Izin usaha Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan menjadi salah satu bagian surat yang perlu disiapkan oleh pebisnis Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan sehingga usaha dapat berjalan tanpa gangguan. Seringkali pengusaha berfokus mencari laba sampai terlena mengurus izin usaha Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan.
Sedangkan kalau usaha telah mendapat izin, terdapat beberapa keuntungan yang bisa didapat. Mulai dari menambah banyaknya pendapatan bahkan terbebas dari sejumlah hal yang bisa merugikan bisnis di kemudian hari.
Penghasilan usaha bisa meningkat karna sesudah memiliki izin, pemilik bisnis dapat memperoleh pelanggan yang luas. Diantaranya adalah bisa kerjasama dengan pelaku usaha lainnya, atau mendapatkan peluang baru lewat tender yang sedang dilakukan lembaga swasta maupun pemerintah. Pengusaha dapat juga mendapat akses pasar seluruh dunia, menjalankan kegiatan ekspor impor, sampai menjalin kerjasama dengan Pebisnis seluruh dunia.
Akan tetapi kalau Pebisnis abai akan izin usaha Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, terdapat beberapa resiko yang bisa mengganggu operasional bisnis. Antaralain usaha yang sudah dijalankan bisa saja dikategorikan sebagai bisnis ilegal. Resikonya bisnis dapat diberi peringatan, dibekukan oleh pemerintah, barang atau aset usaha disita, ataupun dapat diberi penalti baik perdata maupun pidana.
Terus bagaimana supaya usaha Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan bisa memiliki izin dan mendapat perlindungan dari pemerintah?
Berikut adalah tahap dalam mendapat izin usaha Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan.
Mempelajari Izin Apa Saja yang Harus Diurus Untuk Melakukan Usaha Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
Sekarang ini pemerintah sudah memberikan kemudahan pengurusan izin usaha Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan lewat Online Single Submission (OSS) yang berbasis resiko. Jika sebelumnya pengurusan izin usaha memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka sekarang izin usaha diganti menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB perlu diperoleh bagi setiap Pemilik bisnis karna dijadikan sebagai identitas dari Pemilik usaha.
Selain NIB, izin yang wajib dimiliki oleh Pebisnis Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), dan juga Izin lainnya sesuai dengan resiko dan kegiatan usaha. Kalau mau mendapatkan perlindungan hukum dari produk atau jasa, Pemilik bisnis dapat mengajukan pendaftaran merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tergantung kategori produk atau jasa yang ada.
Menentukan KBLI yang Cocok Untuk Usaha Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (Kode) adalah kode klasifikasi yang disiapkan BPS untuk acuan Pengusaha ketika menentukan kegiatan usaha yang sudah dijalankan. Setiap Pemilik bisnis perlu memasukkan kode KBLI sesuai dengan bidang usaha yang sudah berjalan.
Kode KBLI terdiri dari 5 buah angka yang mempunyai informasi maksud, tujuan, serta kegiatan usaha. Kode KBLI bagi usaha Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan memakai kode 81210.
Usaha di Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gorden dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000.
Saat menentukan kode KBLI 81210 perlu memastikan dengan benar dan disesuaikan dengan jenis usaha yang akan berjalan. Karna jika keliru memakai Kode KBLI 81210, izin usaha tidak bisa digunakan.
Mendirikan Badan Usaha atau Perseorangan Ketika Menjalankan Usaha Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
Pengusaha bisa memilih akan memakai badan usaha atau nama perorangan dalam menjalankan bisnisnya. Kedua hal tersebut punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri.
Namun, kalau memutuskan memakai badan usaha, usaha akan lebih terpercaya karna bisnis akan beroperasi memakai nama badan usaha. Dokumen izin, kewajiban pajak, maupun akun bank menggunakan nama badan usaha. Pembukuan keuangan menjadi terpisah antara owner dan bisnis. Sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan antara kekayaan pemilik usaha dan harta usaha.
Beberapa badan usaha yang bisa dipakai antaralain PT, CV, Yayasan, Firma, UD, Koperasi, serta badan usaha lainnya yang disesuaikan dengan persyaratan dan jenis usaha yang beroperasi.
Namun jika owner bisnis memutuskan menjalankan usaha menggunakan nama perseorangan, maka laporan keuangan, NPWP, dan legalitas yang didapatkan menjadi atas nama pribadi pemilik bisnis. Laporan pajak jadi lebih sederhana, proses perizinan biasanya jugs lebih mudah, dan hak sepenuhnya berada pada owner.
