Izin usaha Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional adalah satu dari banyaknya syarat yang penting dimiliki oleh pebisnis Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional supaya usaha bisa mendapatkan pengakuan pemerintah. Kadang-kadang pemilik usaha cuma fokus mencari omset sampai mengabaikan izin usaha Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional.
Padahal jika bisnis telah memperoleh izin, terdapat beberapa manfaat yang bisa didapat. Mulai dari menaikkan jumlah penghasilan sampai terhindar dari sejumlah hal yang bisa merugikan usaha di kemudian hari.
Omset bisnis bisa naik disebabkan sesudah mendapatkan izin, pebisnis dapat akses pasar yang lebih beragam. Antaralain adalah dapat kerjasama dengan pelaku usaha lain, maupun dapat peluang baru lewat pengadaan yang sedang dilakukan pihak swasta atau pemerintah. Pebisnis juga bisa mendapat akses pasar luar negeri, menjalankan bisnis export import, bahkan melakukan kerjasama dengan Pengusaha seluruh dunia.
Tapi jikalau Pemilik bisnis mengabaikan izin usaha Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional, ada beberapa masalah yang bisa mengganggu keberlangsungan bisnis. Antaralain usaha yang sudah beroperasi bisa saja digolongkan sebagai bisnis yang tidak sah. Konsekuensinya usaha dapat diberi peringatan, disidak oleh dinas, barang atau aset usaha disita, atau bisa diberi sanksi baik perdata maupun pidana.
Lalu bagaimana agar bisnis Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional bisa memiliki izin dan mendapatkan perlindungan oleh pemerintah?
Berikut ini tahap dalam mendapat izin usaha Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional.
Mempelajari Izin Apa Saja yang Perlu Diperoleh Buat Menjalankan Usaha Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional
Pada saat ini pemerintah sudah mempermudah kepengurusan izin usaha Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional lewat Online Single Submission (OSS) yang berbasis resiko. Kalau sebelumnya pengurusan izin usaha dibutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka sekarang izin usaha digantikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB harus disiapkan oleh setiap Pemilik bisnis karna difungsikan sebagai pengenal dari Pebisnis.
Legalitas lain yang wajib digunakan oleh Pengusaha Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lainnya tergantung resiko dan usaha yang dijalankan. Jika hendak mendapatkan perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pemilik usaha dapat mendaftarkan merek dagang kepada Dirjen Kekayaan Intelektual disesuaikan jenis barang atau jasa yang dijalankan.
Menetapkan KBLI yang Cocok Untuk Usaha Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) adalah kode klasifikasi yang dibuat Badan Pusat Statistik untuk memudahkan Pemilik usaha dalam menentukan bidang usaha yang dijalankan. Masing-masing Pemilik usaha wajib memasukkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang sudah berjalan.
Kode KBLI disusun atas 5 digit angka yang mempunyai informasi maksud, tujuan, dan bidang usaha. Kode KBLI untuk usaha Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional menggunakan kode 64141.
Jenis usaha dalam Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang menjalankan usahanya secara konvensional, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga di sini Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam
Saat pemilihan kode KBLI 64141 perlu mempertimbangkan benar-benar dan menyesuaikan dengan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Karna kalau keliru memakai Kode KBLI 64141, izin usaha tidak bisa digunakan.
Memilih Badan Usaha atau Perseorangan Saat Menjalankan Bisnis Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional
Pemilik bisnis bisa memutuskan akan memakai badan usaha maupun atas nama perorangan dalam menjalankan usahanya. Kedua pilihan tersebut mempunyai keuntungan dan kekurangan tersendiri.
Jika memakai badan usaha, usaha menjadi naik kelas karena usaha akan berjalan menggunakan nama) badan usaha. Dokumen perizinan, NPWP, atau rekening bank memakai identitas badan usaha. Laporan keuangan dilaksanakan terpisah antara owner dan bisnis. Sehingga pengelolaan keuangan jadi semakin jelas antara penghasilan pebisnis dan harta usaha.
Pilihan badan usaha yang dapat dipilih contohnya PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, dan badan usaha lain yang disesuaikan dengan persyaratan dan jenis usaha yang berjalan.
Sementara jika owner bisnis memutuskan menjalankan bisnis menggunakan nama perorangan, maka laporan transaksi, kewajiban pajak, serta perizinan yang didapatkan akan atas nama pribadi pengusaha. Laporan pajak jadi lebih simpel, proses izin biasanya jugs lebih simpel, dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada pemilik usaha.
Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Penuhi Kewajiban Pajak
Pajak menjadi salah satu kewajiban yang semestinya dipenuhi oleh WNI, termasuk pengusaha. Bukti pebisnis sudah resmi terdaftar sebagai wajib pajak adalah NPWP.
Pengajuan NPWP bisa diajukan melalui Kantor Pajak Pratama di daerah sesuai alamat usaha atau melalui digital di situs www.pajak.go.id
Dokumen ketika hendak mendaftarkan NPWP Pribadi adalah KTP dan Kartu Keluarga. Akan tetapi kalau mendaftar NPWP Badan perlu menyertakan SK/Akta Badan Usaha, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mengurus Nomor Induk Berusaha Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas dan bukti bahwa pemilik usaha sudah terdaftar resmi di BKPM. Kalau sudah memperoleh NIB, pemilik usaha sudah bisa meneruskan pendaftaran dokumen izin operasional, perizinan komersial, atau perizinan lainnya menyesuaikan resiko jenis bisnis yang beroperasi.
Sekarang NIB sudah berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan juga tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi usaha.
NIB bisa diajukan melalui Dinas PTSP atau secara daring melalui aplikasi Online Single Submission. Syarat permohonan Nomor Induk Berusaha diantaranya data pemilik usaha, modal usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} alamat usaha.
Ketika hendak memperoleh NIB, pengusaha harus registrasi di halaman OSS terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya:
- Daftar melalui website OSS;
- Klik jenis NIB yang hendak diurus, bisa perorangan, perseorangan baik dengan usaha mikro kecil, atau badan usaha;
- Melengkapi data-data yang diperlukan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} isian KBLI;
- Cek data dan review NIB;
- Mencetak File NIB.
Memenuhi Syarat untuk Menerbitkan Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional
Setelah NIB diperoleh, baik untuk usaha mikro, kecil, menengah, atau non-UMK pastinya akan diketahui jenis usaha dalam tingkat resiko sesuai KBLI. Level risiko usaha ada tiga antaralain resiko rendah, resiko menengah, serta risiko tinggi. Kategori inilah yang menjadi dasar apakah owner bisnis perlu mengurus perizinan usaha lainnya atau tidak.
Ketika usaha mempunyai resiko rendah, biasanya NIB dapat digunakan untuk perizinan operasional ataupun perizinan komersial. Sebaliknya jika resiko bisnis yang akan dijalankan adalah bisnis risiko menengah ataupun resiko tinggi, membutuhkan perizinan tambahan yang termasuk salah satunya adalah Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar berfungsi untuk menimbang kesesuaian kegiatan usaha dengan standar yang sudah diatur oleh lembaga. Sertifikat standar juga berguna sebagai surat legalitas pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha yang sudah taat dengan aturan.
Untuk mendapatkan sertifikat standar bagi usaha yang beresiko tinggi harus memperoleh verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Permohonan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari bisnis yang berjalan.
Mendaftar Izin Tambahan yang Diperlukan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional
Perizinan lain diperlukan untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan skala ataupun media tertentu. Contoh kalau bisnis dipasarkan melalui aplikasi daring, maka diperlukan perizinan lainnya berupa sertifikat Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dikeluarkan Kementerian Kominfo. Legalitas tambahan yang lain seperti bukti pendaftaran anggota Asosiasi, Badan POM, Izin Edar, Halal MUI, Standar Nasional Indonesia atau Sertifikat ISO, dan Sertifikat tambahan lainnya.
Pengajuan perizinan tambahan dapat dilakukan di Platform Online Single Submission yang selanjutnya akan diverifikasi oleh pemerintahan yang berwenang.
Ingin mengajukan izin usaha Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional tapi masih bingung langkah dan syarat-syaratnya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha