Sah! – Di tengah kebutuhan bisnis yang dinamis, mempekerjakan karyawan dengan status kontrak atau sementara adalah hal lazim. Ini memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan fluktuasi proyek atau kebutuhan musiman. Di Indonesia, kita mengenal kontrak kerja semacam ini sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Namun, jangan salah paham! PKWT bukan berarti “sebebasnya” atau “seenaknya. Pemerintah mengatur perjanjian kerja ini dengan ketat, melindunginya melalui undang-undang, dan mensyaratkan pijakan hukum yang kuat. Mengabaikan aturan PKWT bisa berujung pada sengketa ketenagakerjaan, denda besar, bahkan perubahan status karyawan menjadi permanen secara otomatis!
Apa Itu PKWT? Kontrak Kerja dengan Batasan Waktu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Berbeda dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang statusnya permanen atau tetap, PKWT memiliki masa berlaku yang jelas.
Pemerintah mengatur dasar hukum PKWT melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu mengubahnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksananya.
Kapan PKWT Boleh Digunakan? Ada Aturannya!
Pemerintah tidak membiarkan penggunaan PKWT dilakukan seenaknya. Ada batasan jenis pekerjaan yang boleh menggunakan PKWT, yaitu:
- Pekerjaan yang Sekali Selesai atau Bersifat Sementara: Misalnya, pekerjaan proyek pembangunan, penyelenggaraan event, atau tugas khusus yang akan berakhir setelah proyek selesai.
- Pemberi kerja dapat menerapkan PKWT untuk pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam 5 tahun, sesuai ketentuan UU Cipta Kerja.
- Pekerjaan Musiman: Misalnya, pekerjaan di musim panen, atau penambahan staf saat libur hari raya.
- Pemberi kerja dapat menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap percobaan dan evaluasi.
Pemberi kerja tidak boleh menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap, terus-menerus, dan menjadi inti dari kegiatan perusahaan (seperti staf akuntan, tim marketing inti, atau bagian produksi harian). Jika tetap digunakan, PKWT dapat batal demi hukum dan status karyawan otomatis berubah menjadi PKWTT (karyawan tetap).
Poin Krusial dalam PKWT yang Wajib Ada!
Kontrak PKWT yang kuat dan sah harus mencakup:
- Identitas Para Pihak: Nama perusahaan dan karyawan, lengkap dengan alamat dan NIK.
- Masa Berlaku Kontrak: Tanggal mulai dan tanggal berakhir yang jelas.
- Pemberi kerja harus menjelaskan secara spesifik jenis pekerjaan dan alasan mengapa pekerjaan tersebut bersifat sementara atau berbasis proyek. Ini penting untuk menghindari argumen bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan tetap.
- Upah dan Cara Pembayaran: Gaji pokok, tunjangan, dan jadwal pembayaran.
- Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha: Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan Anda.
- Pemberi kerja harus mencantumkan klausul PHK yang menjelaskan ketentuan jika kontrak harus diakhiri sebelum waktunya. Umumnya tidak ada pesangon di PKWT jika berakhir sesuai jangka waktu, namun ada uang kompensasi. Jika PHK sebelum berakhirnya masa kontrak tanpa alasan yang sah, ada konsekuensi hukum.
- Pengusaha atau wakilnya dan pekerja wajib menandatangani perjanjian PKWT.
Pemberi kerja harus membuat PKWT secara tertulis dan sebaiknya dalam dua rangkap, agar kedua pihak memegang salinannya.
Kenapa PKWT Butuh Pijakan Hukum Kuat? Risiko Kalau Nggak Benar!
- Perubahan Status Otomatis Menjadi Karyawan Tetap (PKWTT): Ini adalah risiko terbesar!Jika pemberi kerja membuat PKWT tidak sesuai aturan—seperti untuk pekerjaan tetap, melebihi batas waktu, atau tanpa perjanjian tertulis—maka secara hukum, status karyawan otomatis berubah menjadi PKWTT. Akibatnya, pemberi kerja wajib membayar seluruh hak PKWTT, termasuk pesangon saat terjadi PHK.
- Denda dan Sanksi dari Dinas Ketenagakerjaan: Dinas Ketenagakerjaan berhak menginspeksi dan memberikan sanksi jika menemukan pelanggaran terkait PKWT, termasuk denda.
- Karyawan yang dirugikan bisa langsung menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Ini bisa sangat memakan waktu, biaya, dan merusak reputasi perusahaan.
- Ketidakpastian Operasional: Jika aturan PKWT tidak jelas, bisa terjadi kebingungan di antara karyawan, yang berdampak pada produktivitas dan moral tim.
Tips Membuat PKWT yang Kuat dan Aman:
- Libatkan Ahli Hukum Ketenagakerjaan: Ini investasi terbaik! Pengacara atau konsultan HR/hukum ketenagakerjaan akan membantu Anda menyusun PKWT yang compliant dengan UU Cipta Kerja dan PP 35/2021, serta sesuai dengan jenis pekerjaan Anda.
- Definisikan Pekerjaan dengan Jelas: Pastikan pekerjaan memang bersifat sementara, musiman, atau proyek. Hindari kalimat ambigu.
- Pemberi kerja harus mematuhi batas waktu maksimal PKWT (5 tahun) dan mengikuti prosedur perpanjangan sesuai ketentuan.
- Komunikasikan dengan Transparan: Jelaskan kepada calon karyawan status PKWT dan konsekuensinya sejak awal, sebelum mereka tanda tangan.
- Pastikan Ada Uang Kompensasi: Sesuai PP 35/2021, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh PKWT yang berakhir masa kerjanya, kecuali untuk beberapa pengecualian.
PKWT adalah alat fleksibel yang sangat berguna bagi perusahaan, tapi ia datang dengan tanggung jawab besar. Dengan pemahaman yang kuat dan pijakan hukum yang kokoh, PKWT bisa menjadi kontrak yang adil bagi karyawan, sekaligus efisien dan aman bagi bisnis Anda. Jangan biarkan fleksibilitas ini jadi bumerang!
Sumber dan Referensi
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Sebagai payung hukum dasar)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker): Memuat perubahan penting pada klaster ketenagakerjaan, termasuk PKWT.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja: Aturan pelaksana detail dari UU Ciptaker terkait PKWT.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker): Lembaga yang berwenang dalam urusan ketenagakerjaan.
- Hukumonline.com: Sering membahas isu-isu ketenagakerjaan dan PKWT secara mendalam.