Izin usaha Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak menjadi salah satu surat yang penting dimiliki oleh pemilik bisnis Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak supaya bisnis bisa berjalan tanpa gangguan. Seringkali pebisnis hanya berfokus mencari omset sampai melalaikan izin usaha Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak.
Sedangkan kalau usaha telah mendapat izin, terdapat beberapa manfaat yang bisa diterima. Mulai dengan meningkatkan banyaknya pangsa pasar bahkan terlepas dari hal-hal yang merugikan usaha di masa yang akan datang.
Omset usaha bisa bertambah disebabkan sesudah mendapatkan izin, pengusaha bisa akses pasar yang lebih banyak. Diantaranya adalah punya kesempatan bekerjasama dengan institusi lainnya, maupun dapat pelanggan baru melalui tender yang sedang dilakukan institusi swasta ataupun pemerintah. Pebisnis dapat juga mengembangkan usaha ke pasar negara lain, menjalankan bisnis export import, atau membuat kerjasama dengan Pengusaha di luar negeri.
Tapi kalau Pengusaha tidak mengurus izin usaha Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak, terdapat banyak masalah yang bisa mengganggu operasional bisnis. Salah satunya usaha yang sudah berjalan akan dikategorikan sebagai bisnis ilegal. Konsekuensinya usaha dapat diberikan peringatan, dihentikan oleh pemerintah, produk atau aset bisnis disita, atau bisa diberi sanksi baik denda maupun pidana.
Lantas bagaimana agar bisnis Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak dapat memiliki izin dan mendapat perlindungan oleh pemerintah?
Dibawah ini adalah cara dalam membuat izin usaha Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak.
Mempelajari Izin Apa Saja yang Harus Diurus Untuk Melaksanakan Usaha Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak
Saat ini pemerintah telah memberikan kemudahan kepengurusan izin usaha Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak melalui Online Single Submission (OSS) RBA. Jika sebelumnya pengurusan izin usaha dibutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka sekarang izin usaha digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB harus diurus oleh seluruh Pemilik bisnis karena berfungsi sebagai identitas dari Pengusaha.
Selain NIB, izin yang perlu diurus oleh Pebisnis Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lainnya tergantung resiko serta kegiatan usaha. Kalau mau memiliki perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pengusaha dapat membuat pendaftaran merek dagang kepada Dirjen HAKI menyesuaikan kategori barang atau jasa yang dimiliki.
Menentukan KBLI yang Tepat Untuk Usaha Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) digunakan sebagai kode klasifikasi yang disiapkan Badan Pusat Statistik untuk acuan Pemilik usaha dalam menentukan kegiatan usaha yang berjalan. Masing-masing Pemilik bisnis wajib memasukkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang telah berjalan.
Kode KBLI disusun dari 5 buah angka yang mempunyai informasi maksud, tujuan, dan kategori usaha. Kode KBLI untuk usaha Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak memakai kode 68200.
Jenis usaha yang masuk dalam Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat
Saat memilih kode KBLI 68200 perlu diperhatikan dengan benar dan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang berjalan. Karna kalau keliru menentukan Kode KBLI 68200, izin usaha tidak bisa diurus.
Memilih Badan Usaha atau Perorangan Untuk Menjalankan Bisnis Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak
Pengusaha bisa memutuskan akan memakai badan usaha atau nama perseorangan dalam menjalankan usahanya. Kedua pilihan tersebut punya keunggulan dan kekurangan sendiri-sendiri.
Tapi jika memutuskan menggunakan badan usaha, bisnis yang dijalankan menjadi naik kelas karna usaha akan berjalan memakai nama badan usaha. Dokumen perizinan, NPWP, atau akun bank memakai atas nama badan usaha. Laporan keuangan dilaksanakan terpisah antara pendiri dan usaha. Akibatnya, pengelolaan harta menjadi semakin jelas antara omset pemilik bisnis dengan harta usaha.
Pilihan badan usaha yang dapat dipakai salah satunya PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, dan badan usaha lainnya yang disesuaikan dengan persyaratan dan jenis usaha yang akan dijalankan.
Perlu diketahui juga kalau pemilik bisnis memutuskan menjalankan bisnis memakai atas nama perseorangan, maka transaksi keuangan, kewajiban pajak, dan perizinan yang didapat akan atas nama pribadi owner bisnis. Penyampaian pajak akan lebih sederhana, perizinan biasanya jugs lebih mudah, dan hak sepenuhnya ada pada owner.
Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Penuhi Kewajiban Pajak
Pajak adalah satu dari sekian banyak kewajiban yang semestinya dilaporkan oleh warga negara, termasuk didalamnya pengusaha. Bukti pemilik bisnis sudah terdaftar sebagai wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.
Pengajuan NPWP dapat diberikan kepada Kantor Pajak Pratama di kabupaten sesuai domisili bisnis atau lewat digital di aplikasi www.pajak.go.id
Dokumen ketika hendak mendaftarkan NPWP Pribadi adalah KTP dan Kartu Keluarga. Tapi jika mendaftar NPWP Badan Usaha perlu mengumpulkan SK/Akta Notaris, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mengurus NIB OSS Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas dan bukti kalau pemilik bisnis telah terdaftar di Kementerian Investasi. Kalau sudah memperoleh NIB, pemilik usaha dapat meneruskan dokumen izin operasional, perizinan komersial, ataupun izin lain tergantung resiko bidang usaha yang dijalankan.
Saat ini Nomor Induk Berusaha sudah berlaku juga jadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan juga tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi usaha.
NIB bisa diperoleh di Dinas PTSP atau secara daring pada aplikasi OSS RBA. Persyaratan permohonan NIB antaralain data owner usaha, modal bisnis, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} alamat usaha.
Ketika hendak memperoleh NIB, pemilik bisnis bisa registrasi melalui halaman Online Single Submission terlebih dahulu. Berikut prosedurnya:
- Log-in melalui situs OSS;
- Pilih jenis NIB yang akan diurus, bisa perseorangan, perseorangan dengan usaha mikro kecil, maupun non-perseorangan;
- Memasukkan form yang disediakan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} data KBLI;
- Cek kembali form serta rangkuman NIB;
- Mencetak File NIB.
Mengumpulkan Dokumen Persyaratan untuk Menerbitkan Sertifikat Standar Bagi Izin Usaha Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak
Sesudah NIB diperoleh, baik untuk usaha , maupun besar pasti akan diketahui klasifikasi usaha dalam tingkat resiko sesuai KBLI. Level risiko usaha ada tiga yaitu risiko rendah, risiko menengah, dan resiko tinggi. Jenis Klasifikasi inilah yang menjadi dasar apakah owner bisnis perlu mengurus izin usaha yang lain atau tidak.
Jika usaha mempunyai risiko rendah, biasanya NIB bisa digunakan untuk menjalankan operasional maupun izin komersial. Sebaliknya jika resiko usaha yang dijalankan termasuk bisnis risiko menengah atau resiko tinggi, diharuskan memiliki izin lain yang termasuk salah satunya merupakan Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar berfungsi untuk meninjau kesesuaian kegiatan usaha dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat standar juga berfungsi sebagai bentuk sahnya pelaku usaha ketika menjalankan kegiatan usaha yang sudah patuh dengan undang-undang.
Untuk memiliki sertifikat standar bagi usaha yang memiliki beresiko tinggi wajib memperoleh verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Pengurusan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari bisnis yang beroperasidijalankan.
Memperoleh Izin Tambahan yang Dibutuhkan Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak
Izin lain dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan skala ataupun media tertentu. Contoh jika usaha dijalankan melalui aplikasi digital, maka akan diwajibkan perizinan lainnya salah satunya dokumen Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dimohonkan ke Kominfo. Legalitas tambahan yang lain seperti sertifikat pendaftaran anggota Asosiasi perusahaan, Badan POM, Izin Edar, Halal MUI, Standar Nasional Indonesia atau ISO, dan Sertifikat tambahan lainnya.
Permohonan izin tambahan bisa dilakukan memakai Situs OSS yang langkahnya akan divalidasi oleh pemerintahan yang punya kewenangan.
Ingin mendaftar izin usaha Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak tapi masih bingung langkah dan syarat-syaratnya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha