Sah! – PT Perorangan adalah bentuk badan usaha yang memungkinkan individu mendirikan perusahaan tanpa perlu mitra atau pemegang saham lain. Dengan kemudahan pendiriannya, banyak pelaku usaha kecil dan menengah memilih PT Perorangan sebagai bentuk legalitas bisnisnya.
Namun, muncul pertanyaan, apakah gaji yang diberikan kepada karyawan di PT Perorangan harus sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR)?
1. Kewajiban PT Perorangan dalam Membayar Gaji
Menurut peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, setiap perusahaan—termasuk PT Perorangan—wajib memberikan upah kepada karyawan minimal sesuai dengan UMR atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di wilayah usaha tersebut. Ini berarti PT Perorangan tidak dibebaskan dari kewajiban untuk membayar gaji karyawan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
2. Dasar Hukum Pembayaran Gaji di PT Perorangan
Ketentuan mengenai upah pekerja diatur dalam:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pemberi kerja membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menyatakan bahwa pengusaha harus membayar pekerja paling sedikit sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, yang mengatur teknis pelaksanaan pengupahan, termasuk mekanisme penyesuaian UMR.
Dari peraturan-peraturan tersebut, jelas bahwa PT Perorangan harus tetap mengikuti kebijakan UMR, sebagaimana perusahaan berbadan hukum lainnya.
3. Konsekuensi Jika PT Perorangan Membayar Gaji di Bawah UMR
Jika PT Perorangan membayar gaji di bawah UMR, maka dapat menghadapi beberapa risiko, seperti:
- Sanksi administratif, berupa teguran hingga denda sesuai peraturan ketenagakerjaan.
- Sanksi hukum, jika pelanggaran berlanjut, dapat dikenakan hukuman pidana atau pencabutan izin usaha.
- Keluhan dari karyawan, yang dapat mengajukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan.
4. Solusi bagi PT Perorangan yang Belum Mampu Membayar UMR
Jika PT Perorangan merasa belum mampu membayar gaji sesuai UMR, ada beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan:
- Merekrut pekerja magang atau paruh waktu, yang umumnya tidak wajib menerima gaji sebesar UMR.
- Menyesuaikan jumlah karyawan dengan kemampuan keuangan perusahaan agar dapat membayar upah sesuai ketentuan.
- Menerapkan sistem insentif dan bonus, sehingga gaji pokok bisa lebih fleksibel dengan tambahan penghasilan dari kinerja.
- Mengajukan penangguhan UMR, meskipun opsi ini jarang disetujui pemerintah dan harus melalui proses yang ketat.
Kesimpulan
PT Perorangan tetap terikat dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayahnya. Jika memiliki karyawan, perusahaan wajib membayar gaji minimal sesuai dengan UMR. Agar tetap sesuai dengan regulasi, pemilik PT Perorangan harus merencanakan keuangan usaha dengan baik dan memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjamin.
Dengan memahami aturan ini, pemilik PT Perorangan dapat mengelola bisnisnya dengan lebih baik dan menghindari potensi pelanggaran hukum yang bisa merugikan di kemudian hari.
Sah! menyediakan layanan berupa pengurusan legalitas usaha serta pengurusan NIB. Konsultasikan bisnis anda sekarang dengan menghubungi WA 0851 7300 7406 atau dapat kunjungi laman Sah.co.id dan instagram @sahcoid
