tuntutan masyarakat, sehingga politik nasional dapat mengalami perubahan positif.
Anda dapat menghubungi Sah! melalui WA di 0851 7300 7406 atau mengunjungi laman Sah.co.id untuk mendapatkan layanan pengurusan legalitas usaha, pembuatan izin HAKI, termasuk pendaftaran hak cipta.
Dengan begitu, Anda dapat fokus pada aktivitas lembaga/usaha tanpa perlu khawatir tentang proses administrasi.
Sumber :
Saiful Mujani: Covid-19 Memiliki Pengaruh pada Komitmen Masyarakat pada Demokrasi – SaifulMujani
SMRC: 71,7 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi | Republika Online
