Izin usaha Penggalian Tras menjadi salah satu bagian surat yang penting disiapkan oleh pemilik usaha Penggalian Tras agar usaha bisa jberjalan lancar. Ada kalanya pemilik bisnis cuma memikirkan mencari penghasilan sampai terlena mengurus izin usaha Penggalian Tras.
Kenyataannya kalau usaha sudah mendapat izin, ada beberapa manfaat yang bisa didapat. Mulai dengan membesarkan jumlah omset bahkan terbebas dari permasalahan yang merugikan bisnis di kemudian hari.
Laba bisnis dapat bertambah karna setelah mengurus izin, pengusaha dapat akses pasar yang lebih beragam. Diantaranya adalah bisa bekerjasama dengan institusi lainnya, maupun mendapatkan peluang baru lewat tender yang telah dilakukan perusahaan swasta atau pemerintah. Pemilik usaha dapat juga berkesempatan mengakses pasar seluruh dunia, melakukan bisnis expor impor, sampai menjalin kerjasama dengan Pemilik bisnis di luar negeri.
Tetapi jikalau Pemilik usaha enggan memiliki izin usaha Penggalian Tras, ada beberapa resiko yang bisa mengganggu keberlangsungan usaha. Pertama, usaha yang sudah berjalan bisa saja digolongkan sebagai usaha yang tidak sah. Konsekuensinya bisnis dapat diberi tuntutan, dibekukan oleh pemerintah, produk atau aset usaha disita, bahkan bisa diberikan penalti baik denda maupun penjara.
Lalu bagaimana agar bisnis Penggalian Tras bisa memiliki izin dan diberi perlindungan dari pemerintah?
Berikut adalah tahap dalam menyiapkan izin usaha Penggalian Tras.
Mencari Tahu Izin Apa Saja yang Perlu Diperoleh Buat Menjalankan Usaha Penggalian Tras
Sekarang ini pemerintah telah mempermudah kepengurusan izin usaha Penggalian Tras menggunakan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach. Kalau sebelumnya mengurus izin usaha memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka untuk sekarang izin usaha tergantikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB perlu diurus bagi masing-masing Pemilik bisnis karena digunakan sebagai bukti dari Pebisnis.
Kewajiban lain yang wajib digunakan oleh Pemilik usaha Penggalian Tras adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lain sesuai dengan resiko dan bidang usaha. Jika mau mempunyai perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pebisnis bisa melakukan pendaftaran merek dagang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disesuaikan jenis barang atau jasa yang ada.
Menetapkan KBLI yang Cocok Bagi Usaha Penggalian Tras
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) merupakan kode klasifikasi yang dibuat BPS untuk mempermudah Pengusaha saat menentukan kegiatan usaha yang telah dijalankan. Masing-masing Pemilik bisnis harus memasukkan kode KBLI sesuai dengan bidang usaha yang sudah berjalan.
Kode KBLI disusun dari lima buah angka yang mempunyai informasi maksud, tujuan, serta bidang usaha. Kode KBLI untuk usaha Penggalian Tras adalah 08107.
Kegiatan usaha di Kelompok ini mencakup usaha penggalian tras (batuan gunung api yang mengalami perubahan kimia karena pelapukan dan kondisi air bawah tanah)
Saat memilih kode KBLI 08107 harus memperhatikan dengan benar dan disesuaikan dengan usaha yang telah berjalan. Karna jika keliru menentukan Kode KBLI 08107, izin usaha tidak bisa digunakan.
Mendirikan Badan Usaha atau Perseorangan Ketika Menjalankan Usaha Penggalian Tras
Pengusaha bisa memutuskan akan memakai badan usaha atau atas nama pribadi dalam menjalankan bisnisnya. Kedua hal tersebut memiliki keunggulan dan kerugian tersendiri.
Tapi jika memilih badan usaha, bisnis akan lebih kredibel karena usaha akan beroperasi menggunakan nama) badan usaha. Dokumen perizinan, kewajiban pajak, ataupun rekening bank menggunakan identitas badan usaha. Pembukuan keuangan dilaksanakan terpisah antara pemilik dan usaha. Sehingga kepemilikan keuangan jadi lebih jelas antara penghasilan pribadi dengan harta usaha.
Beberapa badan usaha yang dapat dipakai diantaranya PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, dan badan usaha lain yang sesuai dengan keadaan dan kategori bisnis yang beroperasi.
Sebagai informasi kalau owner usaha memutuskan menjalankan kegiatan bisnis memakai nama pribadi, maka pembukuan keuangan, NPWP, dan perizinan yang diperoleh akan atas nama pribadi pebisnis. Pengurusan pajak menjadi lebih simpel, perizinan biasanya jugs lebih mudah, serta hak seutuhnya berada di pemilik bisnis.
Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Memenuhi Kewajiban Pajak
Pajak menjadi satu dari sekian banyak kewajiban yang harus disampaikan oleh warga negara, termasuk didalamnya pemilik bisnis. Bukti pebisnis sudah terdaftar menjadi wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.
Registrasi NPWP dapat diajukan melalui Kantor Pajak Pratama di kabupaten sesuai alamat usaha atau lewat online di sistem www.pajak.go.id
Dokumen Persyaratan ketika hendak mendaftar NPWP Pribadi antara lain KTP dan Kartu Keluarga. Akan tetapi kalau membuat NPWP Badan musti menyerahkan Surat Keterangan/Akta Badan Usaha, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mengurus Nomor Induk Berusaha Penggalian Tras
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan bukti jika pebisnis sudah terdaftar di BKPM. Jika sudah mendapatkan NIB, pemilik bisnis dapat mendaftarkan permohonan izin operasional, perizinan komersial, atau izin lain bergantung resiko kategori usaha yang beroperasi.
Pada saat ini NIB sudah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan juga tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi badan usaha.
NIB bisa diperoleh melalui Dinas PTSP atau secara digital melalui web OSS. Persyaratan pengajuan NIB antaralain data pengusaha, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} lokasi usaha.
Saat akan mendapatkan NIB, pemilik usaha perlu membuat akun di laman OSS dahulu. Berikut ini tahapannya:
- Log-in pada sistem OSS;
- Pilih jenis NIB yang akan didaftarkan, bisa perorangan, perseorangan baik dengan Non-UMK, maupun non-perorangan;
- Mengisi data-data yang disediakan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} data-data KBLI;
- Mengcek formulir dan preview NIB;
- Cetak Surat NIB.
Memenuhi Dokumen Syarat untuk Mendapatkan Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Penggalian Tras
Jika NIB tersedia, baik untuk usaha UMK, maupun besar pastinya akan diketahui klasifikasi usaha dalam tingkat risiko tertentu. Tingkat risiko usaha ada tiga antaralain resiko rendah, resiko menengah, serta resiko tinggi. Klasifikasi tersebut yang menjadi tolak ukur apakah pebisnis perlu membuat perizinan usaha lain atau tidak.
Jika bisnis memiliki resiko rendah, biasanya Nomor Induk Berusaha dapat berfungsi untuk perizinan operasional maupun izin komersial. Tapi bila risiko bisnis yang akan dijalankan masuk dalam bisnis risiko menengah ataupun risiko tinggi, dibutuhkan izin tambahan yang satu diantaranya adalah Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar difungsikan untuk menilai komitmen pelaku usaha dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat standar juga berguna sebagai surat sahnya pelaku usaha ketika menjalankan kegiatan usaha yang telah taat dengan standar.
Untuk memperoleh sertifikat standar bagi usaha yang memiliki beresiko tinggi perlu mendapatkan verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Permohonan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari bisnis yang beroperasidijalankan.
Mengurus Izin Tambahan yang Dibutuhkan Penggalian Tras
Perizinan lain dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan skala ataupun media tertentu. Salah satunya jika usaha memakai aplikasi digital, maka akan disyaratkan izin lainnya yaitu dokumen Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dikeluarkan oleh Kominfo. Legalitas tambahan lain seperti sertifikat Asosiasi, Badan POM, Izin Edar, Sertifikat Halal, Standar Nasional Indonesia atau ISO, dan Sertifikat tambahan lain.
Pengajuan izin tambahan dapat dilakukan memakai Sistem OSS yang nantinya akan disetujui oleh pihak yang punya kewenangan.
Hendak mendaftar izin usaha Penggalian Tras tapi masih bingung langkah dan syaratnya? Konsultasikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha