Izin usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras adalah satu dari banyaknya kewajiban yang penting diurus oleh pengusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras agar bisnis dapat sah secara hukum. Terkadang pebisnis cuma fokus mencari penghasilan sampai melupakan izin usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras.
Kenyataannya jika usaha telah mendapat izin, terdapat banyak manfaat yang bisa didapatkan. Mulai dengan memperbanyak banyaknya omset bahkan terbebas dari hal-hal yang akan merugikan usaha di masa datang.
Omset usaha bisa naik karna setelah memperoleh izin, pebisnis dapat memperoleh pelanggan yang lebih banyak. Antaralain adalah bisa bekerjasama dengan perusahaan lainnya, atau dapat peluang baru lewat tender yang dilakukan lembaga swasta maupun pemerintah. Pebisnis dapat juga mengembangkan usaha ke pasar luar negeri, menjalankan kegiatan export import, bahkan menjalankan kerjasama dengan Pebisnis di luar negeri.
Namun jika Pemilik usaha enggan mengurus izin usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, ada beberapa masalah yang bisa menghambat keberlangsungan usaha. Antaralain usaha yang sudah beroperasi bisa saja dikategorikan sebagai bisnis yang ilegal. Akibatnya bisnis dapat diberi peringatan, dibekukan oleh kementerian, barang atau aset bisnis disita, ataupun dapat diberikan sanksi baik perdata maupun pidana.
Jadi bagaimana caranya agar usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras bisa memiliki izin dan diberikan perlindungan oleh pemerintah?
Dibawah ini prosedur dalam mendapatkan izin usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras.
Mempelajari Izin Apa Saja yang Perlu Diurus Untuk Melaksanakan Usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras
Pada saat ini pemerintah telah mempermudah pengurusan izin usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras menggunakan Online Single Submission (OSS) RBA. Jika sebelumnya pengurusan izin usaha membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka untuk sekarang izin usaha diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB wajib digunakan oleh masing-masing Pengusaha karna dijadikan sebagai bukti dari Pengusaha.
Legalitas lain yang wajib digunakan oleh Pemilik bisnis Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), dan juga Izin lainnya sesuai resiko serta kegiatan usaha. Jika hendak mendapatkan perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pengusaha dapat membuat pendaftaran merek dagang ke Dirjen HAKI menyesuaikan kategori produk atau jasa yang dijalankan.
Menetapkan KBLI yang Tepat Untuk Usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) adalah kode klasifikasi yang disiapkan Badan Pusat Statistik untuk memudahkan Pemilik usaha saat menentukan bidang usaha yang sudah dijalankan. Semua Pebisnis perlu mencantumkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang telah dijalankan.
Kode KBLI tersusun atas lima digit angka yang mengandung informasi maksud, tujuan, dan kegiatan usaha. Kode KBLI untuk usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras adalah 47821.
Jenis Kegiatan yang termasuk Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis beras yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon, beras ketan dan lain-lain
Ketika pemilihan kode KBLI 47821 perlu memperhatikan benar-benar dan menyesuaikan dengan jenis usaha yang berjalan. Karna kalau salah memasukkan Kode KBLI 47821, izin usaha tidak bisa diurus.
Menentukan Badan Usaha atau Pribadi Untuk Menjalankan Usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras
Pemilik usaha bisa memilih hendak memakai badan usaha maupun atas nama pribadi dalam menjalankan bisnisnya. Kedua pilihan tersebut punya keuntungan dan kerugian masing-masing.
Namun, kalau memilih badan usaha, bisnis yang dijalankan menjadi naik kelas karna usaha akan beroperasi atas nama badan usaha. Dokumen izin, kewajiban pajak, atau rekening bank menggunakan identitas badan usaha. Transaksi keuangan akan terpisah antara pendiri dan usaha. Sehingga kepemilikan keuangan menjadi lebih jelas antara harta pribadi dan harta bisnis.
Pilihan badan usaha yang bisa dipakai contohnya PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, dan badan usaha lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan dan jenis bisnis yang akan berjalan.
Tapi jika pengusaha memilih menjalankan bisnis menggunakan identitas perorangan, maka transaksi keuangan, NPWP, serta izin usaha yang didapat akan atas nama pribadi pemilik usaha. Pengurusan pajak menjadi lebih mudah, proses izin biasanya jugs lebih mudah, serta kepemilikan seutuhnya ada pada owner.
Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Penuhi Kewajiban Pajak
Pajak merupakan satu dari banyaknya kewajiban yang musti dilaporkan oleh WNI, termasuk owner usaha. Bukti pemilik usaha telah tercatat menjadi wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.
Permohonan NPWP dapat diajukan melalui Kantor Pajak di wilayah sesuai domisili usaha atau lewat digital di sistem www.pajak.go.id
Dokumen Persyaratan untuk mengajukan NPWP Pribadi yaitu KTP dan Kartu Keluarga. Selain itu jika mengajukan NPWP Badan Usaha mesti menyerahkan SK/Akta Notaris, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mengurus Nomor Induk Berusaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan bukti bahwa pengusaha telah terdaftar resmi di Kementerian Investasi. Jika sudah memperoleh NIB, owner usaha bisa mengurus pendaftaran dokumen izin operasional, izin komersial, ataupun perizinan lain bergantung resiko jenis bisnis yang berjalan.
Pada saat ini NIB sudah berlaku jadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi badan usaha.
NIB dapat didapatkan melalui Dinas PTSP atau secara online lewat web Online Single Submission. Dokumen Persyaratan pendaftaran Nomor Induk Berusaha antaralain identitas owner bisnis, modal usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} lokasi usaha.
Saat hendak memperoleh Nomor Induk Berusaha, pemilik usaha bisa melakukan registrasi pada laman Online Single Submission dahulu. Di bawah ini merupakah tahapannya:
- Masuk melalui situs OSS;
- Memilih kategori NIB yang hendak diurus, bisa perorangan, perorangan menggunakan UMKM, atau badan usaha;
- Memasukkan formulir yang diminta;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} form KBLI;
- Cek data dan preview NIB;
- Unduh Dokumen NIB.
Melampirkan Persyaratan untuk Memverifikasi Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras
Setelah NIB tersedia, baik untuk usaha mikro kecil, ataupun besar pastinya akan terlihat kategori usaha ke dalam tingkat resiko sesuai KBLI. Level risiko usaha ada tiga antara lain resiko rendah, resiko menengah, serta resiko tinggi. Klasifikasi ini yang menjadi pertimbangan apakah owner usaha perlu mendapatkan perizinan usaha yang lain atau tidak.
Ketika bisnis mempunyai risiko rendah, biasanya Nomor Induk Berusaha sudah termasuk untuk izin operasional atau izin komersial. Sedangkan jika risiko usaha yang dijalankan adalah bisnis resiko menengah ataupun resiko tinggi, maka diperlukan izin tambahan yang salah satunya adalah Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar digunakan untuk menimbang komitmen pelaku usaha dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat standar juga berguna sebagai dokumen sahnya pelaku usaha ketika menjalankan kegiatan bisnis yang sudah patuh dengan standar.
Untuk mendapatkan sertifikat standar bagi usaha yang memiliki beresiko tinggi harus memperoleh verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Permohonan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari usaha yang beroperasidijalankan.
Mengurus Izin Tambahan yang Dibutuhkan Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras
Izin lainnya diperlukan untuk berjalannya kegiatan usaha dengan skala ataupun media tertentu. Misalnya jika bisnis dijalankan menggunakan aplikasi daring, maka disyaratkan izin tambahan berupa dokumen Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dimohonkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Izin tambahan lainnya seperti sertifikat Asosiasi, BPOM, Izin Edar, Halal MUI, Sertifikat SNI atau Sertifikat ISO, dan Dokumen tambahan lainnya.
Permohonan perizinan tambahan dapat dijalankan melalui Website Lembaha OSS yang langkahnya akan diputuskan oleh pihak yang punya kewenangan.
Ingin mendapatkan izin usaha Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras tapi masih bingung prosedur dan syaratnya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha