Sah! – Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia melibatkan berbagai langkah formal yang harus diikuti dengan cermat, salah satunya adalah penentuan tanggal pendirian dalam akta notaris.
Tanggal pendirian yang tercantum dalam akta adalah salah satu elemen penting yang menunjukkan kapan secara resmi sebuah PT didirikan.
Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah: bisakah tanggal pendirian PT di akta dilakukan mundur atau diatur agar sesuai dengan tanggal tertentu yang diinginkan? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting untuk dipahami oleh para pendiri PT dan profesional hukum yang terlibat.
1. Pengertian Tanggal Pendirian PT
Tanggal pendirian PT adalah tanggal di mana akta pendirian PT ditandatangani oleh para pendiri dan disahkan oleh notaris. Tanggal ini menandakan awal dari eksistensi PT sebagai badan hukum yang sah di Indonesia.
Setelah akta pendirian ditandatangani, langkah selanjutnya adalah pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang juga akan mencatat tanggal tersebut sebagai tanggal resmi pendirian PT.
Tanggal pendirian ini penting karena menjadi acuan dalam berbagai aspek legalitas perusahaan, termasuk pengajuan izin usaha, pendaftaran pajak, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, tanggal ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Prinsip Dasar Penetapan Tanggal Pendirian
Dalam praktik hukum, tanggal yang tercantum dalam akta notaris, termasuk akta pendirian PT, harus mencerminkan realitas dari tindakan hukum yang dilakukan.
Artinya, tanggal penandatanganan akta harus sesuai dengan hari ketika para pihak benar-benar menandatangani dokumen tersebut di hadapan notaris.
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua peristiwa hukum yang dicatat dalam akta adalah benar terjadi pada tanggal yang disebutkan.
Ini termasuk memastikan bahwa penandatanganan akta pendirian PT dilakukan pada tanggal yang tertera dalam dokumen tersebut.
Dengan demikian, secara hukum, tidak diperbolehkan untuk menandatangani akta pada suatu tanggal, kemudian mencantumkan tanggal yang berbeda (mundur) dalam akta tersebut.
Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip keabsahan dokumen hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan.
3. Alasan Mengapa Tanggal Tidak Boleh Mundur
Ada beberapa alasan mengapa tanggal dalam akta pendirian PT tidak boleh dilakukan mundur:
- Keabsahan Hukum: Tanggal dalam akta notaris harus sesuai dengan kenyataan. Jika tanggal dalam akta tidak mencerminkan tanggal sebenarnya dari penandatanganan, maka keabsahan akta tersebut bisa dipertanyakan. Ini bisa berakibat pada batalnya akta tersebut di hadapan hukum, yang pada gilirannya membatalkan pendirian PT.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Tanggal yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat dianggap sebagai upaya untuk menyembunyikan fakta atau memanipulasi informasi. Ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tindakan hukum, terutama yang melibatkan badan hukum seperti PT.
- Potensi Sengketa Hukum: Jika di kemudian hari terjadi sengketa atau pemeriksaan oleh otoritas berwenang, tanggal yang tidak sesuai bisa menjadi dasar untuk mempersoalkan legalitas PT. Ini dapat merugikan perusahaan dan para pendirinya, terutama jika sengketa tersebut berujung pada pembatalan izin usaha atau tindakan hukum lainnya.
- Kepatuhan terhadap Peraturan: Tanggal mundur dalam akta juga melanggar peraturan yang mengatur profesi notaris dan pembuatan akta otentik. Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta dengan tanggal yang tidak sesuai bisa dikenakan sanksi disipliner, termasuk pencabutan izin praktek.
4. Alternatif Solusi Jika Ingin Mengatur Tanggal Pendirian
Meskipun tanggal pendirian PT dalam akta tidak dapat dimundurkan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan jika pendiri PT ingin agar tanggal pendirian sesuai dengan tanggal tertentu:
- Perencanaan Lebih Awal: Jika ada keinginan untuk mendirikan PT pada tanggal tertentu, maka seluruh persiapan dokumen dan proses harus dilakukan lebih awal. Ini termasuk persiapan dokumen legal, pengaturan waktu dengan notaris, dan semua hal yang berkaitan dengan persyaratan pendirian PT.
- Penggunaan Tanggal Pendaftaran: Setelah akta pendirian ditandatangani, proses berikutnya adalah pendaftaran PT di Kemenkumham. Tanggal pengesahan oleh Kemenkumham juga menjadi tanggal resmi PT, dan dalam beberapa kasus, tanggal ini dapat disesuaikan dengan jadwal operasional perusahaan. Namun, ini tetap tidak dapat mengubah fakta bahwa tanggal pendirian dalam akta adalah tanggal penandatanganan akta tersebut.
- Penundaan Penandatanganan: Jika tanggal tertentu dianggap penting, pendiri PT bisa menunda penandatanganan akta hingga tanggal tersebut tiba. Ini adalah cara yang sah untuk memastikan bahwa tanggal pendirian sesuai dengan keinginan tanpa melanggar ketentuan hukum.
5. Risiko Hukum Jika Tanggal Dilakukan Mundur
Jika, dalam praktiknya, pendiri PT tetap memaksakan untuk mencantumkan tanggal mundur dalam akta, beberapa risiko hukum serius bisa terjadi:
- Pembatalan Akta: Akta pendirian yang mencantumkan tanggal mundur dapat dianggap tidak sah oleh pengadilan jika sengketa hukum terjadi. Ini bisa mengakibatkan pembatalan akta dan status PT sebagai badan hukum menjadi tidak jelas.
- Sanksi terhadap Notaris: Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta dengan tanggal mundur dapat dikenakan sanksi, termasuk pencabutan izin praktek dan tindakan hukum lainnya. Hal ini juga dapat merusak reputasi notaris dan berdampak pada klien-klien lainnya.
- Kesulitan dalam Transaksi Bisnis: PT yang didirikan dengan akta bermasalah mungkin akan menghadapi kesulitan dalam melakukan transaksi bisnis, termasuk kesulitan dalam membuka rekening bank, mendapatkan izin usaha, dan berurusan dengan pihak ketiga.
6. Kasus-Kasus Khusus dan Pengecualian
Ada beberapa situasi di mana tanggal mundur mungkin diperbolehkan dalam konteks yang berbeda, namun ini tidak berlaku untuk akta pendirian PT.
Misalnya, dalam beberapa transaksi keuangan atau perjanjian kontrak, para pihak dapat menyepakati tanggal efektif tertentu yang berbeda dengan tanggal penandatanganan.
Namun, ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan mempertimbangkan semua aspek legal yang terlibat.
Namun, untuk pendirian PT, tidak ada pengecualian yang memperbolehkan tanggal dalam akta dilakukan mundur.
Ketentuan ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga integritas proses hukum dan mencegah penyalahgunaan dalam pendirian badan hukum.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggal pendirian PT dalam akta tidak dapat dilakukan mundur.
Tanggal yang tercantum harus sesuai dengan tanggal sebenarnya ketika akta tersebut ditandatangani oleh para pendiri dan notaris.
Melanggar ketentuan ini tidak hanya dapat menyebabkan akta dianggap tidak sah, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai masalah hukum di kemudian hari.
Oleh karena itu, penting bagi pendiri PT dan profesional hukum yang terlibat untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan memastikan bahwa seluruh proses pendirian PT dilakukan dengan benar dan transparan.
Dengan perencanaan yang baik dan konsultasi yang tepat, proses pendirian PT dapat berjalan lancar tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.
Kunjungi laman sah.co.id dan instagram @sahcoid untuk informasi menarik lainnya.
Jika membutuhkan konsultasi legalitas bisa klik tombol WhatsApp di kanan bawah atau melalui 0851 7300 7406
