Sah! – Merek belum terdaftar, apakah bisnis sudah aman? Pertanyaan ini penting bagi pelaku usaha yang sudah menggunakan nama, logo, atau identitas tertentu dalam menjalankan bisnis, tetapi belum mendaftarkannya sebagai merek.
Banyak pelaku usaha merasa cukup aman karena nama bisnis sudah digunakan selama bertahun-tahun. Ada juga yang menganggap selama belum ada pihak lain yang menggunakan nama tersebut, berarti tidak ada masalah.
Padahal, menggunakan sebuah nama dalam kegiatan bisnis dan memiliki hak atas merek merupakan dua hal yang berbeda.
Di Indonesia, sistem pelindungan merek menganut prinsip first to file. Secara sederhana, pihak yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran dengan itikad baik dapat memperoleh pelindungan atas merek tersebut setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. DJKI kembali menegaskan prinsip ini pada 2026.
Artinya, sebuah bisnis yang sudah berjalan dan dikenal konsumen belum tentu memiliki posisi hukum yang sama dengan bisnis yang mereknya sudah terdaftar.
Menggunakan Merek Belum Berarti Memilikinya
Nama usaha yang sudah digunakan untuk berjualan memang dapat menjadi identitas bisnis di mata konsumen. Namun, penggunaan tersebut tidak otomatis memberikan hak eksklusif atas merek.
DJKI menjelaskan bahwa hak atas merek tidak lahir hanya karena suatu nama atau logo telah dibuat maupun digunakan. Hak tersebut diperoleh melalui pendaftaran merek sesuai ketentuan hukum.
Inilah alasan mengapa pelaku usaha perlu membedakan antara “sudah menggunakan merek” dan “sudah memiliki hak atas merek.”
Misalnya, sebuah usaha kuliner sudah menggunakan nama tertentu selama lima tahun. Nama tersebut sudah dicetak pada kemasan, digunakan di media sosial, dan dikenal oleh pelanggan.
Namun, jika mereknya belum didaftarkan, kondisi tersebut belum sama dengan memiliki hak eksklusif atas merek yang terdaftar.
Apa Risikonya Jika Merek Belum Terdaftar?
Risiko yang paling perlu diperhatikan adalah ketika pihak lain lebih dahulu mendaftarkan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya.
Dalam sistem first to file, waktu pengajuan pendaftaran menjadi faktor penting. Karena itu, pelaku usaha yang sudah membangun bisnis bertahun-tahun tetap perlu memperhatikan status pendaftaran mereknya.
Jika pihak lain lebih dahulu memperoleh pendaftaran, pemilik bisnis yang sebelumnya menggunakan nama tersebut dapat menghadapi persoalan hukum maupun bisnis.
Masalahnya tidak hanya berkaitan dengan nama. Perubahan merek juga dapat berdampak pada kemasan, papan nama, akun media sosial, materi promosi, hingga komunikasi dengan pelanggan.
Semakin lama sebuah merek digunakan dan semakin besar bisnisnya, semakin banyak pula aset bisnis yang terhubung dengan merek tersebut.
Karena itu, persoalan merek sebaiknya tidak baru diperhatikan setelah bisnis menjadi besar.
First to File, Kenapa Harus Cepat?
Prinsip first to file membuat pendaftaran menjadi salah satu langkah penting dalam strategi perlindungan merek.
DJKI pada 2026 kembali menekankan bahwa hak eksklusif atas merek tidak muncul hanya karena seseorang lebih dahulu menciptakan atau menggunakan suatu nama. Pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan dengan itikad baik menjadi pihak yang mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan setelah proses pendaftaran terpenuhi.
Prinsip tersebut juga memiliki sifat teritorial. Pelindungan merek berlaku di wilayah negara tempat merek tersebut memperoleh pendaftaran.
DJKI pernah mencontohkan kasus Arc’teryx untuk menjelaskan pentingnya prinsip ini. Merek tersebut tidak terdaftar di Indonesia ketika pihak lain lebih dahulu mengajukannya di Indonesia. DJKI kemudian menegaskan bahwa pendaftaran di Indonesia menjadi faktor penting dalam menentukan pelindungan merek di wilayah Indonesia.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa reputasi sebuah merek di luar negeri atau lamanya suatu nama digunakan belum tentu otomatis memberikan perlindungan di Indonesia.
Sebelum Daftar, Jangan Lupa Cek Merek
Mendaftarkan merek bukan sekadar memasukkan nama dan logo ke sistem.
Pelaku usaha sebaiknya terlebih dahulu melakukan penelusuran untuk melihat apakah sudah terdapat merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya, khususnya untuk barang atau jasa yang relevan.
Hal ini penting karena pemeriksaan merek akan mempertimbangkan berbagai ketentuan, termasuk adanya persamaan dengan merek yang telah terdaftar atau diajukan lebih dahulu.
DJKI menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan untuk memastikan permohonan merek tidak melanggar hak pihak lain dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Jadi, sebelum mengeluarkan biaya untuk membuat kemasan, papan toko, seragam, promosi, dan berbagai materi branding, pelaku usaha sebaiknya memastikan terlebih dahulu bahwa nama yang dipilih memiliki peluang untuk didaftarkan.
Bagaimana Cara Mendaftarkan Merek?
Pendaftaran merek dilakukan melalui sistem layanan DJKI.
Dalam prosedur yang dipublikasikan DJKI, pemohon perlu membuat akun, masuk ke layanan merek, memilih permohonan online, mengisi data pemohon, memasukkan data merek, memilih kelas barang atau jasa, mengunggah dokumen persyaratan, membuat billing, melakukan pembayaran, kemudian menyelesaikan permohonan.
Pemilihan kelas barang atau jasa juga menjadi bagian penting dalam pendaftaran. Satu merek dapat berkaitan dengan barang atau jasa tertentu sehingga pelaku usaha perlu menentukan kelas yang sesuai dengan kegiatan bisnisnya.
Artinya, pendaftaran merek sebaiknya tidak dilakukan secara asal hanya karena ingin segera mendapatkan nomor permohonan.
Data pemohon, bentuk merek, kelas barang atau jasa, serta dokumen pendukung perlu dipersiapkan dengan benar.
Apakah Semua Bisnis Wajib Mendaftarkan Merek?
Pendaftaran merek perlu dibedakan dengan kewajiban memiliki legalitas usaha.
Tidak semua bisnis otomatis diwajibkan memiliki merek terdaftar untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun, bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum atas merek, pendaftaran menjadi langkah yang sangat penting.
Terlebih jika nama tersebut sudah menjadi bagian utama dari identitas bisnis.
Bayangkan sebuah usaha telah berjalan selama beberapa tahun. Pelanggan sudah mengenal namanya, akun media sosial sudah memiliki banyak pengikut, kemasan sudah tersebar luas, dan promosi sudah dilakukan secara rutin.
Jika kemudian muncul persoalan terhadap nama tersebut, biaya untuk mengganti identitas bisnis dapat menjadi jauh lebih besar dibandingkan ketika persoalan tersebut dipersiapkan sejak awal.
Karena itu, pendaftaran merek dapat dipandang sebagai bagian dari perlindungan aset bisnis.
Merek Bukan Sekadar Nama
Bagi bisnis yang sedang berkembang, merek bukan hanya tulisan pada kemasan atau nama di media sosial.
Merek dapat menjadi identitas yang membedakan suatu produk atau jasa dari kompetitor. Seiring waktu, nilai merek juga dapat berkembang bersama reputasi bisnis.
Itulah sebabnya perlindungan merek sebaiknya dipikirkan bersamaan dengan strategi bisnis.
Pelaku usaha dapat mulai dari hal sederhana: menentukan nama, melakukan penelusuran, memastikan kelas barang atau jasa, kemudian mempersiapkan pendaftaran.
Langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko ketika bisnis mulai berkembang.
Jadi, Merek Belum Terdaftar Apakah Bisnis Sudah Aman?
Jawabannya perlu dilihat dari sudut pandang yang tepat.
Bisnis tetap dapat berjalan meskipun mereknya belum terdaftar, sepanjang seluruh perizinan dan ketentuan usaha lainnya telah dipenuhi. Namun, belum terdaftarnya merek berarti pelaku usaha belum memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut melalui pendaftaran.
Dengan kata lain, menjalankan bisnis dan melindungi merek adalah dua hal yang berbeda.
Semakin penting suatu nama bagi bisnis, semakin penting pula untuk mempertimbangkan pendaftarannya.
Jangan sampai pelaku usaha sudah menghabiskan waktu dan biaya bertahun-tahun untuk membangun sebuah merek, tetapi perlindungan hukumnya justru belum dipersiapkan.
Kesimpulan
Merek belum terdaftar bukan berarti bisnis tidak boleh berjalan. Namun, kondisi tersebut juga tidak dapat disamakan dengan bisnis yang telah memiliki hak atas merek terdaftar.
Indonesia menerapkan prinsip first to file, sehingga pendaftaran menjadi bagian penting dalam memperoleh pelindungan hukum atas merek. DJKI juga terus menekankan pentingnya prinsip tersebut kepada pelaku usaha.
Karena itu, jika sebuah nama sudah menjadi identitas utama bisnis, jangan hanya memastikan nama tersebut populer atau belum digunakan orang lain.
Pastikan juga status mereknya.
Sebab, membangun merek membutuhkan waktu, tetapi kehilangan kesempatan untuk melindunginya dapat berdampak panjang terhadap bisnis.
