Izin usaha Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit adalah satu dari banyaknya surat yang penting dimiliki oleh pemilik bisnis Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit sehingga bisnis dapat sah secara hukum. Kadangkala pengusaha hanya fokus mencari omset sampai melupakan izin usaha Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit.
Kenyataannya kalau usaha telah mendapatkan izin, terdapat banyak keuntungan yang bisa didapat. Mulai dengan membesarkan jumlah laba sampai terbebas dari hal-hal yang akan merugikan bisnis di masa datang.
Penghasilan bisnis bisa meningkat karna setelah mengurus izin, pemilik usaha bisa akses pasar yang lebih banyak. Contohnya adalah punya kesempatan bekerjasama dengan perusahaan lain, maupun memperoleh peluang baru melalui tender yang sudah dilakukan pihak swasta maupun pemerintah. Pebisnis dapat juga mendapat akses pasar internasional, menjalankan kegiatan ekspor impor, sampai menjalin kerjasama dengan Pengusaha di luar negeri.
Namun kalau Pemilik bisnis abai terhadap izin usaha Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit, terdapat beberapa resiko yang bisa mengancam keberlangsungan usaha. Pertama, usaha yang sudah beroperasi akan digolongkan sebagai usaha yang tidak resmi. Akibatnya usaha bisa diberi peringatan, disidak oleh pihak berwajib, produk atau aset usaha disita, maupun dapat diberi sanksi baik denda maupun penjara.
Lalu bagaimana caranya agar usaha Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit bisa memiliki izin dan mendapatkan perlindungan oleh pemerintah?
Dibawah ini adalah prosedur dalam menyiapkan izin usaha Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit.
Cari Tahu Izin Apa Saja yang Wajib Diurus Untuk Melakukan Usaha Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit
Saat ini pemerintah telah mempermudah proses pengurusan izin usaha Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit menggunakan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach. Kalau dulu pengurusan izin usaha menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka untuk saat ini izin usaha digantikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB wajib hukumnya dimiliki bagi semua Pengusaha karena difungsikan sebagai bukti dari Pengusaha.
Kewajiban lain yang perlu diurus oleh Pemilik bisnis Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lain bergantung resiko serta usaha yang dijalankan. Kalau mau mempunyai perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pebisnis dapat mengajukan pendaftaran merek dagang melalui Dirjen Kekayaan Intelektual sesuai kategori produk atau jasa yang dijalankan.
Menentukan KBLI yang Sesuai Bagi Usaha Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) digunakan sebagai kode klasifikasi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik untuk mempermudah Pemilik usaha dalam menentukan bidang usaha yang dijalankan. Seluruh Pemilik bisnis wajib mencantumkan kode KBLI sesuai dengan bidang usaha yang sudah berjalan.
Kode KBLI disusun dari lima digit angka yang mempunyai informasi maksud, tujuan, dan kegiatan usaha. Kode KBLI bagi usaha Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit adalah 82910.
Usaha di Kelompok ini mencakup kegiatan pungutan pembayaran klaim dan pengiriman pembayaran yang ditujukan untuk pelanggan, seperti jasa pungutan tagihan atau hutang kredit. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengumpulan informasi seperti catatan kredit dan pekerjaan secara individu dan catatan bisnis dan penyediaan informasi untuk lembaga keuangan, retailer dan lembaga lain yang memiliki kepentingan untuk mengevaluasi kelayakan pemberian kredit kepada perseorangan dan perusahaan
Dalam memasukkan kode KBLI 82910 perlu memastikan benar-benar dan sesuai dengan usaha yang berjalan. Karna kalau salah memasukkan Kode KBLI 82910, izin usaha tidak bisa dilanjutkan.
Mendirikan Badan Usaha atau Perorangan Untuk Menjalankan Bisnis Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit
Pebisnis bisa memutuskan akan memakai badan usaha ataupun atas nama perorangan dalam menjalankan usahanya. Kedua pilihan tersebut mempunyai keuntungan dan kerugian masing-masing.
Jika memutuskan memilih badan usaha, usaha akan lebih profesional karna usaha akan dijalankan memakai nama badan usaha. Dokumen izin, pajak, atau akun bank menggunakan atas nama badan usaha. Laporan keuangan dilakukan terpisah antara owner dan usaha. Sehingga kepemilikan harta jadi semakin jelas antara omset owner dengan harta usaha.
Pilihan badan usaha yang dapat digunakan salah satunya PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, dan badan usaha lain yang sesuai dengan kebutuhan dan bidang usaha yang akan beroperasi.
Sementara kalau pebisnis memilih menjalankan bisnis memakai atas nama perorangan, maka transaksi keuangan, kewajiban pajak, serta izin usaha yang didapat menjadi atas nama pribadi owner usaha. Laporan pajak menjadi lebih simpel, perizinan biasanya jugs lebih mudah, dan tanggung jawab seutuhnya ada di owner usaha.
Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Memenuhi Kewajiban Pajak
Pajak adalah satu dari sekian banyak kewajiban yang semestinya dibayar oleh warga negara, termasuk didalamnya pebisnis. Bukti pemilik usaha telah resmi terdaftar sebagai wajib pajak adalah NPWP.
Pengajuan NPWP dapat dilakukan kepada KPP di kabupaten sesuai tempat tinggal bisnis atau melalui daring di sistem www.pajak.go.id
Dokumen untuk mendaftarkan NPWP Pribadi antara lain KTP dan Kartu Keluarga. Tapi kalau mendaftarkan NPWP Badan harus menyerahkan Surat Keterangan/Akta Notaris, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Membuat NIB OSS Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan bukti jika pemilik usaha sudah terdaftar resmi di BKPM. Ketika sudah mempunyai NIB, owner usaha bisa mengajukan izin operasional, surat izin komersial, maupun izin lain menyesuaikan resiko jenis bisnis yang akan dijalankan.
Saat ini NIB sudah berlaku jadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan juga tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi usaha.
NIB bisa diperoleh di Dinas PTSP atau secara online di sistem Online Single Submission. Persyaratan pendaftaran NIB adalah profil pemilik usaha, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} alamat usaha.
Ketika mau membuat NIB, pebisnis bisa membuat akun pada halaman Online Single Submission dahulu. Di bawah ini adalah tahap-tahapannya:
- Mendaftar pada situs OSS;
- Memilih jenis NIB yang mau didaftarkan, bisa perseorangan, perseorangan menggunakan UMKM, maupun non-perseorangan;
- Melengkapi data-data yang diperlukan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} form KBLI;
- Mengecek kembali form serta preview NIB;
- Mencetak NIB.
Melampirkan Dokumen Syarat untuk Menerbitkan Sertifikat Standar Bagi Izin Usaha Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit
Sesudah NIB didapatkan, baik itu usaha UMK, atau non UMK pasti akan terlihat kategori usaha ke dalam tingkat risiko tertentu. Level resiko usaha ada tiga yaitu risiko rendah, resiko menengah, dan risiko tinggi. Jenis Klasifikasi tersebut yang menentukan apakah owner bisnis perlu mengajukan perizinan usaha lain atau tidak.
Ketika usaha mempunyai resiko rendah, umumnya NIB dapat digunakan untuk perizinan operasional maupun perizinan komersial. Namun jika resiko bisnis yang berjalan masuk dalam usaha risiko menengah ataupun resiko tinggi, diperlukan perizinan tambahan yang termasuk salah satunya adalah Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar berfungsi untuk menilai kecocokan pelaku usaha dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat standar juga berfungsi sebagai bukti sahnya pelaku usaha dalam mengoperasikan kegiatan usaha yang sudah taat dengan undang-undang.
Untuk memperoleh sertifikat standar bagi usaha yang memiliki beresiko tinggi harus mendapat verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Pengurusan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari usaha yang berjalan.
Mengurus Izin Tambahan yang Diperlukan Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit
Perizinan lain diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan skala atau media tertentu. Misal kalau bisnis dijalankan menggunakan platform online, maka diwajibkan perizinan tambahan salah satunya sertifikat Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo. Izin tambahan yang lain seperti kartu pendaftaran anggota Asosiasi, Badan POM, Izin Edar, Sertifikat Halal, Sertifikat SNI atau Sertifikat ISO, dan Sertifikat tambahan lain.
Pengurusan perizinan tambahan bisa dilakukan memakai Platform OSS yang selanjutnya akan diverifikasi oleh kementerian yang punya kewenangan.
Ingin mengajukan izin usaha Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit tapi masih bingung langkah dan syaratnya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha