Sah! – Mendirikan yayasan di Indonesia bukan hanya soal niat baik, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai dokumen legal yang diperlukan.
Dokumen-dokumen ini akan memastikan bahwa yayasan Anda diakui secara hukum dan dapat beroperasi dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam artikel ini, kita akan membahas dokumen-dokumen penting yang harus disiapkan saat mendirikan yayasan.
1. Akta Pendirian Yayasan
Akta pendirian adalah dokumen legal yang dikeluarkan oleh notaris, yang memuat seluruh informasi penting terkait yayasan yang akan didirikan.
Di dalam akta pendirian, termuat Anggaran Dasar yayasan, yang mencakup informasi seperti:
- Nama yayasan
- Maksud dan tujuan yayasan
- Struktur organisasi yayasan (Pembina, Pengurus, dan Pengawas)
Akta pendirian adalah dasar hukum yang menunjukkan bahwa yayasan Anda didirikan secara sah.
Dokumen ini merupakan prasyarat untuk mengajukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) agar yayasan mendapatkan status badan hukum.
2. Anggaran Dasar (AD) Yayasan
Anggaran Dasar (AD) adalah dokumen yang mengatur secara rinci operasional dan tujuan yayasan.
AD menjelaskan tujuan yayasan, kegiatan yang akan dilakukan, serta aturan tentang organ yayasan dan bagaimana yayasan dijalankan.
Anggaran Dasar menjadi panduan utama untuk seluruh kegiatan yayasan.
Dokumen ini juga menjadi acuan ketika ada perbedaan pendapat atau masalah hukum yang muncul dalam operasional yayasan.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan
Setiap yayasan di Indonesia diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
NPWP ini menandakan bahwa yayasan Anda telah terdaftar secara resmi sebagai entitas yang wajib pajak.
NPWP diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi, seperti membuka rekening bank atas nama yayasan dan mengelola dana secara sah.
Yayasan juga perlu melaporkan dan membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, meskipun banyak yayasan mendapatkan pembebasan atau keringanan pajak.
4. Surat Keterangan Domisili Yayasan
Surat Keterangan Domisili adalah dokumen resmi dari kelurahan atau kecamatan yang menjelaskan lokasi fisik atau alamat tempat yayasan beroperasi.
Dokumen ini biasanya diajukan setelah yayasan memiliki tempat atau kantor tetap.
Surat ini diperlukan saat mengajukan NPWP dan juga dibutuhkan untuk pengajuan izin-izin lainnya.
Selain itu, surat keterangan domisili ini memastikan bahwa yayasan Anda terdaftar dan teridentifikasi di wilayah administratif tempat yayasan beroperasi.
5. Surat Pengesahan dari Kemenkumham
Setelah akta pendirian selesai, langkah selanjutnya adalah mengajukan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem online, yaitu AHU Online.
Setelah permohonan disetujui, yayasan Anda akan menerima Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan yayasan sebagai badan hukum.
Surat pengesahan ini menjadi bukti bahwa yayasan Anda telah sah secara hukum di Indonesia.
Tanpa pengesahan ini, yayasan Anda tidak dapat menjalankan kegiatan secara resmi atau bekerja sama dengan lembaga lain secara legal.
6. Rencana Kerja Yayasan
Rencana kerja yayasan adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan yayasan dalam jangka waktu tertentu.
Rencana kerja ini mencakup aktivitas, target, sumber dana, serta pengelolaannya.
Rencana kerja membantu yayasan tetap fokus pada tujuannya.
Selain itu, dokumen ini penting untuk diajukan saat mengajukan pengesahan atau ketika bekerja sama dengan mitra strategis, baik dari pemerintah maupun sektor swasta.
7. Bukti Setoran Modal Awal
Menurut Undang-Undang Yayasan, setiap yayasan diwajibkan memiliki modal awal minimal sebesar Rp 10 juta.
Modal ini dibuktikan dengan setoran ke rekening bank, dan bukti setoran tersebut perlu diserahkan saat mengajukan pengesahan ke Kemenkumham.
Bukti setoran modal menunjukkan bahwa yayasan memiliki dana awal untuk menjalankan kegiatannya.
Dana ini juga menjadi bentuk tanggung jawab awal dalam pengelolaan keuangan yayasan, yang akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari.
8. Rekening Bank Atas Nama Yayasan
Setelah yayasan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, langkah selanjutnya adalah membuka rekening bank atas nama yayasan.
Rekening ini penting untuk menampung donasi atau dana operasional yang masuk ke yayasan.
Memiliki rekening bank atas nama yayasan memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan yang dilakukan yayasan bersifat transparan dan terpisah dari keuangan pribadi pengurus.
Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap yayasan.
9. Laporan Keuangan Yayasan
Setiap yayasan di Indonesia diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara berkala.
Laporan ini mencakup semua pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan yayasan, termasuk donasi, hibah, dan penggunaan dana untuk program-program sosial.
Laporan keuangan adalah bukti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yayasan.
Yayasan juga diwajibkan untuk melaporkan keuangannya kepada pihak-pihak terkait, seperti donatur dan lembaga pemerintah.
Kegagalan dalam melaporkan keuangan dapat berakibat pada sanksi hukum atau hilangnya kepercayaan publik.
Memahami dan menyiapkan dokumen-dokumen penting untuk pendirian yayasan adalah langkah pertama yang krusial agar yayasan dapat beroperasi secara sah dan profesional.
Dari akta pendirian hingga laporan keuangan, setiap dokumen memiliki peran penting dalam memastikan legalitas dan transparansi yayasan.
Dengan mematuhi peraturan yang berlaku, yayasan Anda dapat berfokus pada tujuan mulia untuk berkontribusi pada masyarakat.
Kunjung situs sah.co.id untuk dapat mengakses artikel-artikel sejenis. Sah! dapat membantu Anda untuk mengurusi masalah-masalah legalitas.
Jika membutuhkan konsultasi legalitas bisa klik tombol WhatsApp di kanan bawah atau melalui 0851 7300 7406
https://virtualofficescbd.id/blog/yayasan-pengertian-dasar-hukum
