Izin usaha Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan menjadi salah satu syarat yang harus diurus oleh pemilik bisnis Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan supaya usaha bisa berjalan resmi. Ada kalanya pemilik bisnis fokus mencari omset sampai melalaikan izin usaha Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan.
Sedangkan jika bisnis telah membuat izin, terdapat banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Mulai dari menambah banyaknya laba sampai terlepas dari permasalahan yang merugikan usaha di masa datang.
Omset usaha bisa meningkat disebabkan sesudah menyiapkan izin, pebisnis dapat memperoleh pasar yang lebih beragam. Antaralain adalah punya kesempatan bekerjasama dengan institusi lain, maupun dapat kesempatan baru melalui tender yang sudah dilakukan institusi swasta ataupun pemerintah. Pebisnis bisa juga mengembangkan usaha ke pasar negara lain, menjalankan bisnis export import, ataupun membuat kerjasama dengan Pengusaha seluruh dunia.
Sebaliknya jikalau Pemilik bisnis abai akan izin usaha Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan, terdapat beberapa masalah yang bisa mengancam keberlangsungan usaha. Antaralain usaha yang sudah dijalankan dapat dimasukkan sebagai bisnis yang tidak sah. Resikonya bisnis bisa diberi peringatan, dibekukan oleh dinas, produk atau aset usaha disita, maupun bisa diberi sanksi baik perdata maupun pidana.
Terus bagaimana caranya supaya usaha Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan bisa memiliki izin dan diberikan perlindungan dari pemerintah?
Dibawah ini cara dalam membuat izin usaha Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan.
Cari Tahu Izin Apa Saja yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Usaha Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan
Pada saat ini pemerintah telah melakukan efisiensi kepengurusan izin usaha Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan melalui Online Single Submission (OSS) RBA. Jika sebelumnya mengurus izin usaha memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka saat ini izin usaha digantikan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB menjadi wajib digunakan oleh masing-masing Pemilik usaha karena berfungsi sebagai pengenal dari Pemilik bisnis.
Legalitas lain yang wajib digunakan oleh Pengusaha Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), dan juga Izin lainnya sesuai dengan resiko serta kegiatan usaha. Jika hendak memperoleh perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pemilik usaha bisa mendaftarkan merek dagang melalui Ditjen HAKI tergantung kategori barang atau jasa yang ada.
Memilih KBLI yang Cocok Bagi Usaha Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) dijadikan acuan sebagai kode klasifikasi yang disusun oleh BPS untuk acuan Pebisnis dalam menentukan bidang usaha yang sudah dijalankan. Masing-masing Pemilik bisnis perlu mencantumkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan.
Kode KBLI tersusun dari lima digit angka yang mengandung informasi maksud, tujuan, dan bidang usaha. Kode KBLI untuk usaha Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan adalah 02401.
Jenis Kegiatan yang termasuk Kelompok ini mencakup jasa kehutanan bidang penggunaan kawasan hutan/planologi dalam rangka penyiapan data dasar pengelolaan hutan di kawasan untuk usaha di luar sektor kehutanan
Ketika memasukkan kode KBLI 02401 perlu memperhatikan benar-benar dan menyesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Karna kalau salah memakai Kode KBLI 02401, izin usaha tidak bisa dilanjutkan.
Menentukan Badan Usaha atau Pribadi Untuk Menjalankan Usaha Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan
Pebisnis bisa memutuskan hendak menggunakan badan usaha maupun nama perseorangan dalam menjalankan usahanya. Dua-duanya mempunyai kelebihan dan kerugian sendiri-sendiri.
Jika menggunakan badan usaha, usaha yang dijalankan menjadi lebih dipercaya karna usaha akan dijalankan menggunakan nama) badan usaha. Dokumen perizinan, NPWP, atau rekening bank bisa didaftarkan identitas badan usaha. Pembukuan keuangan dilakukan tersendiri antara owner dan bisnis. Jadi, kepemilikan keuangan jadi semakin transparan antara harta pemilik bisnis dan harta bisnis.
Di Indonesia badan usaha yang bisa digunakan salah satunya PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, dan badan usaha lainnya yang sesuai dengan keadaan dan bidang usaha yang akan berjalan.
Perlu diketahui juga kalau owner memilih menjalankan kegiatan usaha memakai atas nama pribadi, maka laporan transaksi, pajak, serta izin usaha yang didapatkan menjadi atas nama pribadi pebisnis. Pengurusan pajak menjadi lebih mudah, proses perizinan biasanya jugs lebih sederhana, serta hak sepenuhnya ada pada owner bisnis.
Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Menjalankan Kewajiban Pajak
Pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara, termasuk pebisnis. Bukti pengusaha telah resmi terdaftar menjadi wajib pajak adalah NPWP.
Pengajuan NPWP dapat dilakukan lewat KPP di kota sesuai tempat tinggal bisnis atau secara daring di aplikasi www.pajak.go.id
Dokumen Persyaratan saat mau mendaftar NPWP Pribadi adalah KTP dan Kartu Keluarga. Tapi kalau mendaftar NPWP Badan musti menyertakan Surat Keterangan/Dokumen Akta Pendirian, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mengurus NIB OSS Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan bukti bahwa pebisnis telah terdaftar di lembaga OSS. Kalau sudah memperoleh NIB, owner usaha sudah dapat mendaftarkan permohonan dokumen izin operasional, dokumen izin komersial, atau perizinan lainnya menyesuaikan resiko bidang bisnis yang berjalan.
Sekarang Nomor Induk Berusaha sudah berlaku juga jadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan juga tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi badan usaha.
NIB dapat diajukan di Dinas PTSP atau secara online lewat web OSS RBA. Syarat pengajuan Nomor Induk Berusaha antara lain profil pemilik bisnis, modal usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} lokasi usaha.
Ketika akan memperoleh NIB, pemilik bisnis wajib melakukan pendaftaran melalui halaman Online Single Submission dahulu. Di bawah ini adalah prosedurnya:
- Mendaftar melalui situs OSS;
- Klik jenis NIB yang akan diurus, bisa perorangan, perseorangan menggunakan Non-UMK, maupun non-perseorangan;
- Memasukkan data yang diminta;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} data-data KBLI;
- Memeriksa data-data serta preview NIB;
- Mengunduh NIB.
Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan
Ketika NIB muncul, baik itu usaha UMK, atau besar pasti akan terlihat jenis usaha dalam tingkat risiko sesuai KBLI. Tingkatan resiko usaha ada tiga antaralain risiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Klasifikasi ini yang menjadi tolak ukur apakah pemilik usaha perlu membuat perizinan usaha lainnya atau tidak.
Ketika bisnis memiliki resiko rendah, umumnya NIB dapat berfungsi untuk menjalankan operasional atau izin komersial. Tapi jika risiko bisnis yang berjalan dikategorikan sebagai usaha risiko menengah dan resiko tinggi, dibutuhkan izin tambahan yang salah satunya adalah Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar berguna untuk menimbang komitmen kegiatan usaha dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Sertifikat standar juga digunakan sebagai surat sahnya pelaku usaha saat melaksanakan kegiatan usaha yang sudah patuh dengan standar.
Untuk memperoleh sertifikat standar bagi usaha yang memiliki beresiko tinggi perlu mendapat verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Pengurusan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari usaha yang berjalan.
Mendaftar Izin Tambahan yang Dibutuhkan Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan
Izin tambahan diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan skala ataupun media tertentu. Salah satunya jika usaha dipasarkan melalui media online, maka akan diwajibkan izin lainnya salah satunya sertifikat Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo. Legalitas tambahan lainnya seperti kartu pendaftaran anggota Asosiasi, Badan POM, Izin Edar, Halal MUI, Sertifikat SNI atau ISO, dan Sertifikat tambahan lainnya.
Pemenuhan izin tambahan dapat dijalankan di Platform Online Single Submission yang selanjutnya akan diverifikasi oleh dinas yang punya kewenangan.
Hendak mendaftarkan izin usaha Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan tapi masih bingung prosedur dan syarat-syaratnya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha