Sah! – Dalam pelayanan publik, tidak jarang ditemukan oknum dinas yang bertindak tidak sesuai aturan, seperti melakukan pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan korupsi lainnya.
Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan tindakan tersebut agar mendapatkan keadilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah panduan lengkap cara melaporkan oknum dinas yang nakal melalui berbagai saluran resmi.
1. Menggunakan Whistleblower System (WBS)
Whistleblower System (WBS) adalah sistem pelaporan yang disediakan oleh berbagai lembaga untuk melaporkan tindakan korupsi atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara. Beberapa lembaga yang menyediakan WBS antara lain:
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui situs https://kws.kpk.go.id/
- Kementerian/Lembaga terkait yang biasanya memiliki kanal WBS masing-masing
Cara melaporkan melalui WBS:
- Akses situs WBS yang sesuai dengan instansi terkait.
- Buat laporan dengan mencantumkan identitas (bisa anonim) dan bukti pendukung.
- Ikuti proses verifikasi yang ditentukan oleh sistem WBS.
- Pantau status laporan secara berkala.
2. Melaporkan melalui Lapor.go.id
Lapor.go.id adalah portal pengaduan resmi pemerintah yang dapat digunakan untuk melaporkan berbagai permasalahan pelayanan publik, termasuk pelanggaran oleh oknum dinas.
Cara melaporkan melalui Lapor.go.id:
- Buka situs https://www.lapor.go.id/.
- Daftar atau masuk ke akun pengguna.
- Klik “Buat Laporan” dan isi detail laporan dengan jelas.
- Lampirkan bukti jika ada (foto, video, atau dokumen pendukung).
- Kirim laporan dan tunggu proses verifikasi serta tindak lanjut dari pihak terkait.
3. Melaporkan ke Ombudsman RI
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga yang berwenang mengawasi pelayanan publik dan menangani laporan terkait maladministrasi, termasuk penyalahgunaan wewenang oleh oknum dinas.
Cara melaporkan ke Ombudsman RI:
- Kunjungi situs resmi https://www.ombudsman.go.id/.
- Pilih menu “Pengaduan Masyarakat”.
- Isi formulir pengaduan dengan informasi yang lengkap dan akurat.
- Lampirkan bukti pendukung jika tersedia.
- Kirim laporan dan tunggu tanggapan dari Ombudsman.
Selain melalui situs web, laporan juga dapat dilakukan dengan:
- Mengirim email ke pengaduan@ombudsman.go.id
- Mengunjungi kantor Ombudsman terdekat
- Menghubungi call center Ombudsman di 137
4. Hak dan Perlindungan bagi Pelapor
Penting untuk diketahui bahwa pelapor berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama jika laporan menyangkut tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelapor dapat memperoleh:
- Perlindungan identitas agar tetap anonim
- Jaminan keselamatan bagi diri dan keluarga
- Pendampingan hukum jika diperlukan
- Keamanan dalam proses penyelidikan
Jika merasa terancam, pelapor dapat mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui situs https://www.lpsk.go.id/.
5. Tips agar Laporan Dapat Ditindaklanjuti
Agar laporan dapat segera diproses dan ditindaklanjuti, berikut beberapa tips yang bisa diikuti:
- Pastikan laporan jelas dan rinci: Sebutkan nama instansi, waktu kejadian, serta kronologi yang lengkap.
- Lampirkan bukti yang mendukung: Foto, video, rekaman suara, atau dokumen yang menunjukkan pelanggaran.
- Gunakan bahasa yang sopan dan profesional: Hindari kata-kata kasar atau fitnah yang bisa memperlemah laporan.
- Pantau status laporan secara berkala: Beberapa sistem pelaporan menyediakan fitur untuk mengecek progres laporan.
Dengan menggunakan jalur pelaporan yang resmi dan terpercaya, masyarakat dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia. Jangan ragu untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Kunjungi laman sah.co.id dan instagram @sahcoid untuk informasi menarik lainnya.
Jika membutuhkan konsultasi legalitas bisa klik tombol WhatsApp di kanan bawah atau melalui 0851 7300 7406
