Izin usaha Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl menjadi salah satu kewajiban yang harus dimiliki oleh pemilik usaha Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl sehingga bisnis bisa sah secara hukum. Kadangkala pengusaha fokus mencari laba sampai terlena mengurus izin usaha Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl.
Sementara itu kalau bisnis sudah membuat izin, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan. Mulai dari membesarkan banyaknya omset sampai terhindar dari permasalahan yang merugikan usaha di masa yang akan datang.
Pendapatan usaha dapat naik disebabkan setelah membuat izin, pemilik usaha dapat mengakses pelanggan yang lebih banyak. Salah satunya adalah dapat kerjasama dengan institusi lain, maupun dapat pasar baru melalui pengadaan yang dilakukan institusi swasta ataupun pemerintah. Pebisnis bisa juga mengakses pasar seluruh dunia, melakukan bisnis expor impor, sampai melakukan kerjasama dengan Pemilik usaha seluruh dunia.
Namun kalau Pengusaha enggan mengurus izin usaha Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl, terdapat beberapa masalah yang bisa menghambat operasional bisnis. Pertama, usaha yang sudah berjalan dapat digolongkan sebagai bisnis yang tidak resmi. Resikonya usaha bisa diberikan peringatan, dihentikan oleh kementerian, produk atau aset bisnis disita, maupun dapat diberi sanksi baik denda maupun penjara.
Lalu bagaimana biar bisnis Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl bisa memiliki izin dan diberi perlindungan dari pemerintah?
Berikut ini tahap dalam mendapat izin usaha Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl.
Cari Tahu Izin Apa Saja yang Perlu Diurus Untuk Melaksanakan Usaha Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl
Pada saat ini pemerintah telah memberikan kemudahan pengurusan izin usaha Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Jika dulu pengurusan izin usaha membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka untuk saat ini izin usaha diganti menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB perlu diperoleh bagi setiap Pemilik usaha karena fungsinya sebagai bukti dari Pebisnis.
Legalitas lain yang wajib disiapkan oleh Pengusaha Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), dan Izin lain sesuai dengan resiko serta bidang usaha. Jika mau memiliki perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pemilik usaha dapat membuat pendaftaran merek dagang ke Direktorat Jenderal HAKI disesuaikan kategori produk atau jasa yang dijalankan.
Memilih KBLI yang Cocok Bagi Usaha Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) merupakan kode klasifikasi yang disiapkan Badan Pusat Statistik untuk mempermudah Pemilik bisnis ketika menentukan kegiatan usaha yang telah dijalankan. Seluruh Pengusaha perlu mencantumkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang telah dijalankan.
Kode KBLI terdiri dari 5 digit angka yang berisi informasi maksud, tujuan, serta kategori usaha. Kode KBLI untuk usaha Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl adalah 43909.
Jenis usaha di dalam Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pembengkokan baja, pemasangan batu dan batu bata, pemasangan dan pembongkaran tangga (scaffold dan platform) kecuali penyewaannya, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, konstruksi kolam renang di luar ruangan, pembersihan dengan uap, penyemburan pasir untuk membersihkan tembok dan kegiatan sejenisnya untuk eksterior bangunan dan penyewaan derek dengan menggunakan operator.
Dalam memilih kode KBLI 43909 perlu memperhatikan benar-benar dan menyesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Karna jika keliru memasukkan Kode KBLI 43909, izin usaha tidak bisa dipakai.
Memilih Badan Usaha atau Perseorangan Untuk Menjalankan Bisnis Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl
Pengusaha bisa menentukan akan menggunakan badan usaha atau nama perorangan dalam menjalankan usahanya. Kedua hal tersebut memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri.
Tapi jika memutuskan menggunakan badan usaha, usaha yang dijalankan akan lebih kredibel karena usaha akan beroperasi menggunakan nama) badan usaha. Dokumen perizinan, kewajiban pajak, atau rekening bank bisa didaftarkan nama badan usaha. Pembukuan keuangan menjadi tersendiri antara pemilik dan usaha. Jadi, kepemilikan keuangan jadi lebih transparan antara omset pengusaha dengan harta bisnis.
Pilihan badan usaha yang dapat dipilih antaralain PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, dan badan usaha lainnya yang sesuai dengan kemampuan dan jenis usaha yang berjalan.
Perlu diketahui juga jika pemilik bisnis memutuskan menjalankan kegiatan usaha memakai identitas pribadi, maka laporan transaksi, NPWP, serta izin usaha yang didapat menjadi atas nama pribadi owner usaha. Pengurusan pajak akan lebih sederhana, proses izin biasanya jugs lebih sederhana, serta tanggung jawab seutuhnya ada pada owner bisnis.
Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Penuhi Kewajiban Pajak
Pajak adalah satu dari banyaknya kewajiban yang semestinya dibayar oleh warga negara, termasuk didalamnya pebisnis. Bukti pemilik bisnis sudah tercatat sebagai wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.
Pengajuan NPWP dapat dilakukan lewat KPP di wilayah sesuai alamat bisnis atau lewat digital di sistem www.pajak.go.id
Syarat Dokumen saat mau mendaftarkan NPWP Pribadi adalah KTP dan Kartu Keluarga. Tapi jika mendaftarkan NPWP Badan harus melampirkan SK Kemenkumham/Dokumen Akta Pendirian, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Membuat Nomor Induk Berusaha Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan bukti kalau pemilik bisnis sudah terdaftar resmi di BKPM. Ketika sudah mempunyai NIB, pemilik usaha sudah bisa mengurus pendaftaran surat izin operasional, surat izin komersial, atau izin lainnya menyesuaikan resiko bidang usaha yang akan dijalankan.
Saat ini NIB sudah berlaku jadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan juga tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi usaha.
NIB bisa diperoleh di Dinas PTSP atau secara daring lewat web OSS. Dokumen Persyaratan permohonan NIB diantaranya data pemilik bisnis, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} alamat usaha.
Ketika hendak membuat Nomor Induk Berusaha, owner usaha dapat mendaftar melalui halaman Online Single Submission terlebih dahulu. Berikut prosedurnya:
- Daftar pada website OSS;
- Memilih kategori NIB yang mau diurus, bisa perseorangan, perseorangan dengan UMK, maupun badan usaha;
- Memasukkan isian data yang diperlukan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} isian data KBLI;
- Cek isian data serta preview NIB;
- Mendownload File NIB.
Mengumpulkan Dokumen Syarat untuk Menerbitkan Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl
Sesudah NIB didapatkan, baik untuk usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar pastinya akan diketahui klasifikasi usaha ke dalam tingkat risiko sesuai KBLI. Tingkat resiko usaha ada tiga antara lain resiko rendah, resiko menengah, serta resiko tinggi. Kategori tersebut yang menentukan apakah pemilik usaha perlu membuat izin usaha lainnya atau tidak.
Ketika bisnis mempunyai risiko rendah, umumnya NIB dapat digunakan untuk perizinan operasional atau izin komersial. Tetapi bila risiko bisnis yang berjalan dikategorikan bisnis risiko menengah atau risiko tinggi, maka diperlukan perizinan tambahan yang termasuk salah satunya merupakan Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar berguna untuk menimbang kesesuaian pelaku usaha dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Sertifikat standar juga berfungsi sebagai dokumen legalitas pelaku usaha saat melaksanakan kegiatan usaha yang sudah taat dengan standar.
Untuk mendapatkan sertifikat standar bagi usaha yang memiliki beresiko tinggi harus mendapatkan verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Penerbitan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari usaha yang beroperasidijalankan.
Mengurus Izin Tambahan yang Diperlukan Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl
Perizinan lain dibutuhkan untuk berjalannya kegiatan usaha dengan skala atau media tertentu. Misalnya kalau bisnis dipasarkan melalui platform digital, maka akan disyaratkan perizinan tambahan antaralain dokumen Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dimohonkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Legalitas tambahan yang lain seperti bukti pendaftaran anggota Asosiasi perusahaan, Badan POM, Izin Edar, Halal MUI, Sertifikat SNI atau ISO, dan Sertifikat tambahan lainnya.
Pemenuhan izin tambahan dapat dijalankan menggunakan Aplikasi OSS yang selanjutnya akan diverifikasi oleh dinas yang punya kewenangan.
Ingin mendapatkan izin usaha Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl tapi masih bingung langkah dan syaratnya? Konsultasikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha
