Izin usaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik merupakan satu dari banyaknya dokumen yang perlu diurus oleh pemilik bisnis Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik sehingga usaha dapat jberjalan lancar. Kadangkala pebisnis terlalu berfokus mencari omset sampai mengabaikan izin usaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik.
Sementara itu kalau bisnis telah mendapat izin, terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Mulai dengan membesarkan jumlah laba bahkan terlepas dari beberapa hal yang bisa merugikan bisnis di kemudian hari.
Omset usaha bisa naik karna sesudah mendapatkan izin, pemilik bisnis bisa mengakses pelanggan yang lebih banyak. Diantaranya adalah bisa bekerjasama dengan institusi lainnya, atau memperoleh pasar baru lewat tender yang dilakukan institusi swasta ataupun pemerintah. Pengusaha bisa juga mengakses pasar negara lain, melakukan bisnis ekspor impor, maupun melakukan kerjasama dengan Pebisnis seluruh dunia.
Tetapi jikalau Pemilik bisnis enggan mengurus izin usaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik, ada beberapa resiko yang bisa mengancam keberlangsungan usaha. Antaralain usaha yang sudah beroperasi akan dikategorikan sebagai bisnis yang tidak taat aturan. Konsekuensinya usaha dapat diberi peringatan, dibekukan oleh dinas, barang atau aset usaha disita, ataupun dapat diberi sanksi baik perdata maupun penjara.
Jadi bagaimana caranya supaya usaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik dapat memiliki izin dan diberi perlindungan dari pemerintah?
Dibawah ini mekanisme dalam menyiapkan izin usaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik.
Mempelajari Izin Apa Saja yang Harus Diperoleh Untuk Melakukan Usaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik
Pada saat ini pemerintah telah memberi kemudahan kepengurusan izin usaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik melalui Online Single Submission (OSS) RBA. Jika dulu mengurus izin usaha membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka untuk sekarang izin usaha tergantikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB wajib hukumnya dimiliki bagi seluruh Pebisnis karna berfungsi sebagai identitas dari Pengusaha.
Legalitas lain yang harus diurus oleh Pebisnis Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), dan Izin lain menyesuaikan resiko dan usaha yang dijalankan. Kalau mau mempunyai perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pengusaha dapat membuat pendaftaran merek dagang ke Direktorat Jenderal HAKI menyesuaikan jenis barang atau jasa yang dijalankan.
Menentukan KBLI yang Sesuai Untuk Usaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) merupakan kode klasifikasi yang disiapkan oleh BPS untuk mempermudah Pebisnis saat menentukan bidang usaha yang sudah dijalankan. Masing-masing Pengusaha harus memasukkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang akan berjalan.
Kode KBLI disusun atas lima digit angka yang memiliki informasi maksud, tujuan, serta kategori usaha. Kode KBLI untuk usaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik adalah 28172.
Jenis Kegiatan di dalam Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi elektrik, seperti mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik dan sejenisnya, kalkulator, alat timbang pos (postage meters), mesin pengelola surat (pengisi amplop, penyegel dan mesin pemberi alamat, membuka, mengurutkan, menscan), mesin pemeriksa, mesin stenografi, alat penjilid (contoh penjilid plastik atau pita), mesin pemeriksa tulisan, mesin penghitung koin dan pembungkus koin, peruncing pensil, stapler dan pembersih stapler, mesin pemungutan suara, mesin pembuat lubang kertas. Termasuk usaha pembuatan komponen dan suku cadangnya. Jasa pemeliharaan dan perbaikannya tercakup dalam kelompok 33121.
Saat memasukkan kode KBLI 28172 harus memastikan dengan benar dan menyesuaikan dengan jenis kegiatan yang sedang berjalan. Karna jika keliru menentukan Kode KBLI 28172, izin usaha tidak bisa berjalan.
Menentukan Badan Usaha atau Perseorangan Saat Menjalankan Bisnis Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik
Pemilik bisnis bisa memutuskan hendak memakai badan usaha ataupun atas nama pribadi dalam menjalankan usahanya. Kedua pilihan tersebut mempunyai keunggulan dan kerugian masing-masing.
Tapi jika memutuskan memakai badan usaha, bisnis yang dijalankan menjadi lebih terpercaya karna usaha akan dijalankan atas nama badan usaha. Dokumen perizinan, pajak, ataupun akun bank akan dibuat nama badan usaha. Pembukuan keuangan dijadikan terpisah antara owner dan usaha. Jadi, kepemilikan harta jadi semakin transparan antara kekayaan pebisnis dengan harta usaha.
Beberapa badan usaha yang bisa digunakan adalah PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, dan badan usaha lain yang disesuaikan dengan keadaan dan bidang usaha yang dijalankan.
Namun jika pengusaha memilih menjalankan usaha memakai identitas perorangan, maka laporan transaksi, perpajakan, serta legalitas yang didapatkan menjadi atas nama pribadi pemilik usaha. Aturan pajak jadi lebih sederhana, proses izin biasanya jugs lebih simpel, dan tanggung jawab 100% berada pada owner usaha.
Mendaftarkan NPWP untuk Penuhi Kewajiban Pajak
Pajak adalah salah satu bagian kewajiban yang harus dilaporkan oleh warga negara, termasuk owner usaha. Bukti pemilik usaha telah resmi tercatat sebagai wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.
Permohonan NPWP dapat dilakukan kepada Kantor Pajak di kabupaten sesuai lokasi usaha atau secara online di situs www.pajak.go.id
Syarat saat hendak mendaftarkan NPWP Pribadi yaitu KTP dan Kartu Keluarga. Tapi kalau mengajukan NPWP Badan wajib mengumpulkan SK/Akta Notaris, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mengurus Nomor Induk Berusaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan bukti kalau owner bisnis telah terdaftar di Kementerian Investasi. Jika sudah memperoleh NIB, pengusaha bisa mengajukan permohonan dokumen izin operasional, surat izin komersial, ataupun izin lainnya bergantung resiko jenis bisnis yang berjalan.
Sekarang ini NIB sudah berlaku juga jadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan juga tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi usaha.
NIB bisa didaftarkan di Dinas PTSP atau secara daring pada web OSS. Persyaratan permohonan Nomor Induk Berusaha diantaranya profil pengusaha, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} lokasi usaha.
Untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha, pemilik usaha bisa melakukan registrasi melalui laman OSS terlebih dahulu. Di bawah ini adalah tahap-tahapannya:
- Log-in melalui aplikasi OSS;
- Pilih kategori NIB yang mau diproses, bisa perseorangan, perseorangan baik dengan UMKM, maupun badan usaha;
- Mengisi form yang disediakan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} data KBLI;
- Memeriksa data-data dan rangkuman NIB;
- Mencetak NIB.
Mengumpulkan Persyaratan untuk Mendapatkan Sertifikat Standar Bagi Izin Usaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik
Jika NIB didapatkan, baik untuk usaha UMK, ataupun non UMK pasti akan terlihat kategori usaha ke dalam tingkat risiko sesuai KBLI. Tingkatan risiko usaha ada tiga yaitu resiko rendah, resiko menengah, serta resiko tinggi. Jenis Klasifikasi tersebut yang menjadi dasar apakah pemilik bisnis perlu mengajukan perizinan usaha lainnya atau tidak.
Ketika bisnis mempunyai risiko rendah, biasanya NIB dapat digunakan untuk menjalankan operasional ataupun perizinan komersial. Akan tetapi jika risiko bisnis yang akan dijalankan masuk sebagai bisnis risiko menengah dan resiko tinggi, wajib mempunyai perizinan lain yang termasuk salah satunya adalah Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar berfungsi untuk menilai komitmen pelaku usaha dengan syarat yang sudah diatur oleh kementerian. Sertifikat standar juga berguna sebagai bukti legalitas pelaku usaha ketika mengoperasikan kegiatan usaha yang sudah taat dengan standar.
Untuk mendapatkan sertifikat standar bagi usaha yang beresiko tinggi harus memperoleh verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Penerbitan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari usaha yang berjalan.
Mengurus Izin Tambahan yang Diperlukan Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik
Perizinan lainnya dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan skala atau media tertentu. Contoh jika usaha dijalankan menggunakan aplikasi digital, maka diperlukan izin tambahan antaralain sertifikat Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dikeluarkan oleh Kominfo. Perizinan tambahan lainnya seperti bukti pendaftaran anggota Asosiasi, Badan POM, Izin Edar, Halal MUI, Sertifikat SNI atau Sertifikat ISO, dan Sertifikat tambahan lain.
Pengurusan izin tambahan bisa dijalankan di Sistem Lembaha OSS yang nantinya akan disetujui oleh dinas yang punya kewenangan.
Mau mendaftar izin usaha Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik tapi masih bingung langkah dan syarat-syaratnya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha