Izin usaha Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya adalah satu dari banyaknya dokumen yang harus disiapkan oleh pemilik usaha Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya agar bisnis dapat perlindungan hukum. Terkadang pemilik bisnis berfokus mencari profit sampai terlena mengurus izin usaha Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya.
Sementara itu kalau usaha telah membuat izin, ada beberapa keuntungan yang bisa didapat. Mulai dari mememperbesar jumlah pangsa pasar sampai terlepas dari sejumlah hal yang akan merugikan bisnis di kemudian hari.
Laba usaha dapat meningkat disebabkan sesudah mengurus izin, pengusaha bisa mendapatkan pelanggan yang lebih beragam. Diantaranya adalah bisa bekerjasama dengan perusahaan lainnya, atau dapat kesempatan baru melalui pengadaan yang sedang dilakukan lembaga swasta maupun pemerintah. Pemilik bisnis juga dapat mendapat akses pasar seluruh dunia, menjalankan bisnis expor impor, bahkan membuat kerjasama dengan Pebisnis seluruh dunia.
Namun jikalau Pemilik bisnis abai terhadap izin usaha Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya, ada beberapa resiko yang bisa mengganggu keberlangsungan usaha. Pertama, usaha yang sudah berjalan akan dimasukkan sebagai usaha ilegal. Resikonya bisnis bisa diberi tuntutan, dibekukan oleh pemda, produk atau aset bisnis disita, bahkan bisa diberikan sanksi baik denda maupun penjara.
Lalu bagaimana caranya biar bisnis Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya dapat memiliki izin dan diberikan perlindungan dari pemerintah?
Dibawah ini adalah prosedur dalam menyiapkan izin usaha Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya.
Mempelajari Izin Apa Saja yang Perlu Dimiliki Untuk Menjalankan Usaha Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya
Pada saat ini pemerintah telah melakukan efisiensi pengurusan izin usaha Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya menggunakan Online Single Submission (OSS) RBA. Kalau sebelumnya pengurusan izin usaha dibutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka untuk saat ini izin usaha diganti menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB harus diurus oleh seluruh Pebisnis karena fungsinya sebagai pengenal dari Pemilik usaha.
Legalitas lain yang harus digunakan oleh Pemilik bisnis Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lain sesuai resiko serta kegiatan usaha. Jika hendak mendapatkan perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pengusaha dapat mengajukan pendaftaran merek dagang kepada Ditjen Kekayaan Intelektual sesuai jenis produk atau jasa yang dimiliki.
Menentukan KBLI yang Cocok Bagi Usaha Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) dijadikan acuan sebagai kode klasifikasi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik untuk memudahkan Pengusaha saat menentukan bidang usaha yang berjalan. Masing-masing Pemilik bisnis wajib mencantumkan kode KBLI sesuai dengan bidang usaha yang telah dijalankan.
Kode KBLI tersusun atas 5 digit angka yang memiliki informasi maksud, tujuan, dan kegiatan usaha. Kode KBLI untuk usaha Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya memakai kode 47794.
Jenis Kegiatan pada Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat transportasi darat tidak bermotor, seperti sepeda khusus untuk orang cacat, becak, pedati, gerobak, sado, kereta dorong, serta komponen dan perlengkapannya
Dalam menentukan kode KBLI 47794 perlu diperhatikan dengan benar dan menyesuaikan dengan kegiatan usaha yang berjalan. Karna jika salah memasukkan Kode KBLI 47794, izin usaha tidak bisa berjalan.
Menentukan Badan Usaha atau Perorangan Untuk Menjalankan Usaha Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya
Pebisnis bisa memilih akan memakai badan usaha maupun atas nama perseorangan dalam menjalankan usahanya. Dua-duanya mempunyai keuntungan dan kekurangan sendiri-sendiri.
Akan tetapi jika menggunakan badan usaha, bisnis yang dijalankan menjadi lebih terpercaya karna bisnis akan berjalan menggunakan nama) badan usaha. Dokumen perizinan, NPWP, ataupun akun bank akan dibuat nama badan usaha. Pembukuan keuangan dilakukan tersendiri antara owner dan bisnis. Akibatnya, kepemilikan harta jadi lebih jelas antara penghasilan pribadi dan harta usaha.
Pilihan badan usaha yang bisa dipakai adalah PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, serta badan usaha lain yang sesuai dengan keadaan dan kategori bisnis yang beroperasi.
Perlu diketahui juga jika pemilik usaha memutuskan menjalankan kegiatan bisnis memakai nama perseorangan, maka laporan transaksi, NPWP, serta perizinan yang didapatkan akan atas nama pribadi pemilik bisnis. Penyampaian pajak jadi lebih mudah, perizinan biasanya jugs lebih simpel, dan tanggung jawab sepenuhnya berada di owner usaha.
Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Menjalankan Kewajiban Pajak
Pajak merupakan satu dari sekian banyak kewajiban yang musti dilaporkan oleh WNI, termasuk didalamnya pemilik bisnis. Bukti pebisnis telah tercatat menjadi wajib pajak adalah NPWP.
Registrasi NPWP dapat dilakukan kepada KPP di kota sesuai lokasi usaha atau lewat daring di aplikasi www.pajak.go.id
Persyaratan saat mau mendaftar NPWP Pribadi antara lain KTP dan Kartu Keluarga. Tapi jika mendaftarkan NPWP Badan harus menyertakan SK/Akta Notaris, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mendaftarkan NIB OSS Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan bukti kalau pengusaha telah terdaftar di lembaga OSS. Ketika sudah memperoleh NIB, owner usaha bisa meneruskan surat izin operasional, izin komersial, maupun perizinan lain tergantung resiko bidang usaha yang berjalan.
Pada saat ini NIB sudah berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi usaha.
NIB bisa didapatkan melalui Dinas PTSP atau secara online pada situs OSS RBA. Persyaratan pengajuan NIB adalah data pebisnis, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} domisili usaha.
Untuk membuat Nomor Induk Berusaha, pengusaha wajib membuat akun di laman Online Single Submission dahulu. Di bawah ini adalah tahap-tahapannya:
- Mendaftar melalui situs OSS;
- Memilih jenis NIB yang hendak diurus, bisa perseorangan, perseorangan baik dengan UMKM, maupun non-perseorangan;
- Melengkapi formulir yang diminta;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} form KBLI;
- Mengecek kembali isian data dan review NIB;
- Mencetak Surat NIB.
Mengumpulkan Dokumen Syarat untuk Menerbitkan Sertifikat Standar Bagi Izin Usaha Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya
Saat NIB diperoleh, baik untuk usaha mikro kecil, atau non UMK pastinya akan terlihat kategori usaha dalam tingkat risiko sesuai KBLI. Tingkat resiko usaha ada tiga antara lain risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Jenis Klasifikasi ini yang menentukan apakah owner usaha perlu membuat izin usaha yang lain atau tidak.
Saat usaha mempunyai risiko rendah, umumnya Nomor Induk Berusaha bisa difungsikan untuk menjalankan operasional maupun izin komersial. Namun jika resiko bisnis yang akan dijalankan masuk sebagai usaha risiko menengah maupun resiko tinggi, maka diperlukan izin lain yang salah satunya merupakan Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar digunakan untuk menjadi tolak ukur kesesuaian kegiatan usaha dengan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sertifikat standar juga digunakan sebagai surat sahnya pelaku usaha saat melaksanakan kegiatan usaha yang sudah patuh dengan aturan.
Untuk mendapatkan sertifikat standar bagi usaha yang beresiko tinggi harus mendapat verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Permohonan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari usaha yang beroperasidijalankan.
Mendaftar Izin Tambahan yang Diperlukan Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya
Perizinan lainnya dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan skala ataupun media tertentu. Contohnya jika usaha menggunakan media online, maka akan diwajibkan izin lainnya salah satunya dokumen Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dikeluarkan Kementerian Kominfo. Perizinan tambahan lain seperti bukti pendaftaran anggota Asosiasi, BPOM, Izin Edar, Sertifikat Halal, Standar Nasional Indonesia atau ISO, dan Sertifikat tambahan lain.
Pemenuhan izin tambahan dapat dilakukan di Website Lembaha OSS yang nantinya akan divalidasi oleh pemerintahan yang berwenang.
Hendak mengajukan izin usaha Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya tapi masih bingung prosedur dan syaratnya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha
