Sah!- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar inisiatif sosial, melainkan pilar menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menargetkan jutaan anak sekolah dan ibu hamil sebagai penerima manfaat utama program ini. Yayasan di tingkat lokal memiliki peluang besar untuk menjadi garda terdepan dalam proses distribusi nutrisi.
Namun, untuk menjadi mitra resmi, yayasan tidak bisa hanya mengandalkan semangat pengabdian semata. Struktur organisasi yang diakui secara hukum menjadi filter utama pemerintah dalam memilih satuan pelayanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari dana negara dapat dipertanggungjawabkan secara legal.
Pentingnya SK Kemenkumham sebagai Dokumen Identitas
Seringkali pengurus yayasan menganggap bahwa akta notaris saja sudah cukup untuk menjalankan kegiatan sosial. Padahal, status badan hukum baru dianggap sah setelah mendapatkan SK Pengesahan dari Kemenkumham RI. Tanpa dokumen ini, yayasan tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan perikatan kontrak dengan Badan Gizi Nasional.
SK Kemenkumham berfungsi sebagai sertifikat kelahiran organisasi di mata hukum positif Indonesia. Dokumen ini juga menjadi prasyarat mutlak untuk membuka rekening bank atas nama lembaga, bukan pribadi. Pemisahan aset pribadi dan yayasan sangat penting guna menghindari delik hukum terkait pengelolaan dana publik.
Integrasi OSS RBA dan Perizinan Berusaha (NIB)
Sesuai regulasi terbaru, setiap entitas yang menjalankan aktivitas ekonomi atau sosial wajib terdaftar di sistem OSS. Yayasan yang ingin menjadi penyedia makanan harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI yang relevan. Pemilihan kode KBLI yang tepat akan menentukan apakah yayasan diperbolehkan mengelola dapur umum secara mandiri.
Proses verifikasi dalam sistem OSS RBA kini jauh lebih ketat dan terintegrasi dengan data kependudukan. Jika data legalitas yayasan tidak sinkron, maka pengajuan izin operasional untuk program MBG bisa tertolak otomatis. Kami memastikan proses sinkronisasi data yayasan Anda berjalan lancar agar NIB terbit tanpa kendala birokrasi.
Mitigasi Risiko Hukum dalam Pengelolaan Dana Hibah
Mengelola dana program MBG berarti memegang amanah anggaran negara yang sangat besar jumlahnya. Setiap alokasi dana akan diawasi secara ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun aparat penegak hukum. Memiliki legalitas yang lengkap adalah langkah pertama dalam melakukan mitigasi risiko hukum di masa depan.
Yayasan dengan tata kelola yang rapi akan lebih mudah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ). Kami membantu memastikan struktur kepengurusan Anda terdokumentasi dengan benar dalam dokumen legalitas. Hal ini memberikan rasa aman bagi para pembina dan pengurus dalam menjalankan roda organisasi sehari-hari.
Solusi Cepat Legalitas untuk Akselerasi Program MBG
Kami memahami bahwa dinamika persiapan Program Makan Bergizi Gratis menuntut pengerjaan yang serba cepat. Platform kami menyediakan layanan end-to-end untuk pendirian maupun pembaruan data legalitas yayasan Anda. Mulai dari pengecekan nama, draf Akta. Anda dapat fokus pada persiapan infrastruktur dapur dan sumber daya manusia di lapangan. Biarkan tim ahli hukum kami yang menangani kerumitan dokumen dan pendaftaran ke berbagai instansi terkait. Segera bergabung menjadi mitra resmi pemerintah dan amankan posisi yayasan Anda dalam sejarah gizi nasional.
Sah! menyediakan layanan berupa pengurusan legalitas usaha serta pembuatan izin
HAKI termasuk pendaftaran hak cipta. Sehingga, tidak perlu khawatir dalam
menjalankan aktivitas lembaga/usaha.
Untuk yang hendak mendirikan lembaga/usaha atau mengurus legalitas usaha bisa
hubungi WA 0851 7424 7406 atau dapat kunjungi laman Sah.co.id
