Sah!- Perekonomian negara telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah sebagai sarana dalam mengendalikan peredaran uang, pendapatan negara, dan utang negara. Pemerintah telah mengaturnya dalam salah satu instrumen, yaitu kebijakan fiskal. Maka dari itu, pemerintah telah menetapkan harmonisasi kebijakan fiskal nasional.
Di negara – negara lain, kebijakan fiskal sangat berguna dalam rangka mengatasi adanya krisis ekonomi. Sementara itu, di Indonesia, kebijakan fiskal dinilai menjadi instrumen yang efektif dan tepat yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi setiap adanya tantangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian di Indonesia.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal tentunya memiliki cara dalam memberikan pengertian, yakni suatu kebijakan yang telah matang untuk dijalankan oleh pemerintah dalam rangka memberikan penjagaan terhadap pemasukan sekaligus pengeluaran negara dengan tujuan agar tetap stabil untuk pertumbuhan perekonomian negara yang lebih baik.
Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga telah memberikan pengertian yang spesifik terkait kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan yang mengarah pada penerimaan negara, perpajakan, belanja negara, utang piutang negara yang pada dasarnya hal demikian dilakukan untuk mencapai tujuan perekonomian tertentu.
Sementara itu, kebijakan fiskal juga merupakan sebuah kebijakan pemerintah atas suatu anggaran sekaligus belanja negara yang memiliki tujuan dalam rangka mengatur proses pelaksanaan perekonomian negara.
Kebijakan fiskal tidak hanya mengatur keuangan negara yang bersumber dari perpajakan, tetapi juga telah mengatur lebih luas terkait pengelolaan pemasukan sekaligus pengeluaran negara.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Pada hakikatnya, kebijakan fiskal ini telah memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan perekonomian negara sehingga tujuan – tujuan tersebut antara lain :
1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDB negara. Dengan adanya tujuan tersebut maka secara maksimal dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pemasukan, seperti adanya impor, devisa negara, pajak penghasila, bea cukai, pengembangan pariwisata, pajak bumi dan bangunan.
Kemudian terhadap pengeluaran negara, seperti proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana yang digunakan untuk umum, belanja persenjataan perang, dan program bantuan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk memberikan perluasan adanya lapangan kerja sekaligus dapat mengurangi tingkat pengangguran. Salah satu masalah utama yang sedang serius untuk ditangani di negara Indonesia ini adalah tingkat pengangguran bahkan pendapatan daerah yang tidak merata. Setiap tahun pasti ada saya laporan – laporan terkait survei pengangguran di Indonesia.
Dengan adanya implementasi kebijakan fiskal oleh pemerintah, maka hal tersebut juga bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran sehingga dapat meratakan perekonomian negara.
3. Untuk menciptakan stabilitas terhadap harga – harga barang di pasar dan/atau dapat menjaga dari timbulnya inflasi. Stabilitas itu memang sangat penting apalagi ketika harga – harga barang di pasar yag terlalu turun sehingga ketika harga – harga barang meningkat pun juga dapat berakibat adanya inflasi.
Instrumen kebijakan fiskal
Instrumen kebijakan fiskal merupakan rangkaian dari sektor – sektor yang telah digunakan oleh pemerintah dalam rangka memberikan penjagaan atas stabilitas perekonomian negara. Maka dari itu, instrumen kebijakan fiskal, antara lain :
1. Pajak
Rangkaian instrumen kebijakan fiskal yang pertama adalah pajak. Pajak yang dimaksud di sini adalah pajak yang berasal baik dari sektor domestik maupun luar negeri. Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kebijakan fiskal, maka pemerintah mengelompokkan perhitungan pajak, meliputi penambahan, pengurangan, peniadaan hingga penundaan.
2. Pengeluaran Belanja Negara
Selanjutnya dari rangkaian Instrumen kebijakan fiskal yaitu pengeluaran belanja negara yang dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan negara. Maka pengeluaran belanja negara setiap tahunnya tidak menentu, seketika dapat dikurangi atau pun dapat ditambah sesuai kebutuhan negara. Pola – Pola pengeluaran negara dapat ditandai dengan adanya neraca pembayaran negara apabila defisit, pemerintah akan mengambil tindakan untuk mengurangi pengeluaran belanja negara pada sektor tertentu.
3. Obligasi Publik
Berikutnya yang termasuk ke dalam rangkaian instrumen kebijakan fiskal yaitu penerbitan obligasi publik oleh pemerintah atau yang biasa dikenal dengan istilah surat utang yang ditujukan untuk warga negara. Obligasi publik ini memiliki bonus komisi tertentu apabila pemerintah telah memberikan tindakan dalam mengembalikan pinjamannya ke masyarakat.
4. Alokasi Anggaran Negara
Rangkaian Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir yakni alokasi anggaran negara. Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam periode tertentu, pemerintah telah memiliki wewenang dalam memindahkan alokasi anggaran negara yang berasal dari satu sektor ke sektor lainya
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kebijakan fiskal, maka pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan fiskal nasional yang mana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dilakukan guna menyesuaikan hingga menyelaraskan aturan terkait kebijakan fiskal secara nasional di tahun 2024.
Aturan tersebut mengatur hanya beberapa ruang lingkup saja, seperti penyelenggaraan sinergi kebijakan fiskal nasional, Pembiayaan Utang Daerah, Dana Abadi Daerah, Sinergi Pendanaan
Anda masih mencari artikel yang memuat berita terbaru soal politik di tahun 2024?. Sekaligus anda menyukai setiap artikel yang ada di website ini dan ingin lebih banyak dapat artikel yang bisa menarik daya baca anda?. Yuk segera klik di google website kami sah.co.id. Dalam website kami akan tersedia berbagai artikel – artikel dengan topik yang anda suka. Anda dapat mengaksesnya secara gratis ya!. Buruan jangan sampai ketinggalan update dari kami!
Nah. Anda ingin menjadi pebisnis?. Mau buka bisnis tapi masih pemula. Bingung bagaimana saja caranya?. Kabar baik bagi Anda tentunya, ada laman yang menyediakan konsultasi bisnis usaha secara gratis lho!
Bisa kunjungi laman sah.co.id. SAH telah berhasil melayani kebutuhan pebisnis terutama bagi pemula ya, seperti pendaftaran merek, pencatatan hak cipta, perizinan, pendirian perseroan terbatas, dan masih banyak lagi. Berminat? Segera hubungi WA 0856 2160 034 atau dapat kunjungi laman Sah.co.id
Source :
Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Tujuan dan Fungsi dari Kebijakan Fiskal di Indonesia, Devany Arsi Ramadhan, Universitas Muhammadyah Sidoarjo
Kebijakan Fiskal : Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Tujuannya https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7086003/kebijakan-fiskal-pengertian-tujuan-instrumen-dan-contohnya
Kebijakan Fiskal : Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Tujuannya https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/kebijakan-fiskal-adalah
Kebijakan Moneter dan Fiskal : Mengupas Pengertian, Tujuan, Jenis, Perbedaan, dan Contohnya di Indonesia https://umsu.ac.id/artikel/kebijakan-moneter-dan-fiskal-mengupas-pengertian-tujuan-jenis-perbedaan-dan-contohnya-di-indonesia/
Mengenal Kebijakan Fiskal : Dasar, Tujuan, dan Contohnya https://indodax.com/academy/apa-itu-kebijakan-fiskal/
Fiskal : Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Macam – Macam Kebjakan Fiskal https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fiskal
Arsitektur Kebijakan Fiskal 2024 Didesain untuk Percepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44748/t/Arsitektur%20Kebijakan%20Fiskal%202024%20Didesain%20untuk%20Percepat%20Transformasi%20Ekonomi%20yang%20Inklusif%20&%20Berkelanjutan
Fiskal https://finance.detik.com/kamus/fiskal-d-7015925
Pengertian Kebijakan Fiskal dan Pentingnya Bagi Pertumbuhan Ekonomi https://www.medcom.id/ekonomi/makro/PNga4MLk-pengertian-kebijakan-fiskal-dan-pentingnya-bagi-pertumbuhan-ekonomi
Kebijakan Fiskal Daerah Dalam Rangka Pemerataan dan Kemandirian Pemerintah Daerah https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/
Siaran Pers : Kebijakan Fiskal 2024 Diarahkan Untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Kebijakan-Fiskal-2024-Diarahkan-untuk
