Izin usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan adalah salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh pengusaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan agar usaha bisa berjalan tanpa gangguan. Seringkali pengusaha cuma berfokus mencari penghasilan sampai melupakan izin usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan.
Kenyataannya jika usaha sudah memiliki izin, terdapat banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Mulai dengan meningkatkan jumlah profit sampai terlepas dari sejumlah hal yang akan merugikan usaha di masa datang.
Omset usaha dapat bertambah disebabkan setelah mendapatkan izin, pemilik bisnis dapat memperoleh pelanggan yang luas. Contohnya adalah bisa kerjasama dengan lembaga lain, maupun memperoleh kesempatan baru melalui pengadaan yang sedang dilakukan perusahaan swasta atau pemerintah. Pemilik bisnis bisa juga mengakses pasar seluruh dunia, melakukan kegiatan expor impor, ataupun menjalin kerjasama dengan Pebisnis di luar negeri.
Akan tetapi jikalau Pengusaha abai terhadap izin usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan, ada banyak resiko yang bisa menghambat keberlangsungan usaha. Pertama, usaha yang sudah dijalankan dapat dikategorikan sebagai bisnis yang tidak sah. Akibatnya usaha dapat diberikan tuntutan, dibekukan oleh pihak berwajib, barang atau aset bisnis disita, ataupun dapat diberikan penalti baik perdata maupun penjara.
Lantas bagaimana caranya biar bisnis Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan dapat memiliki izin dan diberi perlindungan oleh pemerintah?
Dibawah ini mekanisme dalam menyiapkan izin usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan.
Mempelajari Izin Apa Saja yang Wajib Disiapkan Untuk Melakukan Usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan
Saat ini pemerintah telah memberikan kemudahan pengurusan izin usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan menggunakan Online Single Submission (OSS) RBA. Kalau sebelumnya mengurus izin usaha memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka untuk saat ini izin usaha tergantikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB harus digunakan oleh seluruh Pengusaha karena berfungsi sebagai bukti dari Pemilik usaha.
Legalitas lain yang wajib diurus oleh Pemilik usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), dan juga Izin lain bergantung resiko dan bidang usaha. Jika hendak mempunyai perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pengusaha bisa melakukan pendaftaran merek dagang kepada Dirjen HKI disesuaikan kategori barang atau jasa yang dijalankan.
Memilih KBLI yang Sesuai Bagi Usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) dijadikan acuan sebagai kode klasifikasi yang disusun BPS untuk mempermudah Pengusaha ketika menentukan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Masing-masing Pengusaha perlu mencantumkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Kode KBLI disusun atas lima buah angka yang berisi informasi maksud, tujuan, dan kegiatan usaha. Kode KBLI untuk usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan memakai kode 46207.
Usaha di Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pengusahaan kehutanan, pengambilan hasil hutan dan perburuan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya. Termasuk perdagangan besar bibit tanaman kehutanan
Ketika memilih kode KBLI 46207 perlu memastikan benar-benar dan sesuai dengan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Karna kalau salah memakai Kode KBLI 46207, izin usaha tidak bisa berjalan.
Menentukan Badan Usaha atau Perseorangan Untuk Menjalankan Bisnis Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan
Pengusaha bisa memilih hendak menggunakan badan usaha ataupun atas nama perorangan dalam menjalankan usahanya. Kedua pilihan tersebut punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri.
Akan tetapi jika memutuskan memakai badan usaha, usaha yang dijalankan akan lebih profesional karena usaha akan dijalankan atas nama badan usaha. Dokumen izin, kewajiban pajak, atau akun bank akan dibuat atas nama badan usaha. Transaksi keuangan dilaksanakan tersendiri antara pendiri dan bisnis. Jadi, pengelolaan keuangan menjadi semakin jelas antara harta pribadi dan harta usaha.
Pilihan badan usaha yang bisa digunakan antaralain PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, serta badan usaha lain yang sesuai dengan persyaratan dan kategori usaha yang dijalankan.
Perlu diketahui juga kalau owner bisnis memutuskan menjalankan kegiatan bisnis menggunakan atas nama pribadi, maka laporan transaksi, pajak, dan legalitas yang didapatkan akan atas nama pribadi pebisnis. Penyampaian pajak menjadi lebih mudah, proses izin biasanya jugs lebih mudah, serta hak seutuhnya berada di owner bisnis.
Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Penuhi Kewajiban Pajak
Pajak merupakan salah satu bagian kewajiban yang musti dibayar oleh WNI, termasuk owner usaha. Bukti owner usaha sudah resmi terdaftar menjadi wajib pajak adalah NPWP.
Registrasi NPWP bisa diajukan lewat KPP di daerah sesuai lokasi usaha atau secara digital di website www.pajak.go.id
Syarat Dokumen ketika hendak mendaftarkan NPWP Pribadi antara lain KTP dan Kartu Keluarga. Akan tetapi jika membuat NPWP Badan Usaha musti menyerahkan SK Kemenkumham/Dokumen Akta Pendirian, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Membuat NIB OSS Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas dan bukti jika pemilik usaha telah terdaftar di Kementerian Investasi. Kalau sudah mempunyai NIB, owner usaha dapat mendaftarkan permohonan dokumen izin operasional, perizinan komersial, atau izin lainnya sesuai resiko bidang usaha yang berjalan.
Pada saat ini Nomor Induk Berusaha sudah berlaku juga jadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi usaha.
NIB dapat didapatkan di Dinas PTSP atau secara daring melalui website OSS. Persyaratan pengurusan NIB antaralain identitas pebisnis, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} domisili usaha.
Saat hendak mengurus NIB, pengusaha perlu mendaftar melalui halaman Online Single Submission dahulu. Berikut ini tahapannya:
- Log-in pada aplikasi OSS;
- Memilih jenis NIB yang mau diurus, bisa perseorangan, perorangan dengan Non Mikro Kecil, maupun non perorangan;
- Memasukkan formulir yang disediakan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} data-data KBLI;
- Mengecek kembali data dan rangkuman NIB;
- Download Dokumen NIB.
Memenuhi Dokumen Syarat untuk Mendapatkan Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan
Setelah NIB muncul, baik untuk usaha mikro kecil, atau non UMK pasti akan diketahui kategori usaha ke dalam tingkat risiko tertentu. Level resiko usaha ada tiga antara lain resiko rendah, resiko menengah, serta risiko tinggi. Kategori ini yang menjadi pertimbangan apakah pemilik usaha perlu mengurus perizinan usaha lain atau tidak.
Saat bisnis mempunyai risiko rendah, umumnya NIB berguna untuk izin operasional atau perizinan komersial. Tapi jika resiko bisnis yang berjalan dikategorikan usaha resiko menengah atau risiko tinggi, harus mempunyai perizinan lain yang termasuk salah satunya adalah Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar digunakan untuk menimbang kesesuaian kegiatan usaha dengan syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga. Sertifikat standar juga berfungsi sebagai bukti sahnya pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis yang telah patuh dengan aturan.
Untuk memperoleh sertifikat standar bagi usaha yang memiliki beresiko tinggi perlu mendapat verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Penerbitan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari usaha yang beroperasidijalankan.
Mengurus Izin Tambahan yang Dibutuhkan Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan
Perizinan lain dibutuhkan untuk berjalannya kegiatan bisnis dengan skala ataupun media tertentu. Contoh jika usaha dijalankan melalui platform digital, maka akan diharuskan izin tambahan salah satunya sertifikat Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Izin tambahan lainnya seperti bukti pendaftaran anggota Asosiasi perusahaan, Badan POM, Izin Edar, Sertifikat Halal, Sertifikat SNI atau Sertifikat ISO, dan Dokumen tambahan lain.
Permohonan izin tambahan bisa dijalankan memakai Website OSS yang langkahnya akan diputuskan oleh pihak yang punya kewenangan.
Mau mendaftar izin usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan tapi masih bingung langkah dan syaratnya? Konsultasikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha
