Sah! – Merek sebagai sebuah identitas dari suatu produk baik barang atau jasa seringkali mirip dengan produk dari kompetitor. fungsi dasar dari merek sebagai suatu tanda pembeda yang seringkali terdapat kesamaan ini membuat kita harus lebih jeli lagi dengan penggunaannya.
Perananan merek yang penting untuk mewujudkan imej dalam produk akan memberikan peluang agar produk tersebut dapat semakin dikenal banyak orang. Namun, seiring perkembangan zaman makin banyak pelaku usaha yang curang dengan melakukan pembajakan.
Untuk itu perlu kita ketahui bagaimana perlindungan merek itu sendiri? dan apakah hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha? Mari simak penjelasan berikut ini.
Sistem Pendaftaran Merek
Sistem Deklaratif, sistem ini merupakan perlindungan terhadap merek dengan cara memberikan hak eksklusif bagi pihak yang pertama kali menggunakan suatu merek, maka pihak tersebut berhak atas merek yang bersangkutan dan dapat menggunakannya secara komersial.
Prinsip dari sistem deklaratif ini bukan merupakan suatu kewajiban bagi para pihak. Namun, sistem deklaratif ini akan memberikan kemudahan dalam pembuktian apabila ada pihak lain yang mengaku dan ingin mengklaim suatu merek menjadi miliknya.
Sistem first to file, sistem ini bisa kita temui di dalam Pasal 1 Ayat 5 UU Nomor 20 Tahun 2016. Sistem first to file menekankan pada perlindungan merek bagi pihak yang pertama kali mendaftarkan permohonannya ke kantor merek, maka ia yang berhak atas merek tersebut.
Mereka yang pertama kali mendaftarkan merek memiliki hak eksklusif dimana orang lain tidak dapat menggunakan merek yang telah didaftarkan tanpa izin dari pemilik merek. Pendaftaran merek sistem first to file ini harus melalui tahapan-tahapan tertentu dan ada biayanya.
Tantangan Dalam Pendaftaran Merek
Merek sebagai suatu tanda pembeda sering dianggap sebagai representasi kualitas suatu produk. Hal ini sangat penting bagi produsen dalam persaingan usaha dengan kompetitor lainnya. Sehingga pendaftaran dalam suatu merek harus dapat memberikan kepastian.
Dianutnya sistem first to file di Indonesia masih seringkali menimbulkan kekawatiran. salah satunya ketika ada merek terkenal asing yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Namun di sisi lain ada merek lokal yang telah mendaftarkannya.
Hal ini seringkali menjadi perselisihan antar kompetitor produk, akibatnya merek asing yang lebih terkenal menjadi penguasa pasar. dan merek lokal menjadi tersingkirkan.
Jaminan Kepastian Hukum
Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila terdapat kesamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terkenal baik barang atau jasa sejenis atau tidak sejenis. Hal ini memberikan kepastian hukum.
Perlindungan hukum bagi merek terkenal asing yang belum mendaftarkan mereknya dapat mengajukan pula gugatan pembatalan merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 20 Tahun 2016. Lebih lanjut dalam Pasal 77 gugatan pembatalan merek ini tidak diberikan batas waktu pengajuannya.
Pemberlakuan sistem ini diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan hukum terutama bagi merek yang sebelumnya telah terkenal. Karena apabila hal ini tidak dilindungi secara hukum maka tidak memberikan kepastian dan dapat merugikan bagi pihak produsen maupun konsumen.
Kesimpulan
Untuk itu dalam hal ini diharapkan agar dapat lebih teliti dalam membuat suatu produk barang atau jasa, jangan sampai merek yang kita buat ternyata sudah ada yang menggunakannya. Produsen harus bersaing lebih sehat, hendaknya agar produsen harus lebih kreatif lagi.
Sah! menyediakan layanan berupa pengurusan legalitas usaha serta pembuatan izin HAKI termasuk pendaftaran hak cipta. Sehingga, tidak perlu khawatir dalam menjalankan aktivitas lembaga/usaha. Untuk yang hendak mendirikan lembaga/usaha atau mengurus legalitas usaha dapat kunjungi laman Sah.co.id.