Membuat NPWP untuk Memenuhi Kewajiban Pajak
Pajak adalah salah satu bagian kewajiban yang perlu dipenuhi oleh WNI, termasuk didalamnya owner bisnis. Bukti pemilik bisnis sudah resmi terdaftar sebagai wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.
Permohonan NPWP dapat diberikan melalui Kantor Pajak di kota sesuai domisili bisnis atau melalui online di aplikasi www.pajak.go.id
Dokumen ketika hendak membuat NPWP Pribadi antara lain KTP dan Kartu Keluarga. Tapi jika mendaftar NPWP Badan perlu menyerahkan SK Kemenkumham/Akta Badan Usaha, KTP dan NPWP ketua atau direktur.
Mendaftarkan Nomor Induk Berusaha Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas dan bukti jika pemilik usaha sudah resmi terdaftar di BKPM. Ketika sudah memperoleh NIB, pemilik bisnis dapat mengajukan surat izin operasional, dokumen izin komersial, ataupun perizinan lainnya sesuai resiko bidang usaha yang beroperasi.
Pada saat ini Nomor Induk Berusaha sudah berlaku jadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, serta tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi badan usaha.
NIB bisa didaftarkan melalui Dinas PTSP atau secara daring pada situs OSS RBA. Persyaratan pengajuan NIB antaralain identitas owner usaha, modal usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Klasifikasi Usaha (KBLI), {serta||dan} domisili usaha.
Ketika mau mendapatkan Nomor Induk Berusaha, pemilik bisnis bisa registrasi melalui halaman OSS terlebih dahulu. Di bawah ini merupakah prosedurnya:
- Mendaftar pada situs OSS;
- Pilih kategori NIB yang akan diurus, bisa perseorangan, perseorangan baik dengan Non Mikro Kecil, atau non perorangan;
- Memasukkan form yang disediakan;
- Memasukkan|Mengisi|Melengkapi} isian data KBLI;
- Mengcek data serta preview NIB;
- Mencetak NIB.
Mengumpulkan Persyaratan untuk Memperoleh Sertifikat Standar Untuk Izin Usaha Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
Saat NIB diperoleh, baik untuk usaha , ataupun non-UMK pasti akan diketahui klasifikasi usaha ke dalam tingkat resiko tertentu. Tingkat risiko usaha ada tiga antaralain resiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Klasifikasi tersebut yang dijadikan pertimbangan apakah pemilik usaha perlu mendapatkan izin usaha lainnya atau tidak.
Ketika usaha mempunyai resiko rendah, umumnya Nomor Induk Berusaha dapat berfungsi untuk menjalankan operasional ataupun izin komersial. Sedangkan bila resiko bisnis yang dijalankan dikategorikan usaha resiko menengah dan risiko tinggi, wajib mempunyai izin lain yang salah satunya merupakan Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar digunakan untuk menilai kesesuaian kegiatan usaha dengan aturan yang telah diatur oleh lembaga. Sertifikat standar juga berguna sebagai dokumen sahnya pelaku usaha saat menjalankan kegiatan bisnis yang telah sesuai dengan undang-undang.
Untuk memiliki sertifikat standar bagi usaha yang memiliki beresiko tinggi perlu mendapatkan verifikasi dari Kementerian/lembaga; Perangkat daerah provinsi; Perangkat daerah kabupaten/kota; Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau Badan Pengusahaan KPBPB. Permohonan Sertifikat Standar dilakukan secara terpisah tergantung kebutuhan dari bisnis yang berjalan.
Memperoleh Izin Tambahan yang Dibutuhkan Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
Izin tambahan diperlukan untuk berjalannya kegiatan bisnis dengan skala ataupun media tertentu. Misalnya kalau usaha menggunakan media digital, maka diperlukan izin lainnya antaralain sertifikat Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) yang dimohonkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Legalitas tambahan lain seperti bukti pendaftaran anggota Asosiasi perusahaan, BPOM, Izin Edar, Halal MUI, Sertifikat SNI atau ISO, dan Dokumen tambahan lain.
Pendaftaran perizinan tambahan dapat dilakukan melalui Website Online Single Submission yang selanjutnya akan disetujui oleh pemerintahan yang berwenang.
Ingin mendaftar izin usaha Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan tapi masih bingung prosedur dan persyaratannya? Sampaikan kebutuhan legalitasmu kepada www.sah.co.id atau melalui WA 0856 2160 034
Sah! Solusi Legalitas Usaha