Izin usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan adalah salah satu bagian syarat yang perlu disiapkan oleh pemilik bisnis Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan supaya usaha dapat jberjalan lancar. Ada kalanya pengusaha cuma berfokus mencari laba sampai melalaikan izin usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan.
Sementara itu jika bisnis telah mendapatkan izin, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Mulai dengan membesarkan banyaknya pendapatan bahkan terbebas dari sejumlah hal yang merugikan bisnis di masa yang akan datang.
Profit usaha dapat meningkat karna setelah mendapatkan izin, pemilik usaha bisa memperoleh pelanggan yang lebih beragam. Diantaranya adalah dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain, maupun dapat kesempatan baru lewat pengadaan yang telah dilakukan pihak swasta ataupun pemerintah. Pemilik bisnis bisa juga memperluas akses pasar internasional, melakukan kegiatan ekspor impor, sampai melakukan kerjasama dengan Pebisnis seluruh dunia.
Tetapi jika Pebisnis abai akan izin usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, terdapat beberapa resiko yang bisa menghambat keberlangsungan bisnis. Antaralain usaha yang sudah dijalankan bisa digolongkan sebagai usaha yang ilegal. Konsekuensinya bisnis dapat diberikan peringatan, disidak oleh kementerian, produk atau aset bisnis disita, ataupun dapat diberikan sanksi baik perdata maupun pidana.
Lalu bagaimana caranya agar bisnis Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan bisa memiliki izin dan mendapat perlindungan oleh pemerintah?
Dibawah ini mekanisme dalam mendapat izin usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan.
Mempelajari Izin Apa Saja yang Perlu Disiapkan Untuk Menjalankan Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan
Saat ini pemerintah sudah memberikan kemudahan kepengurusan izin usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan melalui Online Single Submission (OSS) yang berbasis resiko. Jika sebelumnya mengurus izin usaha menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka sekarang izin usaha dirubah oleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB perlu dimiliki oleh setiap Pebisnis karna berfungsi sebagai bukti dari Pemilik bisnis.
Legalitas lain yang perlu diurus oleh Pemilik bisnis Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lainnya tergantung resiko dan bidang usaha. Jika mau mendapatkan perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pemilik bisnis dapat melakukan pendaftaran merek dagang melalui Dirjen HKI sesuai kategori produk atau jasa yang ada.
Memilih KBLI yang Sesuai Bagi Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) merupakan kode klasifikasi yang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik untuk acuan Pebisnis saat menentukan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Masing-masing Pemilik usaha perlu memasukkan kode KBLI sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan.
Kode KBLI disusun atas lima digit angka yang mempunyai informasi maksud, tujuan, dan kegiatan usaha. Kode KBLI untuk usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan kodenya adalah 47595.
Jenis Kegiatan dalam Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari kayu, bambu atau rotan, seperti rak bambu, alu, lesung, parutan kelapa, talenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan, kipas, tudung saji, tusukan sate dan gilingan daging
Saat menentukan kode KBLI 47595 perlu memperhatikan benar-benar dan disesuaikan dengan usaha yang akan berjalan. Karna kalau keliru memilih Kode KBLI 47595, izin usaha tidak bisa digunakan.
Mendirikan Badan Usaha atau Perseorangan Dalam Menjalankan Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan
Pemilik usaha bisa memutuskan hendak menggunakan badan usaha maupun atas nama perorangan dalam menjalankan usahanya. Kedua hal tersebut punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Jika memutuskan memakai badan usaha, bisnis menjadi naik kelas karena usaha akan berjalan atas nama badan usaha. Dokumen izin, pajak, atau rekening bank menggunakan atas nama badan usaha. Laporan keuangan dilaksanakan terpisah antara pendiri dan bisnis. Sehingga pengelolaan keuangan jadi lebih jelas antara omset pebisnis dengan harta usaha.
Pilihan badan usaha yang bisa dipakai diantaranya PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, dan badan usaha lain yang disesuaikan dengan persyaratan dan bidang bisnis yang akan dijalankan.
Sementara jika owner usaha memutuskan menjalankan bisnis menggunakan identitas perorangan, maka pembukuan keuangan, kewajiban pajak, dan legalitas yang didapatkan menjadi atas nama pribadi pengusaha. Pengurusan pajak menjadi lebih mudah, proses izin biasanya jugs lebih mudah, serta tanggung jawab seutuhnya ada pada pebisnis.
Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Menjalankan Kewajiban Pajak
Pajak adalah salah satu kewajiban yang perlu dipenuhi oleh warga negara, termasuk pebisnis. Bukti pengusaha telah tercatat menjadi wajib pajak adalah NPWP.
Pendaftaran NPWP dapat diajukan lewat Kantor Pajak Pratama di kabupaten sesuai lokasi usaha atau secara daring di aplikasi www.pajak.go.id
Dokumen saat mau mendaftarkan NPWP Pribadi antara lain KTP dan Kartu Keluarga. Akan tetapi jika membuat NPWP Badan perlu menyerahkan SK/Dokumen Akta Pendirian, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mengurus NIB Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas dan bukti kalau pengusaha telah terdaftar di BKPM. Ketika sudah memperoleh NIB, owner bisnis bisa meneruskan permohonan surat izin operasional, dokumen izin komersial, maupun izin lainnya sesuai resiko bidang bisnis yang akan dijalankan.
Pada saat ini Nomor Induk Berusaha sudah berlaku jadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi usaha.
NIB dapat didaftarkan di Dinas PTSP atau secara online di website Online Single Submission. Dokumen Persyaratan pendaftaran NIB adalah profil pemilik usaha, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} lokasi usaha.
Untuk mengurus Nomor Induk Berusaha, owner bisnis bisa membuat akun di laman Online Single Submission terlebih dahulu. Di bawah ini adalah tahapannya:
- Log-in melalui website OSS;
- Klik kategori NIB yang akan diurus, bisa perorangan, perorangan baik dengan UMKM, atau non-perorangan;
- Melengkapi formulir yang dibutuhkan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} data KBLI;
- Mengecek kembali data-data serta rangkuman NIB;
- Mengunduh File NIB.
Melampirkan Dokumen Syarat untuk Menerbitkan Sertifikat Standar Bagi Izin Usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan
Saat NIB tersedia, baik itu usaha mikro kecil, atau non UMK pastinya akan terlihat klasifikasi usaha dalam tingkat risiko tertentu. Tingkatan risiko usaha ada tiga yaitu resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Kategori ini yang menjadi pertimbangan apakah owner bisnis perlu mendapatkan perizinan usaha lain atau tidak.
Saat usaha mempunyai risiko rendah, umumnya NIB dapat berfungsi untuk perizinan operasional atau perizinan komersial. Sedangkan jika risiko bisnis yang akan dijalankan merupakan bisnis risiko menengah ataupun risiko tinggi, membutuhkan perizinan tambahan yang salah satunya merupakan Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar difungsikan untuk menimbang komitmen pelaku usaha dengan syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sertifikat standar juga berguna sebagai bentuk sahnya pelaku usaha dalam mengoperasikan kegiatan bisnis yang telah patuh dengan standar.
Untuk memperoleh sertifikat standar bagi usaha yang beresiko tinggi perlu mengajukan verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Penerbitan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari bisnis yang beroperasidijalankan.
Memperoleh Izin Tambahan yang Dibutuhkan Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan
Izin lainnya diperlukan untuk berjalannya kegiatan bisnis dengan skala atau media tertentu. Contohnya jika bisnis memakai media online, maka akan diharuskan izin lain yaitu sertifikat Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) dari Kominfo. Izin tambahan lain seperti sertifikat pendaftaran anggota Asosiasi, Badan POM, Izin Edar, Sertifikat Halal, Standar Nasional Indonesia atau Sertifikat ISO, dan Dokumen tambahan lain.
Pengajuan perizinan tambahan dapat dijalankan di Sistem OSS yang nantinya akan diputuskan oleh dinas yang punya kewenangan.
Mau mendapatkan izin usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan tapi masih bingung langkah dan persyaratannya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha
