Berita Hukum Legalitas Terbaru

Akta Penegasan/Pengukuhan PT Perorangan

Status PPJB dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan

Akta penegasan PT Perorangan adalah sebuah document sah yang dibikin dengan seorang notaris dan mengarah pada Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165. Akte itu memiliki sifat mutlak dan mengikat.

Lebih detilnya, akte ialah document tercatat orisinal sebagai bukti berlangsungnya satu kejadian dan dibikin di depan petinggi berkuasa, seperti hakim, beskal atau notaris.

Dan notaris ialah karier seorang yang sudah tempuh pengajaran jalur hukum dan mendapatkan lisensi dari pemerintahan agar bisa lakukan beberapa hal hukum. Salah satunya pekerjaannya ialah membuat akte orisinal dan wewenang yang lain ditata dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 selanjutnya diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Kedudukan Notaris.

Di dunia property, akte notaris berikut yang bisa jamin berjalannya proses jual-beli rumah, tanah, ruko, atau asset property yang lain. Sepintas memang kedengar serupa dengan akte yang dibikin oleh PPAT (Petinggi Pembikin Akte Tanah), tetapi ketidaksamaan mendasarnya ialah akte yang dibikin di notaris bisa berisi hal yang lebih umum tersangkut proses jual-beli itu.

Langkah membuat akte notaris pun tidak bisa asal-asalan dan harus ikuti ketentuan yang berjalan, dimulai dari pemakaian ukuran kertas, font, jarak tulisan, sampai maksimal baris kata pada sebuah halaman.

Peranan akte notaris

Ingat keutamaan kemampuan akte itu dalam jamin proses pendirian PT, berikut sebagai fungsi-fungsinya:

  1. Alat Bukti yang Orisinal
    Dengan dilandasi hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, jadikan akte notaris sebagai bukti kuat yang prima, hingga tidak dibutuhkan pembuktian lain kembali.
    Disamping itu, akte itu sebagai alat bukti tercatat atau surat pembuktian khusus menurut KUH Perdata Pasal 1866 dan HIR 165, menjadikan sebagai alat bukti persidangan yang memiliki posisi penting dan penting.
    Oleh karena itu, akte itu bisa dijadikan alat pembuktian orisinal jika ada beberapa pihak yang akan lakukan kesepakatan tertentu atau untuk beberapa orang yang mendapatkan hak sama sesuai apa yang termuat didalamnya.
  2. Persyaratan Resmi
    Akte notaris dipakai untuk tuangkan satu tindakan hukum sebagai persyaratan resmi yang karakternya mengikat. Oleh karena itu, dalam masalah ini akte itu berperan untuk lengkapi satu tindakan hukum seperti kesepakatan hutang-piutang semestinya ditata dalam Pasal 1767 KUH Perdata.
    Bila Anda akan membuat akte di notaris, ada dua tipe ongkos atau biaya berdasar nilainya:
  3. Nilai Ekonomis
    Ongkos pembikinan akte di notaris berdasar nilai ekonomis yang termuat dalam UU No. 30 Tahun 2004 bisa berbeda bergantung pada besarnya nilai transaksi bisnis yang Anda punyai.
    Misalkan, untuk transaksi bisnis jual-beli tidak lebih dari Rp100 juta dikenai biaya 2,5% dari nilai transaksi bisnis itu. Untuk transaksi bisnis Rp100 juta sampai Rp1 Miliar sejumlah 1,5%, dan sekitar 1% bila transaksi bisnis lebih dari Rp1 Miliar.
    Harus diingat jika besaran ongkos atau biaya itu belum terhitung ongkos yang perlu Anda bayarkan ke notaris.
  4. Nilai Sosiologis
    Berdasar nilai sosiologis atas peranan sosial dari tiap object akte, ongkos yang perlu dibayar untuk fee seorang notaris sendiri terbesar sekitar Rp5 juta.
    Akta penegasan PT Perorangan diperlukan untuk pembukaan rekening bank, pendaftaran di pemda, daftar asosiasi, dll. Diperlukan saat lembaga belum sepenuhnya mewadahi PT Perorangan

Jika ingin membuat Akta Penegasan bisa menghubungi via pesan instan WhatsApp ke https://wa.me/628562160034

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *