Izin usaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan jadi salah satu dokumen yang harus diurus oleh pengusaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan supaya usaha dapat sah secara hukum. Kadangkala pengusaha cuma berfokus mencari laba sampai terlena mengurus izin usaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan.
Sementara itu kalau bisnis sudah mendapat izin, terdapat banyak manfaat yang bisa didapat. Mulai dengan mememperbesar jumlah pangsa pasar bahkan terbebas dari beberapa hal yang bisa merugikan usaha di masa yang akan datang.
Profit usaha dapat meningkat karna setelah memiliki izin, pemilik bisnis bisa memperoleh pelanggan yang luas. Satu diantaranya adalah dapat kerjasama dengan perusahaan lain, atau memperoleh peluang baru lewat tender yang sudah dilakukan perusahaan swasta maupun pemerintah. Pemilik usaha dapat juga mengakses pasar internasional, menjalankan kegiatan ekspor impor, atau menjalin kerjasama dengan Pemilik usaha di luar negeri.
Tapi jika Pemilik bisnis abai akan izin usaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan, terdapat banyak resiko yang bisa mengancam operasional usaha. Salah satunya usaha yang sudah dijalankan dapat digolongkan sebagai usaha yang ilegal. Konsekuensinya usaha bisa diberi peringatan, disidak oleh dinas, produk atau aset bisnis disita, maupun bisa diberi sanksi baik denda maupun pidana.
Terus bagaimana biar usaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan dapat memiliki izin dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah?
Berikut ini mekanisme dalam mendapat izin usaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan.
Cari Tahu Izin Apa Saja yang Wajib Diurus Buat Melaksanakan Usaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan
Sekarang ini pemerintah telah melakukan efisiensi proses pengurusan izin usaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan melalui Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach. Kalau sebelumnya pengurusan izin usaha dibutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka sekarang izin usaha diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB wajib disiapkan oleh masing-masing Pengusaha karena berfungsi sebagai bukti dari Pengusaha.
Kewajiban lain yang wajib diurus oleh Pemilik usaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lainnya tergantung resiko dan usaha yang dijalankan. Kalau mau mendapatkan perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pemilik usaha bisa melakukan pendaftaran merek dagang kepada Dirjen Kekayaan Intelektual disesuaikan kategori produk atau jasa yang ada.
Memilih KBLI yang Sesuai Bagi Usaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) merupakan kode klasifikasi yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik untuk acuan Pemilik usaha saat menentukan kegiatan usaha yang telah dijalankan. Seluruh Pengusaha harus mencantumkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan.
Kode KBLI disusun atas lima digit angka yang berisi informasi maksud, tujuan, serta kategori usaha. Kode KBLI bagi usaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan memakai kode 47216.
Kegiatan usaha dalam Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil hutan dan perburuan, seperti kijang, buah kenari, dan bambu muda (rebung)
Dalam memasukkan kode KBLI 47216 perlu diperhatikan dengan benar dan menyesuaikan dengan kegiatan usaha yang telah berjalan. Karna kalau keliru memakai Kode KBLI 47216, izin usaha tidak bisa digunakan.
Menentukan Badan Usaha atau Perorangan Ketika Menjalankan Usaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan
Pemilik bisnis bisa menentukan hendak memakai badan usaha ataupun nama perorangan dalam menjalankan usahanya. Kedua pilihan tersebut punya keuntungan dan kekurangan sendiri-sendiri.
Tapi jika memutuskan memilih badan usaha, bisnis akan lebih terpercaya karena bisnis akan berjalan menggunakan nama) badan usaha. Dokumen perizinan, pajak, atau akun bank memakai nama badan usaha. Pembukuan keuangan dijadikan tersendiri antara pendiri dan bisnis. Akibatnya, kepemilikan keuangan menjadi semakin transparan antara penghasilan pebisnis dengan harta usaha.
Di Indonesia badan usaha yang bisa dipakai contohnya PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, serta badan usaha lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang bisnis yang beroperasi.
Perlu diketahui jika owner memilih menjalankan usaha memakai atas nama perorangan, maka transaksi keuangan, pajak, dan izin usaha yang didapat menjadi atas nama pribadi pemilik bisnis. Pengurusan pajak menjadi lebih simpel, proses perizinan biasanya jugs lebih mudah, serta hak 100% berada di pemilik usaha.
Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Menjalankan Kewajiban Pajak
Pajak menjadi satu dari banyaknya kewajiban yang mesti dilaporkan oleh warga negara, termasuk pengusaha. Bukti owner usaha telah tercatat sebagai wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.
Registrasi NPWP bisa diajukan melalui KPP di daerah sesuai domisili bisnis atau lewat digital di aplikasi www.pajak.go.id
Persyaratan saat hendak mendaftarkan NPWP Pribadi adalah KTP dan Kartu Keluarga. Akan tetapi jika membuat NPWP Badan musti menyertakan Sertifikat Kemenkumham/Akta Notaris, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mengurus NIB OSS Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas dan bukti jika pengusaha sudah terdaftar di lembaga OSS. Jika sudah memperoleh NIB, pengusaha sudah dapat mengajukan surat izin operasional, izin komersial, ataupun izin lainnya menyesuaikan resiko kategori usaha yang akan dijalankan.
Saat ini NIB sudah berlaku jadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi badan usaha.
NIB bisa didapatkan melalui Dinas PTSP atau secara daring melalui website OSS. Syarat permohonan Nomor Induk Berusaha antaralain data owner bisnis, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} lokasi usaha.
Ketika hendak mengurus NIB, owner bisnis harus membuat akun pada laman Online Single Submission dahulu. Berikut ini prosedurnya:
- Masuk pada sistem OSS;
- Pilih jenis NIB yang mau diurus, bisa perseorangan, perseorangan menggunakan usaha mikro kecil, atau non perseorangan;
- Mengisi isian data yang diperlukan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} data KBLI;
- Cek form dan rangkuman NIB;
- Mengunduh Surat NIB.
Memenuhi Dokumen Syarat untuk Memverifikasi Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan
Jika NIB muncul, baik itu usaha UMK, ataupun non UMK pasti akan diketahui kategori usaha dalam tingkat resiko sesuai KBLI. Level risiko usaha ada tiga yaitu risiko rendah, resiko menengah, serta risiko tinggi. Klasifikasi ini yang menjadi tolak ukur apakah pebisnis perlu membuat perizinan usaha yang lain atau tidak.
Jika usaha mempunyai resiko rendah, biasanya Nomor Induk Berusaha berfungsi untuk menjalankan operasional maupun izin komersial. Sebaliknya bila risiko bisnis yang berjalan masuk dalam bisnis risiko menengah dan resiko tinggi, harus mempunyai izin tambahan yang termasuk salah satunya adalah Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar berfungsi untuk menimbang komitmen kegiatan usaha dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga. Sertifikat standar juga berfungsi sebagai surat sahnya pelaku usaha ketika menjalankan kegiatan bisnis yang telah patuh dengan standar.
Untuk memiliki sertifikat standar bagi usaha yang beresiko tinggi perlu mendapatkan verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Pengurusan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari usaha yang berjalan.
Mendaftar Izin Tambahan yang Diperlukan Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan
Perizinan lain diperlukan untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan skala ataupun media tertentu. Misal kalau bisnis dijalankan melalui platform digital, maka akan dibutuhkan izin tambahan salah satunya sertifikat Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dikeluarkan Kominfo. Perizinan tambahan lain seperti sertifikat pendaftaran anggota Asosiasi perusahaan, Badan POM, Izin Edar, Sertifikat Halal, Sertifikat SNI atau Sertifikat ISO, dan Sertifikat tambahan lainnya.
Pemenuhan perizinan tambahan bisa dijalankan di Sistem Lembaha OSS yang langkahnya akan diverifikasi oleh dinas yang berwenang.
Mau mengajukan izin usaha Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan tapi masih bingung prosedur dan syaratnya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha
