Berita Hukum Legalitas Terbaru

Bagaimana Perubahan Regulasi BPOM Mempengaruhi Izin Edar dan Sertifikasi Produk?

Ilustrasi Sertifikasi BPOM dan cara mendapatkannya

Sah! – Di tengah dinamika pasar yang kian kompetitif, keamanan produk menjadi fondasi utama kepercayaan konsumen. BPOM, sebagai garda terdepan pengawasan, terus berinovasi melalui regulasi.

Regulasi BPOM yang adaptif menjadi krusial. Tujuannya jelas, melindungi masyarakat dari produk berisiko. Sekaligus, memfasilitasi pelaku usaha yang taat aturan.

Artikel ini akan mengupas tuntas perubahan regulasi BPOM. Kita akan membahas dampak pada perizinan, sertifikasi, serta tantangan implementasinya. Semua demi industri yang lebih sehat dan terpercaya.

Kenapa Regulasi BPOM Berubah?

BPOM terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan efektivitas pengawasan produk yang beredar di pasaran. Perubahan ini diwujudkan melalui Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022, yang menggantikan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020.

Tujuan utama regulasi baru ini adalah menyempurnakan struktur organisasi dan cara kerja BPOM agar lebih efisien. Dengan adanya perubahan ini, proses perizinan seperti izin edar dan sertifikasi produk diharapkan menjadi lebih cepat, jelas, dan transparan.

Apa Saja Perubahan yang Dibawa Regulasi Baru Ini?

Regulasi baru ini membawa sejumlah perubahan penting dalam struktur organisasi BPOM. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik kini lebih fokus dalam memastikan standar keamanan serta mutu produk-produk tersebut.

Sementara itu, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan bertugas merancang strategi pengawasan berbasis data guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar, sehingga kualitas dan keamanannya lebih terjamin.

Apa Dampaknya Terhadap Izin Edar Produk?

Dengan struktur organisasi yang lebih terorganisir, regulasi baru ini membawa sejumlah manfaat dalam proses izin edar produk. Proses izin edar menjadi lebih sederhana dengan prosedur yang lebih jelas, memudahkan pelaku usaha dalam memahami langkah-langkah perizinan.

Selain itu, pengawasan menjadi lebih ketat melalui sistem evaluasi baru yang memastikan bahwa produk yang telah memperoleh izin tetap aman untuk dikonsumsi masyarakat. Regulasi ini juga meningkatkan transparansi layanan, di mana data perizinan dikelola secara terstruktur, sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Bagaimana Kaitannya dengan Sertifikasi BPOM?

Perubahan regulasi ini juga berdampak pada proses sertifikasi BPOM, yang menjadi bukti bahwa suatu produk telah diuji dan dinyatakan aman sebelum mendapatkan izin edar. Proses sertifikasi dimulai dengan pengajuan permohonan, di mana produsen harus menyerahkan dokumen pendukung seperti komposisi produk, proses produksi, dan hasil uji laboratorium. 

Selanjutnya, BPOM melakukan evaluasi dengan menguji produk melalui serangkaian tes untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Jika produk lolos uji, BPOM akan menerbitkan sertifikat, yang menjadi syarat wajib dalam pengajuan izin edar.

Tantangan yang Mungkin Muncul

Meskipun bertujuan baik, penerapan regulasi baru ini menghadapi sejumlah tantangan. Koordinasi antarunit kerja menjadi salah satu kendala, karena penyesuaian terhadap struktur baru membutuhkan waktu agar semua unit dapat bekerja secara sinkron.

Selain itu, adaptasi bagi pelaku usaha  juga menjadi tantangan, di mana mereka harus proaktif mencari informasi agar tidak salah langkah dalam proses perizinan. 

Edukasi masyarakat pun sangat penting, karena sosialisasi regulasi baru kepada masyarakat dan pelaku usaha diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap perubahan yang terjadi.

Kesimpulan

Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 merupakan langkah besar dalam memperbaiki sistem pengawasan dan perizinan produk di Indonesia. Dengan struktur organisasi yang lebih baik, diharapkan proses izin edar dan sertifikasi menjadi lebih cepat serta transparan.

Namun, keberhasilan implementasinya membutuhkan dukungan dari semua pihak BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat. Jika diterapkan dengan baik, regulasi ini dapat mendorong pertumbuhan industri makanan, obat, dan kosmetik yang lebih sehat serta terpercaya.

Bagi Anda yang membutuhkan bantuan dalam pengurusan legalitas usaha atau pendaftaran sertifikasi BPOM, kami siap membantu! Hubungi kami melalui WhatsApp di 0851 7300 7406 atau kunjungi laman resmi kami di sah.co.id untuk informasi lebih lanjut.

Source:

  1. https://peraturan.infoasn.id/peraturan-kepala-badan-pengawas-obat-dan-makanan-nomor-12-tahun-2024/
  2. https://jdih.pom.go.id/download/rule/1500/15/2023
  3. https://peraturan.infoasn.id/peraturan-badan-pengawas-obat-dan-makanan-nomor-24-tahun-2022/
  4. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/223974/peraturan-bpom-no-13-tahun-2022
  5. https://peraturan.go.id/id/peraturan-bpom-no-13-tahun-2022

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *