Izin usaha Perpustakaan Dan Arsip Swasta jadi salah satu bagian surat yang penting disiapkan oleh pebisnis Perpustakaan Dan Arsip Swasta sehingga bisnis dapat berjalan tanpa gangguan. Kadangkala pemilik bisnis cuma memikirkan mencari profit sampai terlena mengurus izin usaha Perpustakaan Dan Arsip Swasta.
Sedangkan jika usaha telah mendapatkan izin, ada beberapa keuntungan yang bisa diterima. Mulai dengan memperbanyak banyaknya laba sampai terlepas dari sejumlah hal yang bisa merugikan bisnis di kemudian hari.
Pendapatan usaha dapat meningkat disebabkan setelah mengurus izin, pemilik bisnis dapat akses pasar yang lebih beragam. Salah satunya adalah dapat kerjasama dengan perusahaan lainnya, maupun memperoleh pasar baru melalui pengadaan yang sedang dilakukan lembaga swasta maupun pemerintah. Pebisnis dapat juga mengembangkan usaha ke pasar internasional, menjalankan usaha export import, maupun menjalankan kerjasama dengan Pemilik usaha seluruh dunia.
Akan tetapi jika Pemilik bisnis abai terhadap izin usaha Perpustakaan Dan Arsip Swasta, terdapat banyak resiko yang bisa menghambat keberlangsungan usaha. Antaralain usaha yang sudah beroperasi akan digolongkan sebagai usaha ilegal. Akibatnya usaha bisa diberi tuntutan, dibekukan oleh pemda, barang atau aset bisnis disita, atau bisa diberikan sanksi baik denda maupun pidana.
Lantas bagaimana biar usaha Perpustakaan Dan Arsip Swasta bisa memiliki izin dan mendapat perlindungan dari pemerintah?
Berikut adalah tahap dalam memiliki izin usaha Perpustakaan Dan Arsip Swasta.
Pelajari Izin Apa Saja yang Perlu Diurus Buat Melakukan Usaha Perpustakaan Dan Arsip Swasta
Saat ini pemerintah sudah mempermudah kepengurusan izin usaha Perpustakaan Dan Arsip Swasta melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Kalau sebelumnya mengurus izin usaha dibutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka untuk saat ini izin usaha digantikan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB perlu dimiliki bagi masing-masing Pengusaha karna digunakan sebagai pengenal dari Pengusaha.
Selain NIB, izin yang perlu dimiliki oleh Pemilik bisnis Perpustakaan Dan Arsip Swasta adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), dan Izin lain sesuai dengan resiko dan usaha yang dijalankan. Kalau mau mempunyai perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pebisnis bisa melakukan pendaftaran merek dagang kepada Dirjen HKI sesuai jenis produk atau jasa yang dimiliki.
Menetapkan KBLI yang Cocok Bagi Usaha Perpustakaan Dan Arsip Swasta
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) digunakan sebagai kode klasifikasi yang disusun oleh BPS untuk acuan Pemilik usaha dalam menentukan kegiatan usaha yang sudah berjalan. Semua Pebisnis perlu memasukkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang telah dijalankan.
Kode KBLI tersusun dari lima buah angka yang memuat informasi maksud, tujuan, serta kategori usaha. Kode KBLI bagi usaha Perpustakaan Dan Arsip Swasta kodenya adalah 91012.
Jenis Kegiatan dalam Kelompok ini mencakup kegiatan perpustakaan dan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh swasta.
Saat pemilihan kode KBLI 91012 perlu mempertimbangkan dengan benar dan sesuai dengan usaha yang sedang berjalan. Karna kalau salah memilih Kode KBLI 91012, izin usaha tidak bisa berjalan.
Menentukan Badan Usaha atau Perseorangan Dalam Menjalankan Usaha Perpustakaan Dan Arsip Swasta
Pemilik usaha bisa memilih hendak memakai badan usaha atau atas nama perorangan dalam menjalankan usahanya. Kedua pilihan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri.
Namun, kalau memutuskan menggunakan badan usaha, usaha menjadi lebih dipercaya karna bisnis akan beroperasi memakai nama badan usaha. Dokumen perizinan, NPWP, ataupun akun bank menggunakan identitas badan usaha. Transaksi keuangan dilaksanakan terpisah antara owner dan bisnis. Jadi, kepemilikan keuangan jadi lebih jelas antara harta owner dan harta bisnis.
Pilihan badan usaha yang dapat dipakai adalah PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, dan badan usaha lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan dan kategori usaha yang akan dijalankan.
Tapi jika pengusaha memilih menjalankan kegiatan usaha menggunakan identitas perorangan, maka transaksi keuangan, kewajiban pajak, serta izin usaha yang diperoleh menjadi atas nama pribadi owner bisnis. Pengurusan pajak jadi lebih mudah, proses perizinan biasanya jugs lebih sederhana, dan hak seutuhnya berada di pengusaha.
Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Penuhi Kewajiban Pajak
Pajak adalah satu dari banyaknya kewajiban yang semestinya dipenuhi oleh warga negara, termasuk pebisnis. Bukti pengusaha telah resmi tercatat menjadi wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.
Permohonan NPWP dapat dilakukan lewat KPP di daerah sesuai alamat usaha atau lewat online di website www.pajak.go.id
Syarat Dokumen saat mau membuat NPWP Pribadi yaitu KTP dan Kartu Keluarga. Tapi jika mendaftarkan NPWP Badan Usaha harus mengumpulkan SK/Akta Notaris, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mendaftarkan NIB Perpustakaan Dan Arsip Swasta
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan bukti kalau pengusaha telah resmi terdaftar di lembaga OSS. Ketika sudah memiliki NIB, pebisnis bisa mengajukan pendaftaran izin operasional, izin komersial, ataupun izin lainnya tergantung resiko bidang usaha yang akan dijalankan.
Pada saat ini NIB sudah berlaku juga jadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, dan tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi badan usaha.
NIB dapat didapatkan di Dinas PTSP atau secara online di situs OSS. Persyaratan permohonan NIB adalah data pengusaha, modal usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} alamat usaha.
Untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha, pengusaha wajib registrasi pada laman Online Single Submission dahulu. Berikut langkah-langkahnya:
- Masuk melalui sistem OSS;
- Memilih kategori NIB yang hendak didaftarkan, bisa perseorangan, perorangan dengan usaha mikro kecil, atau badan usaha;
- Memasukkan form yang diminta;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} data KBLI;
- Mengcek formulir dan rangkuman NIB;
- Download Surat NIB.
Melampirkan Dokumen Persyaratan untuk Memperoleh Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Perpustakaan Dan Arsip Swasta
Ketika NIB diperoleh, baik untuk usaha mikro, kecil, menengah, atau besar pastinya akan diketahui kategori usaha dalam tingkat resiko tertentu. Tingkatan resiko usaha ada tiga antara lain resiko rendah, risiko menengah, serta risiko tinggi. Jenis Klasifikasi ini yang dijadikan pertimbangan apakah pemilik usaha perlu mengajukan perizinan usaha lainnya atau tidak.
Saat usaha mempunyai resiko rendah, biasanya Nomor Induk Berusaha dapat berfungsi untuk perizinan operasional atau izin komersial. Akan tetapi bila risiko bisnis yang akan dijalankan merupakan bisnis resiko menengah dan resiko tinggi, harus mempunyai izin lain yang termasuk salah satunya merupakan Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar berguna untuk menjadi tolak ukur kesesuaian pelaku usaha dengan standar yang telah diatur oleh lembaga. Sertifikat standar juga berfungsi sebagai bentuk legalitas pelaku usaha ketika melaksanakan kegiatan usaha yang telah taat dengan undang-undang.
Untuk memiliki sertifikat standar bagi usaha yang beresiko tinggi perlu memperoleh verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Penerbitan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari bisnis yang berjalan.
Mendapatkan Izin Tambahan yang Dibutuhkan Perpustakaan Dan Arsip Swasta
Perizinan lainnya diperlukan untuk berjalannya kegiatan usaha dengan skala ataupun media tertentu. Contohnya kalau usaha dijalankan menggunakan platform daring, maka dibutuhkan izin lainnya salah satunya sertifikat Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) dari Kementerian Kominfo. Legalitas tambahan lainnya seperti bukti anggota Asosiasi perusahaan, Badan POM, Izin Edar, Halal MUI, Sertifikat SNI atau ISO, dan Sertifikat tambahan lain.
Pengurusan perizinan tambahan bisa dijalankan lewat Situs Lembaha OSS yang nantinya akan disetujui oleh pemerintahan yang punya kewenangan.
Mau mendapatkan izin usaha Perpustakaan Dan Arsip Swasta tapi masih bingung prosedur dan syarat-syaratnya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha