Sah! – Korporasi biasanya dipahami sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Namun, terdapat jenis korporasi yang relatif jarang dibahas, yaitu korporasi hybrid.
Jenis korporasi ini bertujuan tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial atau lingkungan yang positif. Dalam konteks hukum, korporasi hybrid menghadirkan tantangan dan peluang yang menarik untuk dikaji.
Pengertian dan Karakteristik Korporasi Hybrid
Korporasi hybrid adalah badan usaha yang mengintegrasikan misi sosial atau lingkungan ke dalam model bisnis mereka. Dari sisi hukum, pengaturan korporasi hybrid dapat melibatkan berbagai instrumen hukum yang bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pelaksanaan misi sosial.
Karakteristik utama dari korporasi hybrid dalam perspektif hukum meliputi dual purpose yang tertuang dalam anggaran dasar, kewajiban pelaporan berkala terkait kinerja sosial dan lingkungan, serta akuntabilitas direksi yang mencakup kepentingan pemangku kepentingan non-finansial seperti komunitas dan lingkungan.
Landasan Hukum untuk Korporasi Hybrid di Indonesia
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)
Pasal 74 dari undang-undang ini mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Meskipun CSR pada dasarnya adalah kewajiban tambahan bagi perusahaan tertentu, konsep ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan yang ingin mengadopsi model hybrid.
Dalam hal ini, anggaran dasar perusahaan dapat disesuaikan untuk mencakup tujuan sosial atau lingkungan.
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Koperasi sebagai badan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan dapat mengadopsi prinsip-prinsip hybrid dengan menambahkan tujuan sosial ke dalam struktur dan kegiatan operasionalnya.
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Regulasi ini mewajibkan perusahaan untuk menjalankan CSR sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks korporasi hybrid, pelaksanaan CSR dapat ditingkatkan menjadi inti dari strategi bisnis perusahaan.
Hukum Kontrak
Hukum kontrak dapat digunakan untuk memperkuat komitmen sosial dan lingkungan korporasi hybrid, misalnya melalui perjanjian pemegang saham atau kontrak kerja sama dengan mitra bisnis yang mencantumkan klausul dampak sosial.
Tantangan Hukum
Ketiadaan pengakuan hukum khusus menjadi salah satu kendala utama bagi korporasi hybrid di Indonesia. Direksi juga sering menghadapi konflik kepentingan antara mengejar keuntungan finansial dan mencapai tujuan sosial.
Selain itu, memastikan transparansi dan akuntabilitas memerlukan mekanisme pelaporan yang jelas dan sanksi bagi pelanggaran, yang hingga kini belum sepenuhnya diatur secara spesifik.
Peluang Regulasi
Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi bentuk badan hukum baru seperti Benefit Corporation (B-Corp) yang telah diakui di berbagai negara. Selain itu, insentif pajak bagi perusahaan yang menjalankan tujuan sosial dan lingkungan dapat menjadi dorongan tambahan.
Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi juga bisa membantu memastikan bahwa korporasi hybrid memenuhi standar tertentu yang diharapkan.
Contoh Implementasi Korporasi Hybrid di Indonesia
Social enterprise seperti Du Anyam adalah contoh sukses korporasi hybrid di Indonesia. Perusahaan ini memberdayakan perempuan di daerah pedesaan melalui kerajinan anyaman, sambil menciptakan dampak sosial yang signifikan. \
Selain itu, beberapa startup berbasis dampak sosial di sektor pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan juga menunjukkan bagaimana model hybrid dapat diimplementasikan.
Pandangan Masa Depan: Korporasi Hybrid
Korporasi hybrid akan semakin penting ke depan, menggabungkan keuntungan bisnis dengan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu-isu sosial, model ini memiliki potensi besar untuk berkembang, meskipun menghadapi tantangan terkait regulasi dan akuntabilitas.
Jika Anda tertarik memulai usaha dengan model korporasi hybrid, pahami konsep dan tujuan utamanya. Konsultasikan dengan ahli hukum untuk memastikan struktur yang tepat sesuai regulasi. Jangan ragu untuk memulai perjalanan usaha Anda dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan!
Kunjungi laman sah.co.id dan instagram @sahcoid untuk informasi menarik lainnya.
Jika membutuhkan konsultasi legalitas bisa klik tombol WhatsApp di kanan bawah atau melalui 0851 7300 7406
Source:
https://prasmul-eli.co/id/articles/Sistem-Kerja-Hybrid:-Definisi-Kelebihan-dan-Kekurangannya
