Sah! – Ramai sekali para tokoh sebut Jokowi cawe-cawe. Hal ini tidak jauh dengan apa yang sudah dikatakan Presiden Joko Widodo kala itu terkait aturan bahwa seorang presiden boleh berpihak dan berkampanye di Pilpres tahun 2024.
Perkataan Jokowi yang mencuat tersebut mengundang pro dan kontra dari beberapa tokoh. Dari peesoalan tersebut, masyarakat pun banyak yang menilai bahwa Jokowi semakin mengarah kepada pasangan nomor urut 02 yakni Prabowo-Gibran.
Presiden Joko Widodo sempat membantah terkait apa yang disampaikan terkait seorang presiden boleh berpihak dan berkampanye adalah fakta sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 17 tahun 2007.
Jokowi disebut cawe-cawe oleh beberapa tokoh. Adapun PDIP juga menyebut bahwa Jokowi bermain di ranah abu-abu dan di atas ranjau politik.
Pada Selasa, 30 Januari 2024 seorang Ketua DPP PDIP yakni Hendrawan Supratikno berkata “Pak Jokowi seperti sedang bermain di antara rambu-rambu dan ranjau-ranjau politik. Standar dan kualitas etis dari orang-orang terdekatnya akan mewarnai putusan yang akan diambil.”
Beliau menambahkan “Sekaligus torehan sejarah seperti apa yang akan dicatat dalam perjalanan keadaaan publik Indonesia di masa depan.”
Politikus PDIP tersebut menyebut Jokowi kali ini berlebihan. Beliau menyebut kali ini perlakuan Jokowi dapat disebut dengan cawe -cawe. Pasalnya, Jokowi dihadapkan realita di mana diselimuti dengan kepentingan pribadi. Di sisi lain terkait dengan regresi demokrasi.
Pernyataan mengenai presiden boleh berpihak dan berkampanye mengundang pro dan kontra memang membuat semua kalangan menduga-duga bahwa Jokowi dihadapkan oleh kepentingan dan aspirasi implementasi konstitusi. Hal ini dibeberkan oleh Hendrawan Supratikno.
Pada saat itu juga Hendrawan Sutikno berkata “Ada nada kerisauan dan pergaulan psiko-kultural yang sedang dialaminya”.
Dengan perkataan Jokowi sebelumnya terkait presiden boleh berpihak dan berkampanye, Jokowi menegaskan bahwa beliau hanya merespon wartawan yang sedang bertanya kala itu. Beliau berharap apa yang dikatakan ini tidak dibawa sampai kemana-mana.
Akan tetapi faktanya, pasca meluruskan persoalan tersebut, Presiden Joko Widodo dan Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) nampak sedang bersepeda lanjut makan bareng.
Tidak hanya itu, terlihat jelas bahwa sehari setelahnya Presiden Jokowi Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto nampak bersama menghadiri dalam acara peresmian Graha Utama Akmil. Pasca kegiatan tersebut selesai, mereka melanjutkan bersama-sama memakan bakso di Magelang.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga pernah bertemu dengan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju (KIM). Prabowo Subianto dengan Jokowi juga pernah lebih dulu bertemu kemudian berlari pagi dilanjutkan sarapan bareng Ketua Umum Parpol Golkar Airlangga Hartanto di Isntana Bogor.
Bukan hanya bersama Ketua Umum Partai Golkar, pertemuan Jokowi juga dilaksanakan bersama dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Bogor.
Akhir-akhir ini istilah cawe-cawe memang mencuat setelah Presiden Joko Widodo melontarkan kata tersebut pada pidatonya di Istana Negara.
“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif,” ucap Jokowi. Frasa tersebut mengundang banyaknya komentar dari para tokoh.
Perlu diketahui bahwa “cawe-cawe” sendiri berarti ikut membantu mengerjakan, membereskan, merampungkan, maupun ikut menangani.
Jokowi pun menegaskan dalam pidatonya tersebut bahwa beliau tidak akan melarang peraturan perundang-undangan dan tidak merusak demokrasi.
Kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini berada pada upper middle income. Seharusnya sebagai negara berkembang untuk menjadi negara maju harus mempunyai pendapatan per kapita Indonesia berkisar US$ 10.000 per tahun.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Jokowi membeberkan bahwa hanya punya waktu selama 13 tahun saja dan ini sangatlah tergantung dengan calon presiden berikutnya yang bisa membawa Negara Indonesia masuk ke next level. Oleh sebab itu beliau ingin cawe-cawe atas dasar tersebut.
Cawe-cawe yang dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin adalah suatu frasa yang bermakna positif.
Beliau berpendapat bahwa ucapan Jokowi tersebut hanya ingin membawa Pemilu tahun 2024 ini terlaksana dengan baik, serentak, dan tidak mengabaikan polarisasi.
Adapun juga Presiden Joko Widodo hanya ingin supaya Pemilu dapat berjalan dengan demokratis, jujur, dan adil.
Frasa “cawe-cawe” mengundang banyak komentar dari banyak tokoh salah satunya adalah Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara. Beliau menduga sikap Jokowi cawe-cawe yaitu soal pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Peninjauan Kembali konon diganti dengan tukar guling bersama kasus korupsi mafia hukum yang diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun Jusuf Kalla mengatakan bahwa makna cawe-cawe yang dilontarkan Jokowi untuk menjaga Pemilu 2024 yang jujur dan adil sangat bagus, dan beliau juga berharap akan hal ini supaya dikerjakan dengan baik.
Jusuf Kalla juga akan mendukung penuh terkait apa yang dijelaskan terakhir yaitu demi menjaga demokrasi supaya Pemilu berjalan dengan asas jujur serta adil. Beliau mengatakan bahwa seluruh orang tahu mengenai batasan cawe-cawe tersebut.
Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo tidak ingin mencampuri persoalan yang lagi ramai ini mengenai istilah cawe-cawe pada Pemilu tahun ini. Gibran sebagai Wali Kota Solo mengungkapkan bahwa dirinya hanya memberikan fasilitas kepada seluruh tamu yang datang.
Berbeda dengan Wakil Ketua Umum Parpol Demokrat yakni Benny K. Herman yang memandang dari sisi berbeda. Menurut beliau, frasa cawe-cawe ini dinilai bahwa sebagai seorang presiden haruslah netral dalam Pemilu dan tidak boleh untuk cawe-cawe.
Benny pun mengatakan bahwa apabila seorang presiden ingin ikut cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara, alasannya pun dapat sama digunakan oleh Kapolri, Ketua MA, Ketua MK, Jaksa Agung, KPK, dan BIN.
Tanggapan Benny terhadap persoalan Presiden Joko Widodo mengenai cawe-cawe dalam Pemilu juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 01.
Anies khawatir bahwa cawe-cawe ini disebutnya sebagai ketidaknetralan seorang presiden. Beliau mengaku khawatir akan masalah penjegalan dan kriminalisasi yang merupakan salah satu dampak dari cawe-cawe.
Anies Baswedan mencontohkan persoalan Pemilu yang diselenggarakan baik dari caleg sampai capres merupakan sikap ketidakadilan dan khawatir adanya potensi curang di dalamnya. Hal ini adalah hasil dari tindakan ketidaknetralan dan cawe-cawe.
Tentunya Anies menginginkan rasa khawatir akan hal itu tidaklah benar. Harapan dari beliau supaya Pemilu dan Pilpres tahun 2024 bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Anies menambahkan bahwa tiap partai politik mempunyai hak yang sama untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Tiap caleg juga memiliki hak melaksanakan kampanye dan kesempatannya pun sama. Demikian juga dengan capres, punya hak yang sama.
Pada persoalan ini, calon presiden nomor urut 03 yaitu Ganjar Pranowo memberikan penilaian kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya Jokowi sebagai kader PDIP akan cawe-cawe pada kontestasi Pemilu 2024. Hal ini sebab Jokowi memiliki hak untuk berpolitik.
Demikianlah artikel yang membahas mengenai isu Jokowi cawe-cawe dalam Pemilu tahun 2024 yang mengundang banyak tanggapan dari beberapa tokoh.
Sah! menyediakan artikel lebih beragam yang dapat kalian akses melalui laman Sah.co.id. Melalui laman tersebut, berbagai informasi dapat diakses di mana pun dan kapan pun.
Source:
