Izin usaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas adalah satu dari sekian banyak surat yang perlu dimiliki oleh pemilik usaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas agar usaha bisa mendapatkan pengakuan pemerintah. Terkadang pemilik bisnis cuma memikirkan mencari profit sampai mengabaikan izin usaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas.
Kenyataannya jika bisnis sudah memperoleh izin, ada banyak keuntungan yang bisa diterima. Mulai dengan menambah jumlah pangsa pasar bahkan terbebas dari sejumlah hal yang akan merugikan usaha di masa datang.
Profit bisnis bisa bertambah disebabkan sesudah memiliki izin, pemilik bisnis bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Diantaranya adalah punya kesempatan bekerjasama dengan pelaku usaha lainnya, atau dapat pelanggan baru melalui pengadaan yang sedang dilakukan perusahaan swasta ataupun pemerintah. Pengusaha juga dapat mengembangkan bisnis ke pasar negara lain, menjalankan usaha export import, bahkan membuat kerjasama dengan Pemilik bisnis seluruh dunia.
Tetapi jika Pemilik usaha tidak memiliki izin usaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas, ada banyak resiko yang bisa mengancam berjalannya usaha. Pertama, usaha yang sudah dijalankan bisa digolongkan sebagai usaha yang ilegal. Akibatnya usaha bisa diberi peringatan, disidak oleh dinas, produk atau aset usaha disita, bahkan dapat diberi sanksi baik perdata maupun penjara.
Jadi apa yang harus dilakukan agar bisnis Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas bisa memiliki izin dan mendapat perlindungan dari pemerintah?
Dibawah ini mekanisme dalam menyiapkan izin usaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas.
Mempelajari Izin Apa Saja yang Harus Diurus Untuk Menjalankan Usaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas
Saat ini pemerintah sudah memberikan kemudahan proses pengurusan izin usaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas melalui Online Single Submission (OSS) yang berbasis resiko. Jika sebelumnya pengurusan izin usaha membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka sekarang izin usaha dirubah oleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB harus digunakan oleh seluruh Pebisnis karna fungsinya sebagai bukti dari Pemilik bisnis.
Selain NIB, izin yang perlu dimiliki oleh Pemilik bisnis Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), dan Izin lainnya bergantung resiko dan usaha yang dijalankan. Jika mau memperoleh perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pemilik usaha bisa melakukan pendaftaran merek dagang ke Ditjen Kekayaan Intelektual disesuaikan kategori barang atau jasa yang ada.
Menentukan KBLI yang Sesuai Untuk Usaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) dijadikan acuan sebagai kode klasifikasi yang dibuat oleh BPS untuk panduan Pengusaha saat menentukan bidang usaha yang sudah dijalankan. Setiap Pemilik usaha wajib mencantumkan kode KBLI sesuai dengan bidang usaha yang akan berjalan.
Kode KBLI terdiri dari 5 digit angka yang berisi informasi maksud, tujuan, serta kegiatan usaha. Kode KBLI bagi usaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas kodenya adalah 47996.
Kegiatan usaha di Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar dan minyak pelumas yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan
Dalam pemilihan kode KBLI 47996 harus memastikan dengan benar dan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang telah berjalan. Karna kalau keliru memilih Kode KBLI 47996, izin usaha tidak bisa dilanjutkan.
Memilih Badan Usaha atau Perseorangan Saat Menjalankan Usaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas
Pemilik usaha bisa menentukan hendak menggunakan badan usaha atau atas nama perorangan dalam menjalankan bisnisnya. Keduanya punya keunggulan dan kekurangan masing-masing.
Namun, kalau memutuskan memilih badan usaha, bisnis akan lebih terpercaya karena usaha akan dijalankan atas nama badan usaha. Dokumen perizinan, NPWP, atau rekening bank memakai nama badan usaha. Transaksi keuangan dilaksanakan terpisah antara owner dan usaha. Akibatnya, pengelolaan harta jadi lebih transparan antara kekayaan pengusaha dan harta usaha.
Beberapa badan usaha yang bisa dipakai contohnya PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, serta badan usaha lainnya yang sesuai dengan keadaan dan bidang usaha yang akan berjalan.
Sebagai informasi kalau pengusaha memilih menjalankan bisnis menggunakan identitas perorangan, maka transaksi keuangan, NPWP, serta izin usaha yang didapatkan akan atas nama pribadi owner. Laporan pajak akan lebih simpel, proses izin biasanya jugs lebih sederhana, serta hak 100% ada di pengusaha.
Membuat NPWP untuk Penuhi Kewajiban Pajak
Pajak menjadi salah satu bagian kewajiban yang semestinya dibayar oleh warga negara, termasuk pemilik usaha. Bukti pengusaha sudah tercatat menjadi wajib pajak adalah NPWP.
Pengajuan NPWP bisa diajukan lewat Kantor Pajak Pratama di kabupaten sesuai domisili bisnis atau melalui daring di aplikasi www.pajak.go.id
Dokumen ketika hendak mendaftar NPWP Pribadi yaitu KTP dan Kartu Keluarga. Sedangkan jika membuat NPWP Badan Usaha harus melampirkan SK Kemenkumham/Dokumen Akta Pendirian, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Membuat Nomor Induk Berusaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas dan bukti bahwa pemilik bisnis sudah terdaftar di lembaga OSS. Ketika sudah mempunyai NIB, pebisnis sudah dapat mengurus dokumen izin operasional, surat izin komersial, atau izin lain bergantung resiko kategori usaha yang beroperasi.
Saat ini NIB sudah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi usaha.
NIB bisa diperoleh melalui Dinas PTSP atau secara online pada website Online Single Submission. Syarat pengurusan NIB antara lain identitas pemilik usaha, modal usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} lokasi usaha.
Ketika akan mengurus Nomor Induk Berusaha, pemilik usaha perlu melakukan pendaftaran pada laman Online Single Submission dahulu. Berikut ini langkah-langkahnya:
- Log-in melalui situs OSS;
- Pilih kategori NIB yang akan diproses, bisa perseorangan, perorangan baik dengan Non Mikro Kecil, maupun non perorangan;
- Mengisi data-data yang dibutuhkan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} data-data KBLI;
- mengecek data dan preview NIB;
- Cetak Surat NIB.
Mengurus Dokumen Persyaratan untuk Mendapatkan Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas
Sesudah NIB diperoleh, baik untuk usaha mikro, kecil, menengah, atau besar pasti akan diketahui klasifikasi usaha dalam tingkat resiko sesuai KBLI. Tingkatan resiko usaha ada tiga yaitu resiko rendah, risiko menengah, serta resiko tinggi. Klasifikasi tersebut yang menjadi pertimbangan apakah pemilik bisnis perlu mendapatkan izin usaha yang lain atau tidak.
Ketika usaha memiliki resiko rendah, biasanya NIB berfungsi untuk menjalankan operasional maupun perizinan komersial. Akan tetapi jika resiko usaha yang akan dijalankan dikategorikan usaha resiko menengah serta risiko tinggi, dibutuhkan izin tambahan yang salah satunya merupakan Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar berfungsi untuk meninjau komitmen pelaku usaha dengan standar yang sudah ditentukan oleh lembaga. Sertifikat standar juga berguna sebagai surat sahnya pelaku usaha ketika melaksanakan kegiatan usaha yang sudah sesuai dengan standar.
Untuk memiliki sertifikat standar bagi usaha yang beresiko tinggi wajib memperoleh verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Pengurusan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari bisnis yang berjalan.
Mendapatkan Izin Tambahan yang Diperlukan Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas
Perizinan lain diperlukan untuk berjalannya kegiatan usaha dengan skala ataupun media tertentu. Misalnya jika usaha dijalankan melalui platform digital, maka diperlukan perizinan lainnya salah satunya dokumen Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dikeluarkan oleh Kominfo. Perizinan tambahan yang lain seperti sertifikat Asosiasi Profesi, Badan POM, Izin Edar, Halal MUI, Sertifikat SNI atau ISO, dan Dokumen tambahan lain.
Pemenuhan perizinan tambahan dapat dilaksanakan melalui Situs OSS yang langkahnya akan diverifikasi oleh kementerian yang berwenang.
Ingin mendapatkan izin usaha Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas tapi masih bingung langkah dan syarat-syaratnya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha