Izin usaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi merupakan salah satu bagian syarat yang perlu disiapkan oleh pengusaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi sehingga usaha dapat jberjalan lancar. Seringkali pemilik bisnis cuma mencari laba sampai melupakan izin usaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi.
Sementara itu jika bisnis telah mendapat izin, ada banyak keuntungan yang bisa diterima. Mulai dari memperbanyak jumlah laba bahkan lolos dari masalah yang akan merugikan usaha di kemudian hari.
Laba usaha dapat naik disebabkan setelah mengurus izin, pemilik bisnis bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Satu diantaranya adalah dapat bekerjasama dengan perusahaan lainnya, maupun mendapatkan pasar baru melalui pengadaan yang dilakukan lembaga swasta atau pemerintah. Pengusaha bisa juga mengembangkan usaha ke pasar internasional, melakukan bisnis ekspor impor, ataupun menjalin kerjasama dengan Pebisnis seluruh dunia.
Tetapi jika Pengusaha tidak memiliki izin usaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi, ada banyak resiko yang bisa mengganggu operasional bisnis. Salah satunya usaha yang sudah beroperasi bisa digolongkan sebagai usaha yang tidak taat aturan. Resikonya usaha dapat diberi peringatan, dibekukan oleh pemerintah, barang atau aset bisnis disita, ataupun bisa diberi sanksi baik perdata maupun pidana.
Lalu apa yang harus disiapkan supaya usaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi dapat memiliki izin dan diberi perlindungan oleh pemerintah?
Berikut adalah cara dalam memiliki izin usaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi.
Mempelajari Izin Apa Saja yang Harus Disiapkan Buat Melakukan Usaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi
Sekarang pemerintah telah memberikan kemudahan kepengurusan izin usaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi menggunakan Online Single Submission (OSS) RBA. Jika dulu mengurus izin usaha memakai Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka sekarang izin usaha tergantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB harus dimiliki bagi setiap Pemilik bisnis karena dijadikan sebagai bukti dari Pengusaha.
Legalitas lain yang wajib disiapkan oleh Pengusaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), dan juga Izin lainnya sesuai dengan resiko serta bidang usaha. Jika hendak mempunyai perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pebisnis bisa mengajukan pendaftaran merek dagang ke Ditjen Kekayaan Intelektual tergantung kategori barang atau jasa yang dijalankan.
Menetapkan KBLI yang Sesuai Bagi Usaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) digunakan sebagai kode klasifikasi yang disiapkan oleh BPS untuk mempermudah Pengusaha ketika menentukan kegiatan usaha yang telah berjalan. Semua Pemilik usaha harus mencantumkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang sudah dijalankan.
Kode KBLI disusun atas lima digit angka yang memiliki informasi maksud, tujuan, dan kegiatan usaha. Kode KBLI bagi usaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi memakai kode 71102.
Kegiatan usaha di dalam Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan
Saat memilih kode KBLI 71102 perlu memperhatikan dengan benar dan sesuai dengan jenis usaha yang telah berjalan. Karna kalau keliru memasukkan Kode KBLI 71102, izin usaha tidak bisa digunakan.
Menentukan Badan Usaha atau Pribadi Untuk Menjalankan Usaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi
Pengusaha bisa menentukan hendak menggunakan badan usaha maupun nama pribadi dalam menjalankan bisnisnya. Keduanya punya kelebihan dan kerugian masing-masing.
Tapi jika menggunakan badan usaha, bisnis yang dijalankan akan lebih dipercaya karena usaha akan berjalan memakai nama badan usaha. Dokumen perizinan, NPWP, ataupun rekening bank menggunakan identitas badan usaha. Pembukuan keuangan dijadikan tersendiri antara pemilik dan usaha. Akibatnya, pengelolaan harta menjadi lebih transparan antara kekayaan pemilik usaha dengan harta usaha.
Pilihan badan usaha yang bisa digunakan contohnya PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, dan badan usaha lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis bisnis yang akan berjalan.
Sebaliknya kalau owner usaha memilih menjalankan kegiatan usaha memakai nama pribadi, maka laporan transaksi, perpajakan, dan izin usaha yang diperoleh menjadi atas nama pribadi pemilik bisnis. Aturan pajak jadi lebih simpel, proses perizinan biasanya jugs lebih simpel, serta kepemilikan 100% ada pada owner.
Mengurus NPWP untuk Memenuhi Kewajiban Pajak
Pajak adalah satu dari sekian banyak kewajiban yang musti disampaikan oleh WNI, termasuk didalamnya pebisnis. Bukti pemilik bisnis sudah tercatat sebagai wajib pajak adalah NPWP.
Registrasi NPWP dapat diajukan melalui Kantor Pajak di daerah sesuai lokasi usaha atau melalui digital di situs www.pajak.go.id
Syarat Dokumen saat mau mengajukan NPWP Pribadi yaitu KTP dan Kartu Keluarga. Akan tetapi jika membuat NPWP Badan perlu mengumpulkan Surat Keterangan/Akta Notaris, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mendaftarkan NIB Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan bukti kalau owner bisnis telah terdaftar resmi di lembaga OSS. Jika sudah mempunyai NIB, owner usaha sudah bisa mengurus pendaftaran perizinan operasional, surat izin komersial, maupun perizinan lain sesuai resiko jenis bisnis yang dijalankan.
Pada saat ini NIB sudah berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, serta tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi usaha.
NIB dapat didaftarkan di Dinas PTSP atau secara digital lewat sistem Online Single Submission. Dokumen Persyaratan pengajuan NIB antara lain profil owner bisnis, modal usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} lokasi usaha.
Ketika mau memperoleh Nomor Induk Berusaha, pebisnis harus membuat akun di laman Online Single Submission dahulu. Berikut ini tahap-tahapannya:
- Daftar pada sistem OSS;
- Memilih jenis NIB yang hendak didaftarkan, bisa perorangan, perseorangan menggunakan usaha mikro kecil, atau non perseorangan;
- Memasukkan form yang disediakan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} formulir KBLI;
- Mengcek formulir serta review NIB;
- Cetak Dokumen NIB.
Mengurus Dokumen Syarat untuk Memverifikasi Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi
Setelah NIB diperoleh, baik itu usaha UMK, ataupun non-UMK pastinya akan turut serta mengklasifikasikan usaha ke dalam tingkat resiko tertentu. Level risiko usaha ada tiga antaralain resiko rendah, risiko menengah, dan resiko tinggi. Kategori inilah yang menentukan apakah pemilik usaha perlu menambah izin usaha yang lain atau tidak.
Saat usaha memiliki resiko rendah, umumnya Nomor Induk Berusaha berfungsi juga untuk menjalankan operasional maupun perizinan komersial. Namun jika risiko usaha yang berjalan dikategorikan sebagai bisnis risiko menengah dan risiko tinggi, diperlukan izin tambahan yang termasuk didalamnya merupakan Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar difungsikan untuk tolak ukur kecocokan pelaku usaha dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Sertifikat standar juga berguna sebagai bentuk sahnya pelaku usaha ketika mengoperasikan kegiatan bisnis yang telah patuh dengan aturan.
Untuk memperoleh sertifikat standar bagi usaha yang beresiko tinggi perlu mendapat verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Penerbitan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari usaha yang beroperasidijalankan.
Mendaftar Izin Tambahan yang Dibutuhkan Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi
Izin lainnya diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan skala atau media tertentu. Diantaranya jika bisnis menggunakan media online, maka diwajibkan izin lainnya antaralain sertifikat Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dimohonkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perizinan tambahan lainnya seperti kartu anggota Asosiasi, Badan POM, Izin Edar, Sertifikat Halal, Standar Nasional Indonesia atau ISO, dan Dokumen tambahan lain.
Permohonan izin tambahan bisa dilakukan melalui Platform OSS yang prosedurnya akan diputuskan oleh pihak yang berwenang.
Hendak mendapatkan izin usaha Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi tapi masih bingung prosedur dan syarat-syaratnya? Konsultasikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha
