Izin usaha Penelitian Dan Pengembangan Agama adalah satu dari banyaknya surat yang penting disiapkan oleh pemilik usaha Penelitian Dan Pengembangan Agama supaya bisnis dapat berjalan tanpa gangguan. Kadang-kadang pemilik usaha terlalu memikirkan mencari omset sampai melupakan izin usaha Penelitian Dan Pengembangan Agama.
Sementara itu kalau usaha telah memiliki izin, terdapat beberapa manfaat yang bisa didapat. Mulai dari mememperbesar jumlah omset bahkan terhindar dari beberapa hal yang merugikan usaha di masa yang akan datang.
Profit usaha bisa naik karna setelah memperoleh izin, pemilik bisnis dapat mendapatkan pelanggan yang lebih beragam. Satu diantaranya adalah dapat bekerjasama dengan perusahaan lainnya, atau mendapatkan kesempatan baru lewat tender yang telah dilakukan lembaga swasta maupun pemerintah. Pengusaha bisa juga mengakses pasar negara lain, menjalankan usaha ekspor impor, maupun menjalin kerjasama dengan Pemilik usaha seluruh dunia.
Namun jika Pengusaha abai akan izin usaha Penelitian Dan Pengembangan Agama, terdapat banyak masalah yang bisa menghambat berjalannya usaha. Pertama, usaha yang sudah berjalan bisa dianggap sebagai usaha yang tidak taat aturan. Resikonya usaha bisa diberikan tuntutan, disidak oleh kementerian, barang atau aset bisnis disita, maupun dapat diberi penalti baik denda maupun penjara.
Jadi bagaimana biar bisnis Penelitian Dan Pengembangan Agama bisa memiliki izin dan diberikan perlindungan oleh pemerintah?
Dibawah ini adalah prosedur dalam mendapat izin usaha Penelitian Dan Pengembangan Agama.
Mempelajari Izin Apa Saja yang Harus Diperoleh Untuk Menjalankan Usaha Penelitian Dan Pengembangan Agama
Sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pengurusan izin usaha Penelitian Dan Pengembangan Agama lewat Online Single Submission (OSS) yang berbasis resiko. Kalau sebelumnya mengurus izin usaha dibutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka sekarang izin usaha dirubah oleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB wajib digunakan oleh setiap Pemilik bisnis karna difungsikan sebagai identitas dari Pebisnis.
Kewajiban lain yang wajib diurus oleh Pemilik bisnis Penelitian Dan Pengembangan Agama adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lainnya sesuai resiko serta bidang usaha. Kalau mau mempunyai perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pemilik bisnis dapat mengajukan pendaftaran merek dagang kepada Ditjen Kekayaan Intelektual sesuai kategori barang atau jasa yang ada.
Menetapkan KBLI yang Tepat Untuk Usaha Penelitian Dan Pengembangan Agama
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) adalah kode klasifikasi yang disusun oleh BPS untuk mempermudah Pemilik bisnis dalam menentukan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Setiap Pemilik usaha harus mencantumkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang sudah dijalankan.
Kode KBLI tersusun atas lima buah angka yang mengandung informasi maksud, tujuan, dan kategori usaha. Kode KBLI untuk usaha Penelitian Dan Pengembangan Agama kodenya adalah 72203.
Jenis usaha yang masuk dalam Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan agama
Ketika pemilihan kode KBLI 72203 harus diperhatikan dengan benar dan sesuai dengan kegiatan usaha yang telah berjalan. Karna jika salah memasukkan Kode KBLI 72203, izin usaha tidak bisa berjalan.
Menentukan Badan Usaha atau Pribadi Untuk Menjalankan Usaha Penelitian Dan Pengembangan Agama
Pebisnis bisa memilih hendak memakai badan usaha atau nama perseorangan dalam menjalankan bisnisnya. Kedua pilihan tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangan tersendiri.
Tapi jika memutuskan menggunakan badan usaha, usaha yang dijalankan akan naik kelas karena usaha akan dijalankan memakai nama badan usaha. Dokumen izin, kewajiban pajak, atau akun bank memakai nama badan usaha. Pembukuan keuangan dilakukan tersendiri antara pemilik dan usaha. Sehingga pengelolaan harta jadi semakin transparan antara kekayaan pengusaha dan harta usaha.
Di Indonesia badan usaha yang bisa dipakai adalah PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, serta badan usaha lainnya yang sesuai dengan kemampuan dan kategori bisnis yang akan berjalan.
Namun kalau owner bisnis memutuskan menjalankan kegiatan bisnis memakai atas nama perorangan, maka transaksi keuangan, pajak, dan izin usaha yang didapat akan atas nama pribadi owner. Pengurusan pajak akan lebih simpel, perizinan biasanya jugs lebih simpel, dan kepemilikan 100% berada di owner.
Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Memenuhi Kewajiban Pajak
Pajak adalah salah satu kewajiban yang mesti dilaporkan oleh warga negara, termasuk pemilik usaha. Bukti pebisnis telah resmi terdaftar menjadi wajib pajak adalah NPWP.
Pendaftaran NPWP dapat diberikan lewat KPP di kabupaten sesuai lokasi bisnis atau secara daring di aplikasi www.pajak.go.id
Persyaratan ketika hendak mendaftar NPWP Pribadi antara lain KTP dan Kartu Keluarga. Selain itu jika mendaftarkan NPWP Badan harus melampirkan SK/Dokumen Akta Pendirian, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mendaftarkan NIB Penelitian Dan Pengembangan Agama
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas dan bukti bahwa pebisnis telah resmi terdaftar di lembaga OSS. Ketika sudah memiliki NIB, pemilik bisnis dapat mendaftarkan surat izin operasional, izin komersial, serta perizinan lain tergantung resiko kategori usaha yang akan dijalankan.
Pada saat ini Nomor Induk Berusaha sudah berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan juga tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi badan usaha.
NIB bisa didaftarkan di Dinas PTSP atau secara digital lewat web Online Single Submission. Persyaratan permohonan Nomor Induk Berusaha antara lain identitas owner usaha, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} alamat usaha.
Ketika mau mengurus NIB, pemilik usaha dapat mendaftar melalui halaman OSS terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya:
- Mendaftar melalui aplikasi OSS;
- Memilih jenis NIB yang akan didaftarkan, bisa perorangan, perorangan dengan Non Mikro Kecil, atau non-perseorangan;
- Melengkapi form yang diperlukan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} isian data KBLI;
- mengecek form serta preview NIB;
- Mencetak Surat NIB.
Mengurus Syarat untuk Menerbitkan Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Penelitian Dan Pengembangan Agama
Setelah NIB muncul, baik untuk usaha mikro kecil, maupun besar pasti akan diketahui klasifikasi usaha dalam tingkat risiko sesuai KBLI. Level risiko usaha ada tiga antara lain resiko rendah, risiko menengah, dan resiko tinggi. Klasifikasi tersebut yang dijadikan tolak ukur apakah owner usaha perlu mengajukan izin usaha yang lain atau tidak.
Jika usaha memiliki risiko rendah, umumnya Nomor Induk Berusaha bisa digunakan untuk perizinan operasional atau perizinan komersial. Tetapi jika risiko bisnis yang dijalankan masuk dalam usaha resiko menengah dan risiko tinggi, harus mempunyai perizinan tambahan yang salah satunya adalah Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar berfungsi untuk tolak ukur kesesuaian kegiatan usaha dengan aturan yang telah diatur oleh lembaga. Sertifikat standar juga berguna sebagai bentuk sahnya pelaku usaha ketika melaksanakan kegiatan bisnis yang telah taat dengan standar.
Untuk mendapatkan sertifikat standar bagi usaha yang memiliki beresiko tinggi perlu mendapat verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Pengurusan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari usaha yang beroperasidijalankan.
Mendaftar Izin Tambahan yang Diperlukan Penelitian Dan Pengembangan Agama
Izin lain diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan skala ataupun media tertentu. Contoh kalau bisnis dijalankan menggunakan aplikasi online, maka akan dibutuhkan perizinan tambahan salah satunya dokumen Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang bisa didaftarkan ke Kementerian Kominfo. Legalitas tambahan yang lain seperti bukti anggota Asosiasi Profesi, Badan POM, Izin Edar, Sertifikat Halal, Sertifikat SNI atau ISO, dan Dokumen tambahan lain.
Pengajuan perizinan tambahan bisa dilakukan memakai Platform Online Single Submission yang langkahnya akan diverifikasi oleh dinas yang berwenang.
Mau mengurus izin usaha Penelitian Dan Pengembangan Agama tapi masih bingung langkah dan persyaratannya? Konsultasikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha