SAH!– Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah kode standar untuk menentukan jenis kegiatan usaha di Indonesia.
Sederhananya, KBLI ini seperti identitas resmi usaha kita berdasarkan bidang kegiatan yang dijalankan.
Misalnya usaha perdagangan, konstruksi, jasa konsultan, kuliner, pertanian, dan lain sebagainya, semuanya memiliki kode masing-masing.
Selain itu, KBLI menjadi dasar utama dalam proses perizinan usaha melalui OSS.
Saat pelaku usaha mendaftarkan usahanya, sistem akan melihat kode KBLI untuk menentukan izin apa saja yang dibutuhkan.
MENGAPA KBLI PENTING?
1. Syarat Mutlak Operasional
Yang pertama, syarat mutlak operasional. Banyak usaha tidak bisa berjalan secara resmi tanpa memilih KBLI yang sesuai, karena izin proyek, izin produk, maupun sertifikasi teknis akan mengacu pada kode tersebut.
Oleh karena itu, pemilihan KBLI tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
2. Menentukan Tingkat Risiko Usaha
Yang kedua, menentukan tingkat risiko usaha. Pemerintah membagi usaha menjadi risiko rendah, menengah, dan tinggi.
Penentuan ini berasal dari KBLI yang dipilih, dan nantinya berpengaruh pada jenis perizinan yang harus dipenuhi.
Untuk resiko menengah tinggi dan tinggi nanti ada izin tambahan yang perlu di proses tergantung kategori usahanya.
Hal ini karena kategori izin menengah tinggi dan tinggi tidak cukup jika hanya menggunakan izin NIB.
3. Legalitas Transaksi dan Kontrak
Yang ketiga, legalitas transaksi dan kontrak.
Saat bekerja sama dengan klien, vendor, atau mengikuti tender, bidang usaha di akta dan OSS harus sesuai dengan kegiatan nyata perusahaan.
Jika tidak, dapat menimbulkan kendala administratif maupun hukum.
RESIKO DAN DAMPAK JIKA SALAH MEMILIH KBLI
1. Resiko Perizinan (OSS dan Legalitas Usaha)
Izin tidak terbit atau di tolak.
Sistem OSS bisa menolak atau menahan penerbitan NIB jika KBLI yang akan digunakan tidak sesuai.
Izin bisa di bekukan atau di cabut.
Kemudian, jika setelah terbit NIB usaha yang dijalankan tidak sesuai kegiatan yang nyata maka izin dapat dicabut atau di bekukan.
2. Sanksi Hukum Administrasi
Untuk sanksinya ini beragam dan disesuaikan dengan kegiatan usaha masing masing.
Peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pencabutan perizinan berusaha.
Selain itu, pengenaan denda administratif dan daya paksa polisional juga dapat diterapkan.
Bahkan, pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan juga bisa terjadi.
CONTOH KASUS NYATA
Salah satu contoh dampak salah memilih KBLI dapat dilihat dari kasus penutupan 12 outlet Holywings.
Perusahaan tersebut hanya memiliki izin usaha penjualan minuman beralkohol (ITP-MB) untuk pengecer tetapi pada praktiknya mereka menjalankan usaha bar dengan KBLI (56301).
Akibatnya, ketidaksesuaian KBLI dengan kegiatan usaha ini menyebabkan pelanggaran perizinan berbasis risiko.
Holywings dikenai sanksi administratif berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha.
Kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam memilih KBLI dapat berdampak serius terhadap legalitas, operasional, dan reputasi bisnis.
CARA MEMILIH KBLI YANG BENAR
1. Gunakan Refrensi KBLI terbaru di web OSS
Pastikan saat menentukan KBLI menggunakan refrensi pada web https://oss.go.id/
Selain itu, hindari menggunakan AI/Chat GPT karena biasanya kode yang diberikan tidak sesuai.
2. Fokus pada Output Usahanya
Biasanya banyak yang keliru memilih KBLI bedasarkan nama usahanya tetapi yang dilihat adalah kegiatan atau output usahanya.
Contohnya jika kegiatannya adalah menjual makanan beku (frozen food) maka fokus KBLI nya pada produksi atau penjualan makanan beku.
3. Bedah Deskripsi atau Uraian KBLI
Jangan hanya berhenti sampai judul KBLI.
Namun, baca penjelasan uraian lengkapnya karena sering kali satu judul terlihat cocok tetapi isi uraian berbeda.
4. Pastikan Memilih Kode KBLI 5 Digit
Dalam OSS, kode usaha yang digunakan adalah kode lengkap lima digit.
Dengan demikian, pilih sampai kode paling spesifik sesuai bidang usaha.
5. Konsultasi
Jika merasa ragu dalam mencari KBLI yang sesuai sebaiknya diskusikan dengan konsultan atau bisa konsultasi dengan kami.
Source:
- Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- https://news.rakyatmediapers.co.id/apa-penyebab-holywings-tutup-inilah-kronologi-dan-alasan-izinnya-dicabut
Sah! menyediakan layanan berupa pengurusan legalitas usaha serta pembuatan izin.
HAKI termasuk pendaftaran hak cipta.
Sehingga, tidak perlu khawatir dalam menjalankan aktivitas lembaga/usaha.
Untuk yang hendak mendirikan lembaga/usaha atau mengurus legalitas usaha bisa hubungi WA 085174247406 atau dapat kunjungi laman Sah.co.id..
