Sah! – Pergantian pucuk pimpinan Polri pasca berakhirnya masa jabatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo memunculkan dua nama besar: Komjen Pol Syahar Diantono dan Komjen Pol Dedi Prasetyo.
Keduanya sama-sama jenderal bintang tiga dengan rekam jejak panjang, pengalaman beragam, dan reputasi mentereng. Namun, siapakah yang paling cocok duduk di kursi Kapolri berikutnya?
Latar Belakang dan Pendidikan
Syahar Diantono lahir di Blora, Jawa Tengah, 2 Februari 1970, dan merupakan lulusan Akpol angkatan 1991, satu angkatan dengan Listyo Sigit.
Ia menempuh karier terutama di bidang reserse. Sejumlah jabatan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri pernah ia jalani, meski kiprahnya lebih banyak dikenal di lapangan.
Sementara itu, Dedi Prasetyo lahir di Magetan, Jawa Timur, 26 Juli 1968, lulusan Akpol 1990. Karier pendidikannya lebih komplet, termasuk gelar Magister Humaniora (UGM), Magister Manajemen, hingga Doktor dari Universitas Brawijaya.
Bahkan, ia dikukuhkan sebagai Profesor di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Dari sisi akademis, Dedi jelas unggul, dikenal sebagai jenderal-polisi sekaligus intelektual yang menulis banyak karya ilmiah.
Rekam Jejak Karier
Syahar meniti jalur panjang di reserse. Ia pernah menjabat Kasat II Ditreskrim Polda Jatim, Kapolres Pasuruan Kota, Kapolres Pasuruan, Wadirreskrimsus Polda Jatim, Kasubdit VI Dittipideksus Bareskrim, hingga Dirreskrimsus Polda Kepri.
Kariernya melejit saat dipercaya menjadi Kabag Penum Div Humas Polri (2018), Karo PID Humas (2019), lalu kembali ke reserse sebagai Dirtipidter Bareskrim (2020). Ia menangani kasus-kasus besar, mulai dari ekspor benih lobster hingga narkoba.
Puncaknya, ia menjabat Wakabareskrim (2021), Kadiv Propam di tengah kasus Ferdy Sambo, Kabaintelkam (2024), dan sejak Agustus 2025 dipercaya sebagai Kabareskrim Polri.
Berbeda dengan Syahar, Dedi Prasetyo berkarier di beragam bidang: operasional, SDM, humas, hingga pengawasan. Ia pernah menjadi Kapolres Kediri dan Lumajang, Karo SDM Polda Maluku Utara, Karo SDM Polda Kalimantan Tengah, hingga Wakapolda dan Kapolda Kalteng.
Di Mabes Polri, ia menjabat Kadiv Humas (2021–2023), As SDM Kapolri, Irwasum (2024), Wakapolri (2025), hingga akhirnya ditunjuk sebagai Kapolri menggantikan Listyo.
Prestasi dan Reputasi
Syahar dikenal sebagai “jenderal lapangan” yang piawai menangani kasus besar. Namanya lekat dengan penanganan kasus Ferdy Sambo, kasus narkoba Teddy Minahasa, serta sederet kasus ekonomi khusus. Reputasinya semakin kuat saat ia ditempatkan di Propam untuk memulihkan integritas Polri.
Dedi punya keunggulan lain. Ia tercatat menulis 27 buku dan diganjar rekor MURI sebagai perwira Polri dengan karya buku terbanyak. Salah satunya berjudul “Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul”, menekankan pentingnya merit system di tubuh Polri. Dari sisi akademis, intelektual, dan komunikasi publik, Dedi sering dianggap lebih unggul.
Tantangan dan Harapan
Jika Syahar naik, ia membawa kelebihan sebagai jenderal reserse dengan pengalaman langsung di lapangan dan rekam jejak penanganan kasus besar.
Publik akan menaruh harapan pada keberaniannya membongkar kasus hukum dan memperkuat integritas Polri.
Jika Dedi yang dipilih, ia menawarkan kombinasi pengalaman di manajemen SDM, komunikasi publik, pengawasan internal, dan kapasitas akademis. Harapannya, ia mampu melakukan reformasi struktural, memperkuat profesionalisme, dan membangun citra Polri yang lebih modern dan transparan.
Siapa yang Lebih Cocok?
Pertanyaan siapa yang paling cocok jadi Kapolri tentu tidak sederhana. Syahar Diantono adalah pilihan bagi mereka yang menginginkan sosok “jenderal lapangan” dengan reputasi tegas dan kaya pengalaman di reserse.
Sedangkan Dedi Prasetyo menjadi kandidat kuat bagi mereka yang mengutamakan figur akademis, reformis, dan komunikatif, yang dapat membawa wajah baru Polri di era digital.
Akhirnya, keputusan akan ditentukan oleh Presiden dan DPR. Namun yang jelas, baik Syahar maupun Dedi sama-sama membawa modal besar: pengalaman panjang, integritas yang teruji, dan rekam jejak kepemimpinan yang diakui.
Masyarakat kini menunggu siapa yang akan dipilih untuk membawa Polri menuju era baru yang lebih profesional, modern, dan dipercaya publik.***
