Sah! – NPWP Bukan Akhir, Tapi Langkah Awal Kepatuhan Pajak
Banyak pengusaha merasa lega setelah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Namun, memiliki NPWP pada dasarnya hanyalah tahap awal untuk memastikan bisnis Anda benar-benar patuh terhadap regulasi pajak di Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (yang terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021), Wajib Pajak mencakup orang pribadi maupun badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan.
Dengan kata lain, NPWP ibarat KTP untuk bisnis, tetapi dalam pemeriksaan pajak, yang akan diminta bukan hanya NPWP, melainkan juga bukti dan dokumen pendukung lainnya.
Mengapa Dokumen Tambahan Pajak Itu Penting
Dokumen pajak tambahan berfungsi untuk memperkuat posisi hukum dan memastikan bisnis Anda benar-benar taat aturan. Dengan memiliki dokumen yang lengkap, perusahaan Anda akan:
- Terlindungi secara hukum,
- Terhindar dari sanksi administrasi, dan
- Lebih dipercaya oleh mitra maupun otoritas pajak.
Oleh karena itu, penting untuk memahami dokumen pajak yang wajib dimiliki pengusaha selain NPWP berikut ini.
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
SIUP merupakan izin dasar yang mengesahkan kegiatan bisnis Anda. Dokumen ini juga sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum dan kepatuhan pajak usaha.
Selain itu, SIUP terbagi menjadi beberapa kategori sesuai skala bisnis, misalnya:
- SIUP Mikro – untuk usaha kecil dengan modal terbatas,
- SIUP Menengah dan Besar – untuk bisnis dengan modal lebih dari Rp10 miliar.
Dengan memiliki SIUP yang sesuai, bisnis Anda akan terlihat lebih kredibel dan siap menghadapi audit pajak.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
NIB (Nomor Induk Berusaha) diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dokumen ini berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha di Indonesia.
Selain itu, dengan NIB, pelaku usaha dapat dengan mudah:
- Mengajukan izin usaha dan izin komersial,
- Mengakses berbagai fasilitas pemerintah, serta
- Menjalankan usaha secara legal sesuai bidangnya.
Dengan demikian, NIB menjadi pintu utama menuju legalitas dan kepatuhan bisnis di Indonesia.
3. Bukti Potong Pajak (PPh Pasal 21, 22, 23, 4(2), dan 15)
Bukti Potong Pajak menunjukkan jumlah pajak yang telah dipungut atau disetor kepada negara. Setiap jenis memiliki fungsi tersendiri, misalnya:
- PPh 21 – untuk gaji karyawan tetap,
- PPh 22 & 23 – untuk transaksi pembelian barang dan jasa,
- PPh 4(2) – untuk sewa tanah atau bangunan, dan
- PPh 15 – untuk sektor tertentu seperti pelayaran atau konstruksi.
Selain itu, bukti potong ini sangat penting karena dapat menjadi pengurang pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan. Dengan kata lain, dokumen ini membantu memastikan Anda tidak membayar pajak lebih dari yang seharusnya.
4. Faktur Pajak
Faktur Pajak adalah bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang atau jasa kena pajak.
Selain berfungsi sebagai bukti transaksi resmi, Faktur Pajak juga menjadi dasar perhitungan Kredit Pajak Masukan. Dengan demikian, jika Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, perusahaan bisa mendapatkan pengurangan atau kompensasi pajak.
Oleh karena itu, faktur pajak bukan hanya bukti jual beli, tetapi juga alat penting dalam pengelolaan administrasi pajak yang transparan.
5. SPT Tahunan Badan Usaha
SPT Tahunan Badan merupakan laporan komprehensif tentang kondisi keuangan perusahaan setiap tahun pajak. Laporan ini mencakup:
- Laporan Laba Rugi,
- Neraca Keuangan, dan
- Laporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
Selain itu, kewajiban pelaporan SPT tahunan diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan menyerahkan SPT secara rutin dan tepat waktu, bisnis Anda akan dinilai transparan dan patuh oleh otoritas pajak.
Manfaat Punya Dokumen Pajak Lengkap
Memiliki dokumen pajak yang lengkap bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi bisnis Anda.
Dengan dokumen yang lengkap, Anda akan lebih mudah:
- Mengajukan pinjaman atau investasi,
- Menarik kepercayaan mitra bisnis, serta
- Menghindari potensi sanksi dan pemeriksaan mendadak.
Selain itu, kepatuhan administrasi pajak yang baik akan mencerminkan integritas perusahaan Anda di mata publik.
Butuh Bantuan Pengurusan Dokumen Pajak?
Jika Anda masih bingung memeriksa kelengkapan dokumen pajak, jangan khawatir. Tim SAH! siap membantu Anda secara profesional dari tahap awal hingga akhir.
Konsultasi Sekarang:
- WhatsApp: 0856 2160 034
- Website: Sah.co.id
Dengan demikian, Anda dapat fokus mengembangkan bisnis, sementara urusan legalitas dan kepatuhan pajak ditangani oleh ahlinya
Sumber Referensi
- Peraturan Perundang-Undangan:
- PP No. 2 Tahun 2013
- PP No. 63 Tahun 2008
- Permenkumham No. 13 Tahun 2019
- Website Resmi:
