Izin usaha Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya menjadi salah satu surat yang perlu dimiliki oleh pengusaha Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya sehingga usaha dapat berjalan tanpa hambatan. Kadangkala pengusaha hanya fokus mencari keuntungan sampai melupakan izin usaha Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.
Kenyataannya kalau usaha telah mendapat izin, ada banyak manfaat yang bisa didapat. Mulai dari menambah jumlah pendapatan bahkan terhindar dari sejumlah hal yang merugikan bisnis di kemudian hari.
Omset bisnis bisa bertambah disebabkan setelah membuat izin, pemilik usaha bisa mengakses pasar yang lebih beragam. Satu diantaranya adalah bisa kerjasama dengan perusahaan lain, atau mendapatkan pelanggan baru melalui tender yang sedang dilakukan institusi swasta ataupun pemerintah. Pemilik usaha juga bisa mendapat akses pasar negara lain, menjalankan kegiatan expor impor, atau melakukan kerjasama dengan Pemilik usaha seluruh dunia.
Tapi kalau Pebisnis enggan mengurus izin usaha Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, terdapat beberapa resiko yang bisa mengancam berjalannya usaha. Salah satunya usaha yang sudah beroperasi akan dikategorikan sebagai usaha yang ilegal. Akibatnya bisnis dapat diberi peringatan, disidak oleh pihak berwajib, barang atau aset bisnis disita, atau bisa diberi sanksi baik perdata maupun penjara.
Terus apa yang harus dilakukan agar usaha Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya bisa memiliki izin dan diberikan perlindungan oleh pemerintah?
Dibawah ini prosedur dalam menyiapkan izin usaha Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.
Mencari Tahu Izin Apa Saja yang Dibutuhkan Buat Melakukan Usaha Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
Sekarang ini pemerintah telah memberi kemudahan pengurusan izin usaha Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya menggunakan Online Single Submission (OSS) RBA. Kalau sebelumnya mengurus izin usaha menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka sekarang izin usaha dirubah oleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB wajib hukumnya digunakan bagi masing-masing Pebisnis karena fungsinya sebagai pengenal dari Pemilik usaha.
Selain NIB, izin yang wajib dimiliki oleh Pemilik bisnis Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), dan juga Izin lain menyesuaikan resiko serta usaha yang dijalankan. Jika hendak memiliki perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pemilik bisnis bisa mendaftarkan merek dagang melalui Dirjen HKI disesuaikan kategori produk atau jasa yang ada.
Memilih KBLI yang Cocok Bagi Usaha Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) digunakan sebagai kode klasifikasi yang disiapkan Badan Pusat Statistik untuk mempermudah Pengusaha saat menentukan bidang usaha yang telah dijalankan. Setiap Pemilik usaha wajib memasukkan kode KBLI sesuai dengan bidang usaha yang akan berjalan.
Kode KBLI tersusun atas 5 buah angka yang mempunyai informasi maksud, tujuan, dan bidang usaha. Kode KBLI untuk usaha Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya adalah 37021.
Usaha dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
Dalam memasukkan kode KBLI 37021 harus diperhatikan dengan benar dan disesuaikan dengan jenis usaha yang sedang berjalan. Karna jika salah memasukkan Kode KBLI 37021, izin usaha tidak bisa dilanjutkan.
Memilih Badan Usaha atau Pribadi Ketika Menjalankan Bisnis Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
Pebisnis bisa menentukan akan memakai badan usaha ataupun atas nama perseorangan dalam menjalankan usahanya. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri.
Akan tetapi jika menggunakan badan usaha, bisnis menjadi lebih kredibel karena bisnis akan beroperasi atas nama badan usaha. Dokumen perizinan, pajak, maupun akun bank akan dibuat identitas badan usaha. Laporan keuangan dilakukan tersendiri antara pendiri dan bisnis. Sehingga kepemilikan keuangan jadi lebih jelas antara penghasilan owner dengan harta bisnis.
Di Indonesia badan usaha yang bisa digunakan diantaranya PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, serta badan usaha lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan dan jenis usaha yang beroperasi.
Perlu diketahui juga kalau pengusaha memilih menjalankan usaha memakai atas nama perseorangan, maka transaksi keuangan, NPWP, serta izin usaha yang didapat akan atas nama pribadi pebisnis. Penyampaian pajak jadi lebih simpel, perizinan biasanya jugs lebih simpel, dan kepemilikan sepenuhnya ada pada pemilik bisnis.
Membuat NPWP untuk Penuhi Kewajiban Pajak
Pajak menjadi salah satu kewajiban yang perlu disampaikan oleh warga negara, termasuk didalamnya pemilik bisnis. Bukti owner bisnis telah tercatat sebagai wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.
Registrasi NPWP dapat dilakukan lewat Kantor Pajak di wilayah sesuai tempat tinggal usaha atau lewat online di aplikasi www.pajak.go.id
Syarat Dokumen saat mau mendaftarkan NPWP Pribadi antara lain KTP dan Kartu Keluarga. Sementara jika membuat NPWP Badan mesti mengumpulkan SK/Dokumen Akta Pendirian, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mendaftarkan Nomor Induk Berusaha Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan bukti bahwa owner bisnis sudah resmi terdaftar di BKPM. Kalau sudah mempunyai NIB, pengusaha dapat meneruskan surat izin operasional, surat izin komersial, maupun izin lainnya sesuai resiko jenis bisnis yang beroperasi.
Pada saat ini Nomor Induk Berusaha sudah berlaku jadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan juga tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi badan usaha.
NIB dapat diperoleh di Dinas PTSP atau secara daring melalui website Online Single Submission. Persyaratan pengurusan Nomor Induk Berusaha adalah identitas pengusaha, modal usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} domisili usaha.
Ketika hendak memperoleh Nomor Induk Berusaha, pemilik bisnis bisa mendaftar melalui halaman Online Single Submission terlebih dahulu. Di bawah ini merupakah tahapannya:
- Masuk melalui website OSS;
- Pilih jenis NIB yang akan diurus, bisa perorangan, perorangan baik dengan usaha mikro kecil, atau non-perseorangan;
- Melengkapi data-data yang dibutuhkan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} data-data KBLI;
- Mengecek kembali data-data serta preview NIB;
- Mencetak NIB.
Melampirkan Persyaratan untuk Memperoleh Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
Sesudah NIB tersedia, baik untuk usaha UMK, atau non UMK pastinya akan diketahui klasifikasi usaha ke dalam tingkat resiko sesuai KBLI. Tingkat resiko usaha ada tiga yaitu resiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Kategori ini yang dijadikan dasar apakah pengusaha perlu membuat izin usaha lainnya atau tidak.
Ketika usaha mempunyai resiko rendah, umumnya Nomor Induk Berusaha dapat berfungsi untuk menjalankan operasional maupun izin komersial. Sebaliknya jika resiko bisnis yang akan dijalankan adalah usaha risiko menengah atau resiko tinggi, wajib memiliki perizinan lain yang salah satunya merupakan Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar berguna untuk meninjau kecocokan pelaku usaha dengan syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sertifikat standar juga digunakan sebagai bentuk sahnya pelaku usaha saat melaksanakan kegiatan bisnis yang telah sesuai dengan prosedur.
Untuk mendapatkan sertifikat standar bagi usaha yang memiliki beresiko tinggi perlu mendapatkan verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Pengurusan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari usaha yang berjalan.
Mengurus Izin Tambahan yang Diperlukan Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
Perizinan tambahan dibutuhkan untuk berjalannya kegiatan bisnis dengan skala ataupun media tertentu. Diantaranya jika bisnis dijalankan menggunakan media online, maka diharuskan perizinan lain yaitu sertifikat Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang bisa didaftarkan ke Kominfo. Izin tambahan lainnya seperti sertifikat Asosiasi Profesi, BPOM, Izin Edar, Sertifikat Halal, Standar Nasional Indonesia atau ISO, dan Dokumen tambahan lainnya.
Permohonan izin tambahan dapat dilaksanakan memakai Website Online Single Submission yang selanjutnya akan diverifikasi oleh lembaga yang berwenang.
Ingin mendaftar izin usaha Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya tapi masih bingung prosedur dan syaratnya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha
