Izin usaha Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta menjadi satu dari sekian banyak syarat yang penting dipersiapkan oleh pengusaha Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta sehingga bisnis bisa perlindungan hukum. Terkadang pemilik bisnis terlalu memikirkan mencari omset sampai mengabaikan izin usaha Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta.
Kenyataannya kalau usaha telah mendapatkan izin, terdapat banyak manfaat yang bisa diterima. Mulai dari memperbanyak jumlah omset bahkan terlepas dari hal-hal yang bisa merugikan bisnis di masa yang akan datang.
Pendapatan usaha dapat meningkat disebabkan setelah membuat izin, pemilik usaha dapat akses pasar yang luas. Antaralain adalah punya kesempatan bekerjasama dengan pelaku usaha lainnya, maupun memperoleh pelanggan baru lewat pengadaan yang sudah dilakukan pihak swasta ataupun pemerintah. Pengusaha dapat juga berkesempatan mengakses pasar luar negeri, melakukan usaha export import, atau membuat kerjasama dengan Pemilik bisnis seluruh dunia.
Namun jikalau Pengusaha enggan mengurus izin usaha Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta, ada banyak masalah yang bisa mengancam berjalannya bisnis. Pertama, usaha yang sudah dijalankan dapat dimasukkan sebagai usaha yang tidak taat aturan. Resikonya bisnis bisa diberi peringatan, disidak oleh pemerintah, produk atau aset usaha disita, bahkan bisa diberikan sanksi baik denda maupun penjara.
Terus bagaimana caranya biar bisnis Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta dapat memiliki izin dan diberi perlindungan oleh pemerintah?
Berikut ini cara dalam membuat izin usaha Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta.
Cari Tahu Izin Apa Saja yang Wajib Diurus Buat Melaksanakan Usaha Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta
Pada saat ini pemerintah sudah memberi kemudahan kepengurusan izin usaha Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta melalui Online Single Submission (OSS) yang berbasis resiko. Kalau sebelumnya mengurus izin usaha memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka sekarang izin usaha tergantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB wajib hukumnya digunakan bagi setiap Pebisnis karna berfungsi sebagai identitas dari Pemilik usaha.
Kewajiban lain yang wajib dimiliki oleh Pebisnis Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), dan Izin lain menyesuaikan resiko serta bidang usaha. Jika mau memiliki perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pemilik usaha dapat mengajukan pendaftaran merek dagang ke Direktorat Jenderal HKI menyesuaikan jenis barang atau jasa yang dijalankan.
Memilih KBLI yang Sesuai Bagi Usaha Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) dijadikan acuan sebagai kode klasifikasi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik untuk mempermudah Pebisnis dalam menentukan kegiatan usaha yang berjalan. Seluruh Pemilik usaha harus memasukkan kode KBLI sesuai dengan bidang usaha yang sudah dijalankan.
Kode KBLI terdiri dari 5 buah angka yang memuat informasi maksud, tujuan, serta kategori usaha. Kode KBLI untuk usaha Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta kodenya adalah 85492.
Usaha yang termasuk Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang komputer dan teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh swasta
Dalam memasukkan kode KBLI 85492 harus memperhatikan dengan benar dan sesuai dengan jenis usaha yang sedang berjalan. Karna jika salah memasukkan Kode KBLI 85492, izin usaha tidak bisa berjalan.
Memilih Badan Usaha atau Perorangan Dalam Menjalankan Bisnis Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta
Pengusaha bisa memutuskan akan memakai badan usaha ataupun nama pribadi dalam menjalankan usahanya. Dua-duanya mempunyai keuntungan dan kekurangan masing-masing.
Jika memutuskan memilih badan usaha, usaha akan lebih profesional karena usaha akan berjalan atas nama badan usaha. Dokumen izin, kewajiban pajak, maupun akun bank akan dibuat nama badan usaha. Pembukuan keuangan dijadikan tersendiri antara pemilik dan bisnis. Akibatnya, pengelolaan keuangan menjadi semakin jelas antara omset pengusaha dan harta usaha.
Beberapa badan usaha yang bisa digunakan adalah PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, serta badan usaha lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis bisnis yang akan dijalankan.
Sebaliknya jika pebisnis memutuskan menjalankan usaha memakai atas nama perorangan, maka transaksi keuangan, NPWP, serta perizinan yang diperoleh menjadi atas nama pribadi pemilik bisnis. Pengurusan pajak akan lebih simpel, proses izin biasanya jugs lebih mudah, serta kepemilikan seutuhnya berada pada pebisnis.
Mengurus NPWP untuk Memenuhi Kewajiban Pajak
Pajak menjadi salah satu bagian kewajiban yang musti dipenuhi oleh WNI, termasuk pengusaha. Bukti pemilik bisnis telah resmi tercatat sebagai wajib pajak adalah NPWP.
Pengajuan NPWP bisa dilakukan kepada Kantor Pajak Pratama di wilayah sesuai alamat bisnis atau secara online di sistem www.pajak.go.id
Dokumen Persyaratan saat mau mengajukan NPWP Pribadi adalah KTP dan Kartu Keluarga. Selain itu kalau mendaftarkan NPWP Badan mesti menyerahkan Surat Keterangan/Akta Notaris, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mengurus NIB OSS Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan bukti bahwa pebisnis telah terdaftar di BKPM. Kalau sudah memperoleh NIB, pengusaha sudah dapat mengurus pendaftaran izin operasional, dokumen izin komersial, ataupun izin lain sesuai resiko bidang usaha yang dijalankan.
Pada saat ini NIB sudah berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi badan usaha.
NIB bisa didaftarkan melalui Dinas PTSP atau secara digital lewat aplikasi OSS RBA. Persyaratan pengurusan Nomor Induk Berusaha antara lain identitas pemilik usaha, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} domisili usaha.
Saat hendak mengajukan NIB, pemilik bisnis perlu membuat akun pada halaman Online Single Submission terlebih dahulu. Di bawah ini adalah tahapannya:
- Mendaftar melalui aplikasi OSS;
- Klik kategori NIB yang hendak diurus, bisa perseorangan, perseorangan dengan UMKM, atau badan usaha;
- Memasukkan form yang dibutuhkan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} data-data KBLI;
- Cek kembali data serta rangkuman NIB;
- Mencetak File NIB.
Mengurus Dokumen Persyaratan untuk Menerbitkan Sertifikat Standar Bagi Izin Usaha Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta
Jika NIB muncul, baik untuk usaha , atau besar pastinya akan diketahui jenis usaha ke dalam tingkat resiko sesuai KBLI. Level risiko usaha ada tiga antara lain resiko rendah, resiko menengah, dan risiko tinggi. Klasifikasi inilah yang dijadikan tolak ukur apakah pengusaha perlu menambah perizinan usaha lain atau tidak.
Ketika bisnis memiliki resiko rendah, biasanya NIB bisa difungsikan untuk izin operasional maupun perizinan komersial. Tetapi jika risiko bisnis yang akan dijalankan termasuk usaha risiko menengah ataupun risiko tinggi, harus memiliki perizinan tambahan yang termasuk salah satunya merupakan Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar difungsikan untuk menjadi tolak ukur kecocokan kegiatan usaha dengan standar yang telah diatur oleh kementerian. Sertifikat standar juga digunakan sebagai surat sahnya pelaku usaha dalam mengoperasikan kegiatan usaha yang telah sesuai dengan standar.
Untuk mendapatkan sertifikat standar bagi usaha yang beresiko tinggi perlu mendapatkan verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Penerbitan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari bisnis yang beroperasidijalankan.
Mendapatkan Izin Tambahan yang Dibutuhkan Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta
Perizinan lain dibutuhkan untuk berjalannya kegiatan bisnis dengan skala ataupun media tertentu. Misalnya jika bisnis memakai aplikasi daring, maka akan dibutuhkan izin lainnya berupa dokumen Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dimohonkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perizinan tambahan yang lain seperti bukti pendaftaran anggota Asosiasi Profesi, BPOM, Izin Edar, Halal MUI, Standar Nasional Indonesia atau ISO, dan Sertifikat tambahan lainnya.
Pengajuan perizinan tambahan bisa dilakukan menggunakan Aplikasi Lembaha OSS yang prosedurnya akan disetujui oleh lembaga yang berwenang.
Hendak mendaftar izin usaha Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta tapi masih bingung prosedur dan persyaratannya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha